Klikfakta.id,TERNATE–Peserta didik Sekolah Staf dan Pimpinan Tinggi (Sespimti) Polri Dikreg ke-36 Tahun Anggaran 2026, Kombes Pol. Edy Wahyu Susilo mendorong pemanfaatan pada teknologi untuk memperkuat pengelolaan konflik sosial di Maluku Utara.
Gagasan tersebut disampaikan Edy saat menjadi pemateri dalam Focus Group Discussion (FGD) yang digelar di Hotel Bela Ternate, pada Kamis (1/10/2026).
FGD tersebut mengusung tema “Strategi Pemanfaatan Teknologi Guna Pengelolaan Konflik Sosial dalam rangka Mewujudkan Stabilitas Kamdagri.”
Dalam forum tersebut, Edy menyerap aspirasi dari berbagai elemen di Maluku Utara, mulai dari akademisi, tokoh adat, instansi pemerintah, kepolisian, media massa hingga lembaga swadaya masyarakat (LSM).
Penyerapan aspirasi yang dilakukan untuk memetakan kondisi faktual, kebutuhan data dan teknologi, hingga pola kolaborasi lintas sektor dalam mencegah dan menangani konflik sosial di Maluku Utara.
Menurut Edy, kompleksitas persoalan sosial di Maluku Utara kini terus berkembang seiring dengan perubahan pola ancaman yang tidak lagi hanya terjadi di ruang fisik, tetapi juga telah merambah ruang digital.
Karena itu, pemanfaatan teknologi dinilai penting sebagai bagian dari strategi mitigasi konflik, khususnya dalam mendeteksi dan merespons penyebaran informasi yang berpotensi memicu gangguan keamanan.
“Salah satunya dengan sebuah strategi pemanfaatan teknologi yang saat ini kami dorong guna bisa memitigasi penyebaran hoax, ujaran kebencian, dan konten provokatif secara cepat,” kata Edy saat memberikan paparan.
Mantan Dirreskrimsus Polda Maluku Utara itu juga menjelaskan, karakter konflik modern telah bergeser menjadi ancaman hibrida yang dapat menggabungkan potensi benturan fisik di dunia nyata dengan provokasi melalui ruang digital.
Menurutnya, perkembangan teknologi informasi dan media sosial membuat sebuah informasi yang beredar di dunia maya dapat dengan cepat memengaruhi situasi keamanan di lapangan.
Ia mencontohkan penyebaran potongan video melalui Facebook yang berpotensi memicu kembali keresahan masyarakat akibat persoalan masa lalu yang belum sepenuhnya pulih.
“Selama ini mungkin kita melihat konflik itu tanggung jawab siapa? Aparat keamanan saja? Tentara, intel dari BIN atau polisi saja? Sebenarnya kompleks ini adalah tanggung jawab kita bersama,” ujarnya.
Edy menegaskan, konflik saat ini tidak lagi semata-mata berbentuk konfrontasi fisik antarkelompok. Konflik dapat berkembang secara simultan melalui pemanfaatan teknologi informasi dan media sosial.
Di ruang fisik, ancaman dapat berupa benturan antarkelompok, demonstrasi anarkis maupun berbagai bentuk gangguan keamanan.
Sementara di ruang digital, ancaman dapat muncul dalam bentuk hoaks, ujaran kebencian, isu SARA hingga konten provokatif.
“Karakter konflik sekarang sudah berubah. Ada kecenderungan dua hal tersebut, antara fisik dan virtual atau media sosial, saling mempengaruhi. Jadi, ruang fisik dan ruang digital itu saling mempengaruhi,” jelasnya.
Menurut Edy, informasi yang beredar di media sosial tidak dapat lagi dipandang sebagai persoalan yang berdiri sendiri dari situasi keamanan di lapangan.
Informasi provokatif yang tersebar di ruang digital dapat memicu tindakan di dunia nyata. Sebaliknya, konflik fisik yang telah terjadi juga dapat diperbesar melalui penyebaran informasi di media sosial.
“Informasi digital dapat memicu tindakan di dunia nyata. Kemudian konflik fisik yang sudah terjadi dapat diperbesar dengan media sosial juga,” katanya.
Karena itu, ia menekankan pentingnya mitigasi dan klarifikasi secara cepat terhadap informasi yang berpotensi memprovokasi masyarakat.
Keterlambatan merespons konten provokatif, kata dia, dapat membuka ruang bagi konflik lama untuk kembali berkembang.
“Kalau tidak kita segera mitigasi, tidak segera klarifikasi terkait dengan postingan provokasi, media sosial bisa menjadi pemicu kejadian fisik. Itu seperti luka lama, luka batin yang tidak pernah tersembuhkan; setiap ada pemicu pasti akan muncul lagi,” ujarnya.
Dalam FGD tersebut, sejumlah kebutuhan turut dipetakan, mulai dari validasi masalah dan kondisi faktual, kebutuhan data dan teknologi, mekanisme operasional Early Warning dan Early Response (EWER), kolaborasi lintas sektor hingga kesiapan sumber daya manusia, infrastruktur, regulasi dan anggaran.
Sebagai bagian dari gagasan tersebut, Edy menyampaikan inovasi berupa dashboard IWS yang diarahkan untuk membantu mendeteksi dan mengantisipasi potensi ancaman konflik sosial.
Dashboard tersebut diharapkan dapat mendukung pemantauan informasi dan perkembangan situasi secara lebih cepat sehingga langkah pencegahan maupun respons terhadap potensi konflik dapat dilakukan secara lebih terukur.
“Untuk mendorong hal tersebut kami lahirkan sebuah inovasi dashboard IWS baru untuk bisa mengatasi ancaman konflik sosial yang saat ini kita hadapi,” ungkapnya.
Ia berharap konsep tersebut mendapat dukungan pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan di Maluku Utara.
“Harapannya dengan konsep ini bisa mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah daerah untuk sama-sama bisa mencegah terjadinya gangguan keamanan di Maluku Utara,” pungkas Edy. (sah/red)
