Klikfakta. id,TERNATE- – Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum (Kemenkum) Maluku Utara (Malut) melalui Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum menggelar harmonisasi 5 Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Halmahera Timur (Haltim) tentang Penyelenggaraan BPJS Ketenagakerjaan, Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, Penyertaan Modal Daerah, Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren serta Pengakuan dan Perlindungan Tanah Adat, bertempat di ruang rapat Pala Ternate, Kamis (12/11)2026).
Kepala Kantor Kemenkum Malut, Topan Sopuan mengatakan bahwa ranperda tersebut merupakan regulasi daerah yang bertujuan mendorong efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, memberikan perlindungan terhadap hak atas tanah adat, mendorong kepastian hukum, serta meminimalkan potensi konflik pertanahan.
Topan menekankan bahwa dengan melakukan harmonisasi diharapkan dapat memberikan kepastian pengakuan terhadap eksistensi, hak, kelembagaan, dan kearifan lokal masyarakat hukum adat serta mampu memperkuat tata kelola investasi daerah, meningkatkan akuntabilitas keuangan daerah, dan mendorong pertumbuhan ekonomi serta pendapatan daerah.
“Harmonisasi menjadi ruang untuk memastikan materi muatan regulasi benar-benar sesuai dengan kewenangan daerah, memiliki kejelasan norma, serta dapat diterapkan secara efektif. Kami berharap sinergi dengan Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur terus terjaga sehingga menghasilkan produk hukum daerah yang berkualitas dan memberikan kepastian hukum dalam pembangunan daerah,” ujar Topan.
Senada, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Mia Kusuma Fitriana saat membuka rapat menyampaikan bahwa harmonisasi merupakan tahapan yang sangat penting dalam pembentukan peraturan daerah, sebab jika tidak dilakukan maka ranperda tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat formil dan akan cacat yuridis.
Selain itu, dalam aspek materi muatan juga perlu diperhatikian sebab muatan dari ranperda ini akan dikaji agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
“Melalui harmonisasi, kita tidak hanya memenuhi syarat formil tetapi juga syarat materil karena dalam harmonisasi kanwil tidak membenarkan atau menyalahkan perda yang telah disusun tetapi kanwil memberikan masukan dan juga arahan bagaimana perda yang disusun susuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tingggi,” tegas Mia.
Dalam pemaparan hasil harmonisasi Ranperda tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi, tim menemukan sejumlah pasal yang masih merupakan saduran dari peraturan perundang-undangan lainnya. Beberapa rumusan juga perlu disederhanakan agar lebih jelas dan mudah dipahami.
Perwakilan pemrakarsa yaitu Sodiq Efendi selaku Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara karena sudah melaksanakan harmonisasi terhadap 5 Ranperda yang diajukan oleh DPRD Kabupaten Halmahera Timur. Efendi menyampaikan sepakat dengan Ibu Kadiv P3H berkaitan dengan harmonisasi prodik hukum daerah, bahwa harmonisasi tidak hanya pemenuhan syarat administrasi belaka, melainkan proses dalam mewujudkan peraturan daerah yang berkualitas, Ia menyatakan bahwa berbagai catatan perbaikan yang disampaikan dapat diterima dan akan ditindaklanjuti melalui penyesuaian rancangan peraturan daerah.
“Pemkab Haltim berkomitmen untuk menindaklanjuti hasil harmonisasi ini sehingga penyusunan Ranperda dapat segera masuk ke tahapan selanjutnya,” ungkapnya.
Selanjutnya Kanwil Kemenkum Malut melalui Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum akan berkoordinasi dengan Bagian Hukum Kabupaten Halmahera Timur untuk memastikan seluruh catatan perbaikan ditindaklanjuti dan draf bersih dapat segera diserahkan untuk proses finalisasi.
Ternate – Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum (Kemenkum) Maluku Utara (Malut) melalui Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum menggelar harmonisasi 5 Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Halmahera Timur (Haltim) tentang Penyelenggaraan BPJS Ketenagakerjaan, Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, Penyertaan Modal Daerah, Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren serta Pengakuan dan Perlindungan Tanah Adat, bertempat di ruang rapat Pala Ternate, Kamis (12/11).
Kepala Kantor Kemenkum Malut, Topan Sopuan mengatakan bahwa ranperda tersebut merupakan regulasi daerah yang bertujuan mendorong efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, memberikan perlindungan terhadap hak atas tanah adat, mendorong kepastian hukum, serta meminimalkan potensi konflik pertanahan. Topan menekankan bahwa dengan melakukan harmonisasi diharapkan dapat memberikan kepastian pengakuan terhadap eksistensi, hak, kelembagaan, dan kearifan lokal masyarakat hukum adat serta mampu memperkuat tata kelola investasi daerah, meningkatkan akuntabilitas keuangan daerah, dan mendorong pertumbuhan ekonomi serta pendapatan daerah.
“Harmonisasi menjadi ruang untuk memastikan materi muatan regulasi benar-benar sesuai dengan kewenangan daerah, memiliki kejelasan norma, serta dapat diterapkan secara efektif. Kami berharap sinergi dengan Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur terus terjaga sehingga menghasilkan produk hukum daerah yang berkualitas dan memberikan kepastian hukum dalam pembangunan daerah,” ujar Topan.
Senada, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Mia Kusuma Fitriana saat membuka rapat menyampaikan bahwa harmonisasi merupakan tahapan yang sangat penting dalam pembentukan peraturan daerah, sebab jika tidak dilakukan maka ranperda tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat formil dan akan cacat yuridis. Selain itu, dalam aspek materi muatan juga perlu diperhatikian sebab muatan dari ranperda ini akan dikaji agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
“Melalui harmonisasi, kita tidak hanya memenuhi syarat formil tetapi juga syarat materil karena dalam harmonisasi kanwil tidak membenarkan atau menyalahkan perda yang telah disusun tetapi kanwil memberikan masukan dan juga arahan bagaimana perda yang disusun susuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tingggi,” tegas Mia.
Dalam pemaparan hasil harmonisasi Ranperda tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi, tim menemukan sejumlah pasal yang masih merupakan saduran dari peraturan perundang-undangan lainnya. Beberapa rumusan juga perlu disederhanakan agar lebih jelas dan mudah dipahami.
Perwakilan pemrakarsa yaitu Sodiq Efendi selaku Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara karena sudah melaksanakan harmonisasi terhadap 5 Ranperda yang diajukan oleh DPRD Kabupaten Halmahera Timur. Efendi menyampaikan sepakat dengan Ibu Kadiv P3H berkaitan dengan harmonisasi prodik hukum daerah, bahwa harmonisasi tidak hanya pemenuhan syarat administrasi belaka, melainkan proses dalam mewujudkan peraturan daerah yang berkualitas, Ia menyatakan bahwa berbagai catatan perbaikan yang disampaikan dapat diterima dan akan ditindaklanjuti melalui penyesuaian rancangan peraturan daerah.
“Pemkab Haltim berkomitmen untuk menindaklanjuti hasil harmonisasi ini sehingga penyusunan Ranperda dapat segera masuk ke tahapan selanjutnya,” ungkapnya.
Selanjutnya Kanwil Kemenkum Malut melalui Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum akan berkoordinasi dengan Bagian Hukum Kabupaten Halmahera Timur untuk memastikan seluruh catatan perbaikan ditindaklanjuti dan draf bersih dapat segera diserahkan untuk proses finalisasi.
