Klikfakta.id, HALUT – Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Maluku Utara, Roberthus M. Tacoy, menegaskan pentingnya transformasi penegakan hukum yang tidak semata-mata berorientasi pada pemidanaan, tetapi juga mengedepankan pemulihan hubungan sosial dan penyelesaian perkara secara humanis.
Pesan tersebut disampaikan saat meresmikan Rumah Restorative Justice Hibu Alamo di Desa Gamsungi, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, Kamis (12/11/2026) belum lama ini.
Menurut Roberthus, kehadiran rumah keadilan restoratif merupakan langkah nyata untuk menghidupkan kembali nilai-nilai musyawarah, kekeluargaan, dan kearifan lokal dalam penyelesaian persoalan hukum di tengah masyarakat.
Ia menjelaskan, pendekatan hukum yang hanya berorientasi pada pembalasan dan pemenjaraan tidak selalu mampu menyelesaikan akar persoalan. Bahkan, proses pemidanaan dapat menyisakan dendam dan menghambat pemulihan hubungan sosial di antara pihak-pihak yang berperkara.
“Paradigma penegakan hukum yang sebelumnya retributif, berorientasi pada pembalasan dan pemenjaraan, kini bergerak menuju pendekatan korektif, rehabilitatif, dan restoratif,” ujar Roberthus.
Ia menilai, pendekatan keadilan restoratif memberikan ruang bagi penyelesaian perkara tertentu melalui dialog dan kesepakatan para pihak, dengan tetap memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku.
Roberthus juga menyoroti persoalan kelebihan kapasitas lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan di Indonesia. Menurut dia, kondisi tersebut menjadi salah satu alasan penting untuk mendorong alternatif penyelesaian perkara yang tepat dan sesuai dengan hukum.
Ia menyebut, penerapan keadilan restoratif oleh kejaksaan sejak terbitnya Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 telah memberikan ruang penyelesaian perkara di luar proses penuntutan melalui mekanisme yang memenuhi persyaratan.
Lebih jauh, Roberthus mengaitkan pengembangan keadilan restoratif dengan pengakuan terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat atau living law, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
Menurut dia, pengakuan terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat harus tetap berpedoman pada Pancasila, UUD 1945, hak asasi manusia, serta asas-asas hukum umum yang diakui masyarakat bangsa-bangsa.
Ia mengapresiasi inisiatif Kejaksaan Negeri Halmahera Utara dalam menghadirkan Rumah Restorative Justice Hibu Alamo. Nama tersebut, menurut penjelasan dalam kegiatan peresmian, merepresentasikan filosofi rumah besar sebagai tempat berkumpul untuk membicarakan dan menyelesaikan persoalan bersama.
Namun, Roberthus mengingatkan agar rumah keadilan restoratif tidak berhenti sebagai simbol atau sekadar fasilitas seremonial.
“Saya berpesan agar rumah ini tidak hanya sebagai simbol, tetapi harus difungsikan secara aktif dan dijadikan ruang dialog yang aman,” tegasnya.
Ia juga mengajak Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara, DPRD, TNI-Polri, pengadilan, tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh masyarakat untuk bersama-sama mendukung keberadaan rumah tersebut.
Menurut Roberthus, keberhasilan penegakan hukum yang humanis tidak dapat diwujudkan oleh aparat penegak hukum semata, melainkan membutuhkan sinergi dan kolaborasi seluruh unsur masyarakat.
Peresmian Rumah Restorative Justice Hibu Alamo diharapkan menjadi ruang penyelesaian persoalan yang mengedepankan musyawarah dan pemulihan, tanpa mengabaikan kepastian hukum serta perlindungan terhadap hak-hak para pihak.
Dengan demikian, keadilan tidak hanya diukur dari penghukuman terhadap pelaku, tetapi juga dari kemampuan menyelesaikan persoalan, memulihkan hubungan sosial, dan mencegah konflik berulang di tengah masyarakat.
