Klikfakta.id, HALUT – Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara menyambut positif kehadiran Rumah Restorative Justice di Desa Gamsungi, Kecamatan Tobelo. Fasilitas yang diresmikan pada Kamis (12/11/2026) ini diharapkan menjadi ruang musyawarah untuk menyelesaikan persoalan hukum tertentu secara kekeluargaan, tanpa harus selalu berujung di pengadilan.
Bupati Halmahera Utara, Piet Hein Babua, dalam sambutannya menegaskan bahwa penyelesaian persoalan melalui pendekatan restorative justice penting untuk menjaga hubungan sosial masyarakat sekaligus mencegah konflik berkepanjangan akibat proses hukum.
“Tidak semua persoalan harus kemudian masuk ke ranah hukum untuk diproses lebih lanjut. Kalau bisa diselesaikan secara kekeluargaan, kenapa harus dibawa sampai ke sana,” ujar Piet Hein Babua.
Menurutnya, proses hukum memang dapat memberikan kepastian penyelesaian suatu perkara. Namun, dalam kondisi tertentu, proses tersebut juga berpotensi meninggalkan luka psikologis di antara pihak-pihak yang berselisih.
Ia mengibaratkan luka batin berbeda dengan luka fisik. Jika luka fisik dapat ditangani melalui pengobatan, luka di hati terkadang bertahan lama dan bahkan dapat menjadi bibit munculnya persoalan baru di tengah masyarakat.
“Luka di hati itu tidak sama dengan luka di tubuh. Luka di tubuh kita pergi ke dokter, diberi resep, bisa sembuh. Tetapi luka di hati kadang-kadang dibawa sampai mati, dan itu bisa menjadi embrio munculnya persoalan-persoalan di tengah masyarakat,” tuturnya.
Bupati menjelaskan, keberadaan Rumah Restorative Justice juga memiliki nilai historis bagi dirinya. Lokasi tersebut, kata dia, pernah menjadi lapangan sepak bola saat dirinya bersekolah di SMA Negeri pada periode 1978–1981. Kawasan itu juga pernah digunakan sebagai kantor Kejaksaan.
Karena itu, ia menilai pemanfaatan kembali lokasi tersebut sebagai Rumah Restorative Justice menjadi momentum penting untuk menghadirkan ruang dialog antara aparat penegak hukum dan masyarakat.
Piet Hein Babua juga menyoroti posisi Tobelo sebagai pusat pelayanan ekonomi dan perdagangan yang tidak hanya melayani masyarakat Halmahera Utara, tetapi juga sebagian masyarakat Halmahera Barat, Pulau Morotai, dan Halmahera Timur.
Menurutnya, pertumbuhan aktivitas ekonomi dan meningkatnya jumlah masyarakat turut menghadirkan persoalan sosial yang semakin kompleks. Kondisi tersebut membutuhkan pendekatan penyelesaian yang tidak semata-mata berorientasi pada proses peradilan, tetapi juga mempertimbangkan pemulihan hubungan antarpihak.
Untuk itu, Bupati meminta jajaran pemerintah daerah, para camat, dan kepala desa bersama aparat kejaksaan aktif menyosialisasikan keberadaan Rumah Restorative Justice kepada masyarakat.
Edukasi tersebut dinilai penting agar masyarakat memahami bahwa perkara tertentu yang memenuhi persyaratan hukum dapat diupayakan penyelesaiannya melalui musyawarah dan pendekatan kekeluargaan.
“Kita semua harus bersama-sama menyosialisasikan ini kepada masyarakat. Para camat dan kepala desa perlu memberikan edukasi bahwa jika ada persoalan yang tidak terlalu berat dan bisa dimusyawarahkan secara kekeluargaan, mari kita tempuh cara ini,” katanya.
Ia menegaskan, Rumah Restorative Justice yang disiapkan Kejaksaan Negeri Tobelo harus benar-benar dimanfaatkan oleh seluruh lapisan masyarakat, sesuai ketentuan dan persyaratan yang berlaku.
“Atas nama Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara dan seluruh masyarakat, kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada jajaran Kejaksaan Tinggi Maluku Utara dan Kejaksaan Negeri Tobelo atas hadirnya fasilitas ini,” tutupnya.
