Klikfakta.id, HALSEL — Kinerja Kepala SMA Negeri 5 Halmahera Selatan, Bunyan Sarif, mendapat sorotan dari Pemuda Desa Saketa, Kecamatan Gane Barat, Kabupaten Halmahera Selatan, Rizky Ramli.
Rizky mengaku menerima sejumlah keluhan dari guru dan orang tua siswa, mulai dari persoalan kedisiplinan kepala sekolah, proses belajar mengajar hingga transparansi pengelolaan anggaran sekolah.
Sejumlah guru mengeluhkan kebiasaan kepala sekolah yang disebut kerap datang ke sekolah pada pagi menjelang siang.
Menurut informasi yang diterimanya, Bunyan disebut paling cepat berada di sekolah sekitar pukul 09.00 WIT hingga 11.00 WIT. Kondisi ini, kata Rizky, disebut berlangsung sejak Bunyan menjabat sebagai kepala sekolah.
Baca Juga :
Kadikbud Malut Didesak Copot Kepsek SMA Negeri 5 Halsel
“Kami sebagai pemuda yang peduli terhadap pendidikan tentu resah. Kepala sekolah sebagai pimpinan seharusnya memberikan contoh yang baik kepada guru. Tetapi yang terjadi justru sebaliknya,” ungkap Rizky, Sabtu (12/9/2026).
Ia menilai, apabila informasi tersebut benar, kondisi itu berpotensi memengaruhi kedisiplinan guru dalam menjalankan tugas serta proses belajar mengajar di sekolah.
“Karena kadang-kadang guru akan menjadi malas menjalankan tugas belajar mengajar karena melihat kondisi pimpinan,” ujar Rizky yang juga Kabid Partsipasi pembanguan Daerah (PPD) HMI Cabang Ternate.
Selain persoalan kedisiplinan, keluhan lainnya terkait terkait proses pembelajaran. Berdasarkan informasi dari sejumlah siswa, terdapat beberapa kesempatan ketika guru disebut tidak memberikan pembelajaran secara langsung di dalam kelas.
Baca Juga :
Selain Desak Copot Kepsek, APH Juga Diminta Usut Dana Pendidikan SMA 5 Halsel
Berdasarkan keterangan yang diterimanya, dalam kondisi tertentu siswa disebut hanya diberikan buku untuk dibaca atau dicatat kembali tanpa mendapatkan penjelasan materi secara langsung dari guru.
Keluhan tersebut turut disampaikan oleh sejumlah orang tua siswa yang mengaku resah setelah mendengar cerita anak mereka mengenai proses belajar mengajar.
“Negara membayar guru untuk memberikan ilmu kepada anak-anak siswa. Jadi kami berharap guru benar-benar menjalankan tugasnya,” kata Rizky.
Rizky juga menyoroti pengelolaan keuangan di SMA Negeri 5 Halsel, termasuk dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BSOP) dan dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) serta sumber anggaran lainnya.
Baca Juga :
Dana Pendidikan Rp2 Miliar di SMA Negeri 5 Halsel Dipertanyakan
Ia mengklaim memperoleh informasi bahwa pengelolaan anggaran sekolah dinilai tidak terbuka kepada para guru. Bahkan, menurutnya, terdapat keluhan mengenai peran bendahara sekolah dalam pengelolaan anggaran.
“Kami dapat informasi, nama bendahara ada secara administrasi, tetapi untuk pengelolaan dan penggunaan anggaran lebih banyak diurus kepala sekolah,” ungkapnya.
Rizky juga mengungkapkan adanya keluhan terkait pembayaran honor guru. Ia menyebut terdapat dugaan perbedaan antara nominal yang diterima guru dengan nominal yang tercantum dalam daftar pembayaran.
Ia mencontohkan seorang guru disebut menerima pembayaran sebesar Rp1,5 juta, sementara dalam daftar pembayaran tercantum Rp2 juta.
“Ada guru terima Rp1,5 juta, tetapi di daftar pembayaran tertulis Rp2 juta. Selisih Rp500 ribu itu ke mana? Ini yang menjadi pertanyaan kami,” katanya.
Selain honor guru, ia juga menyebut adanya keluhan terkait pembayaran uang piket.
“Di daftar pembayaran tertulis Rp150 ribu, tetapi yang dibayarkan hanya Rp100 ribu,” ujarnya.
Rizky turut menyinggung pembayaran tugas tambahan, seperti wali kelas dan wakil kepala sekolah.
Menurutnya, tugas tambahan tersebut pada tahun-tahun sebelumnya disebut masih mendapatkan pembayaran, namun belakangan tidak lagi dibayarkan dengan alasan yang belum diketahui.
Berbagai keluhan tersebut membuat Rizky mendesak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara turun langsung melakukan evaluasi terhadap pengelolaan SMA Negeri 5 Halsel, termasuk kinerja kepala sekolah.
“Jadi kami berharap dinas turun langsung melakukan evaluasi dan copot Bunyan Syarif dari jabatannya. Jangan sampai persoalan ini terus berlarut dan akhirnya berdampak terhadap kualitas pendidikan serta hak siswa mendapat pembelajaran yang layak,” harapnya.
Evaluasi dan pencopotan terhadap kepsek diperlukan bukan untuk menghakimi pihak sekolah, tetapi hanya ingin memastikan proses pendidikan, kedisiplinan tenaga pendidik serta pengelolaan anggaran berjalan sesuai ketentuan.
Hingga berita ini ditayang , Kepala SMA Negeri 5 Halmahera Selatan, Bunyan Sarif, belum memberikan tanggapan atas sejumlah keluhan dan tudingan tersebut meski telah dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp. (sah/red)
