Klikfakta.id,TALIABU — Kebakaran perkebunan cengkeh yang melanda lima desa di Kabupaten Pulau Taliabu, Maluku Utara, meninggalkan luka sangat mendalam bagi ratusan keluarga petani.
Pasalnya puluhan ribu pohon cengkeh yang telah menjadi sumber utama penghidupan masyarakat itu harus hangus dilalap api.
Namun, di tengah penderitaan warga, kehadiran Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, di lokasi bencana justru belum terlihat.
Kritikan tersebut disampaikan oleh Akademisi Universitas Khairun (Unkhair) Ternate, Muamil Sunan, Minggu (1/11/2026).
Muamil menilai, musibah kebakaran yang telah berlangsung hampir satu bulan itu semestinya mendapat perhatian serius dari Pemerintah Provinsi Maluku Utara.
Menurutnya kebakaran yang menghanguskan sekitar 53 ribu pohon cengkeh bukan sekadar persoalan kerusakan tanaman, melainkan itu ancaman masa depan ekonomi bagi ratusan keluarga yang hidup dari hasil perkebunan.
Ia menggambarkan penderitaan warga sebagai luka yang tidak berdarah, tetapi meninggalkan rasa sakit mendalam secara emosional maupun psikologis.
“Bagaimana tidak, pohon cengkeh yang selama ini menjadi sumber penghidupan keluarga habis dilalap api! Warga yang berjuang sendiri dengan peralatan terbatas, menguras tenaga dan waktu demi mencegah api meluas ke perkebunan lain,” ujar Muami.
Ia juga menyoroti belum terlihatnya kehadiran Gubernur Sherly Tjoanda di tengah masyarakat terdampak.
Muamil membandingkan respons gubernur yang mengunjungi lokasi kebakaran di Kota Ternate, serta pemberian bantuan sebesar Rp1 miliar untuk bencana di Nusa Tenggara Timur (NTT).
Menurutnya, kepedulian terhadap daerah lain merupakan hal positif! Namun, masyarakat Maluku Utara yang menghadapi bencana juga membutuhkan perhatian dan tindakan nyata dari pemimpinnya sendiri.
“Itu baik dan patut diapresiasi! Tetapi jangan sampai masyarakat sendiri yang kehilangan sumber penghidupan itu merasa ditinggalkan. Ada sekitar 53 ribu pohon cengkeh milik rakyat Taliabu terbakar. Di mana kehadiran Pemprov untuk melihat langsung penderitaan mereka?” tegasnya.
Ia mengatakan, selama kebakaran berlangsung, warga di lima desa berjibaku memadamkan api secara mandiri! Karena keterbatasan peralatan dan sulitnya akses menuju lokasi perkebunan membuat upaya pemadaman semakin berat.
Bahkan, sebagian warga terpaksa bertahan di area perkebunan demi mengendalikan kobaran api agar tidak merembet ke wilayah lainnya.
Kondisi tersebut juga membuat masyarakat kehilangan waktu istirahat bersama keluarga.
Di saat yang sama, mereka harus menghadapi kenyataan bahwa tanaman cengkeh yang selama ini menjadi sandaran ekonomi telah musnah.
Ironisnya, harapan masyarakat untuk mengakhiri kebakaran akhirnya datang melalui hujan deras yang mengguyur wilayah tersebut.
Setelah hampir satu bulan berjibaku melawan api, hujan yang turun di lima desa itu berhasil membantu memadamkan kebakaran.
Warga pun akhirnya dapat meninggalkan lokasi perkebunan setelah sebelumnya terus berupaya mengendalikan kobaran api.
“Doa masyarakat akhirnya terkabul! Hujan deras turun dan membantu memadamkan api yang membakar perkebunan cengkeh. Para warga akhirnya bisa turun dari perkebunan! Tetapi sampai sekarang, Gubernur Sherly belum juga turun melihat langsung kondisi masyarakat yang terdampak,” ujarnya.
Muamil menegaskan, Pulau Taliabu merupakan bagian dari wilayah administratif Provinsi Maluku Utara sehingga persoalan bencana dan penderitaan masyarakat di daerah tersebut juga menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi.
Menurutnya, berhentinya kebakaran akibat hujan bukan berarti persoalan masyarakat itu selesai.
Sebab, kerugian akibat dari puluhan ribu pohon cengkeh yang terbakar masih harus ditanggung warga, sementara sumber pendapatan keluarga telah hilang.
Karena itu, ia berharap Pemerintah Provinsi Maluku Utara tidak berhenti pada perhatian secara administratif, tetapi segera mengambil langkah konkret untuk melihat kondisi korban, mendata kerugian, serta menyiapkan skema bantuan dan pemulihan ekonomi masyarakat terdampak.
“Api memang sudah padam karena hujan, tapi penderitaan masyarakat belum berakhir! Hujan turun di lima desa Pulau Taliabu, tapi sekarang masyarakat menunggu apakah pemerintah dan gubernur juga akan turun melihat nasib mereka,” tutup Muamil. ( sah/red)
