Kajati Malut Bongkar Aktor Suap KONI: Ada yang Menyuruh, Ada Atasan yang Bermain

Klikfakta.id, TERNATE– Bau busuk suap dana hibah KONI Maluku Utara Tahun 2024 makin menyengat. Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku Utara, Roberthus Melchisedek Tacoy, akhirnya buka suara soal aktor dan penetapan tersangka.

Meski belum menyebut nama tersangka secara spesifik, Kajati menegaskan penyelidikan tidak akan berhenti di satu titik.

Baca Juga :.

PON jadi Ladang Suap, Dana Hibah KONI Rp 12 M Buat Atlet, Malah Jadi Bancakan Oknum

Perkara ini jadi sorotan setelah sejumlah nama anggota legislatif dan pejabat Pemprov Malut disebut-sebut terseret.

Dua Anggota DPRD Diduga Terima Rp400 Juta 

Berdasarkan informasi yang dihimpun, dalam penyelidikan dugaan korupsi anggaran hibah KONI muncul dugaan penerimaan suap yang melibatkan dua anggota DPRD Maluku Utara berinisial HA alias Haryadi dan RK alias Ruslan.

Baca Juga :

Kejati Malut Didesak Jerat  Eks Ketua dan Anggota Komisi IV DPRD Malut Penerima Fee Hibah KONI

Keduanya diduga menerima uang pelicin sebesar Rp400 jut untuk memuluskan penganggaran dana hibah KONI Maluku Utara Tahun 2024 senilai Rp12 Miliar.

Uang Rp400 juta untuk meloloskan Rp12 miliar. Itu bukan lagi pelicin, itu harga sebuah pengkhianatan terhadap olahraga Malut.

Tak Hanya Legislator, Pejabat Pemprov Juga Disebut

Tak hanya dua legislator itu, sejumlah pejabat di Pemprov Malut juga disebut dalam dugaan perkara ini.

Mereka di antaranya mantan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Malut, SJ alias Saifuddin Djuba, serta Sekretaris Daerah (Sekda) Malut, SAK alias Samsuddin Abdul Kadir.

Baca Juga :

Selain 2 Anggota DPRD, 2 Pejabat Pemprov Malut Terseret Skandal Hibah KONI Rp12 Miliar

Meski demikian, dugaan keterlibatan dan penerimaan uang oleh sejumlah nama tersebut masih harus dibuktikan melalui proses hukum. Status hukum masing-masing pihak juga perlu dipastikan berdasarkan hasil penyidikan Kejati Malut.

Kajati: Kami Cari Siapa yang Menyuruh 

Saat dikonfirmasi, Roberthus menjelaskan tim penyelidik maupun penyidik tidak bisa hanya berhenti pada satu titik laporan.

Menurutnya, setiap informasi yang masuk harus dikembangkan untuk mengungkap siapa saja pihak yang terlibat, termasuk kemungkinan adanya perintah atau keterlibatan atasan.

“Itu yang saya bilang, tim ini ketika ada laporan mengenai satu titik, dia akan cari siapa saja. Apakah dia pelaku tunggal, apakah dia yang melakukan karena ada yang menyuruh, atau diperintah oleh atasan langsung,” ujarnya, Senin (9/11/2026).

Roberthus menegaskan, pengungkapan perkara tidak bisa dilakukan secara terburu-buru karena penyidik harus menelusuri hubungan antara satu pihak dengan pihak lainnya.

Baca Juga :

Skandal Hibah KONI, Uang Ketok Palu Rp400 Juta Dibagi Tengah Malam di Hotel Bela Ternate

“Macam-macam. Kenapa harusnya si A jadi C, atas kehendak siapa. Jadi tidak mudah,” katanya.

Artinya, Kejati sedang membidik aktor intelektualnya. Bukan hanya penerima uang, tapi siapa yang memerintahkan, siapa yang menyuruh, dan siapa atasan yang bermain di balik hibah Rp12 miliar ini. (sah/red)