Klikfakta.id, TERNATE — Polemik atas dugaan campur tangan penyelenggaraan Pemerintah Desa Guruapin, Kecamatan Kayoa, Kabupaten Halmahera Selatan, mendapat tanggapan dari Saiful Djanwar dan Fadli Marsaoly.
Oknum Polwan melalui kuasa hukumnya, Saiful Djanwar secara tegas membantah pemberitaan pada 11 November 2026 “Komentari Persoalan Desa di Facebook, Oknum Polwan Polda Malut Dilaporkan ke Propam”.
Dia menilai, penyampaian pendapat, masukan, maupun kritik terhadap pemerintahan desa itu tidak serta-merta ditafsirkan sebagai bentuk intervensi atau tindakan melawan hukum.
Baca Juga :
Komentari Persoalan Desa di Facebook, Oknum Polwan Polda Malut Dilaporkan ke Propam
Menurut kedua kuasa hukum oknum Polwan tersebut bahwa masyarakat juga memiliki hak konstitusional untuk mengawasi berjalannya pemerintahan, termasuk menyampaikan kritik terhadap kebijakan maupun tindakan pejabat publik.
“Kritik masyarakat bukan pelanggaran hukum. Kepala desa merupakan pejabat publik yang siap menerima masukan, evaluasi, dan kritik dari masyarakat. Jabatan publik bukan kekuasaan tanpa batas, apalagi alasan untuk menutup ruang kebebasan berpendapat,” tegasnya, Sabtu (14/11/2026).Â
Mereka menjelaskan bahwa, kebebasan untuk menyampaikan pendapat telah dijamin dalam Pasal 28E ayat (3), Pasal 28F UUD 1945, Pasal 23 ayat (2) UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta UU Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.
Dengan demikian, setiap warga negara juga memiliki ruang hukum untuk menyampaikan pikiran, pandangan, dan kritik sepanjang yang dilakukan secara bertanggung jawab serta tidak melanggar ketentuan perundang-undangan.
Kedua advokat itu juga mengingatkan bahwa kepala desa bukan pemilik desa, melainkan pejabat yang mengemban amanah dari hasil masyarakat, untuk itu Ia wajib menjalankan pemerintahan berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, serta keterbukaan informasi.
Karena itu, kritik terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa tidak boleh dipersepsikan sebagai serangan pribadi ataupun upaya menjatuhkan kewibawaan kepala desa.
“Jangan sampai masyarakat dibuat takut untuk menyampaikan kritik. Kepala desa juga harus memahami jabatan yang diemban merupakan amanah publik. Jika ada kebijakan terkait penyelenggaraan pemerintahan yang dinilai perlu dikritisi, masyarakat memiliki hak untuk menyampaikan keberatan,” ujar mereka.
Keduanya bahkan menegaskan, pejabat publik harus memiliki kesiapan mental dan tanggung jawab untuk menerima evaluasi yang dapat disampaikan masyarakat.
Terkait status kliennya yang disebut sebagai anggota Polri aktif, kuasa hukum menegaskan bahwa kedudukan sebagai anggota kepolisian tidak serta-merta menghilangkan hak dalam konstitusional seorang warga negara.
Keduanya juga mengakui bahwa anggota Polri tetap terikat pada ketentuan disiplin dan kode etik profesi, termasuk Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.
Menurut keduanya, harus ada pembedaan yang jelas antara penggunaan hak pribadi sebagai warga negara dan tindakan yang benar-benar mengarah pada penyalahgunaan jabatan maupun kewenangan institusi.
“Jangan mencampuradukkan hak seseorang menyampaikan pendapat dan penyalahgunaan jabatan. Sepanjang kritik disampaikan secara bertanggung jawab, tanpa menyalahgunakan kewenangan, tanpa menyebarkan berita bohong maupun ujaran kebencian, maka persoalannya harus dilihat secara objektif berdasarkan fakta dan ketentuan hukum,” tegasnya.
Kedua pengacara tersebut juga mengingatkan agar Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tidak dapat ditafsirkan secara berlebihan, seolah-olah kritik terhadap pejabat publik otomatis merupakan pelanggaran kode etik.
Lebih lanjut, Kantor Hukum Saiful Djanwar dan Rekan menyatakan menghormati hak setiap pihak untuk menyampaikan pengaduan melalui mekanisme Propam Polri maupun saluran hukum lainnya.
Namun, pengaduan tersebut harus dapat diuji berdasarkan fakta, bukti, konteks peristiwa, dan ketentuan hukum yang berlaku.Â
Pihaknya meminta agar tidak ada pihak yang terlebih dahulu membangun opini seolah-olah pelanggaran etik telah terbukti sebelum proses pemeriksaan dilakukan.
“Silakan menggunakan mekanisme pengaduan yang tersedia. Itu merupakan hak setiap warga negara. Tapi jangan sampai mekanisme tersebut justru menjadi instrumen untuk menekan atau membungkam kebebasan masyarakat dalam menyampaikan kritik. Semua harus diuji secara objektif,” katanya.
Mereka menambahkan, perbedaan pandangan antara masyarakat dan pemerintah desa juga seharusnya tidak serta-merta ditarik menjadi persoalan hukum tanpa melihat substansi, konteks, dan bukti yang ada.
Mereka juga kembali mengingatkan seluruh pihak, termasuk kuasa hukum Kepala Desa Guruapin, agar tidak keliru memahami batas antara kritik masyarakat dan tindakan yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum.
“Kritik bukan permusuhan. Masukan bukan intervensi. Menyampaikan pendapat bukanlah tindakan melawan hukum sepanjang dilakukan dalam batas-batas yang ditentukan peraturan perundang-undangan,” tandas mereka.
Keduanya bahkan menyampaikan pernyataan keras bahwa pejabat publik semestinya tidak menjadikan kritik sebagai ancaman terhadap kedudukannya.
“Kalau tidak menerima dikritik dan masukan masyarakat, untuk apa duduki jabatan publik? Jabatan itu amanah, bukan kekuasaan yang membuat seseorang kebal terhadap evaluasi. Lebih baik mengintrospeksi dan evaluasi diri daripada menjadikan kritik masyarakat sebagai persoalan hukum,” tutup mereka.
Kantor Hukum Saiful Djanwar dan Rekan juga menegaskan akan memberikan pendampingan dan perlindungan hukum terhadap hak serta kepentingan kliennya, sekaligus memastikan kebebasan berpendapat tetap dihormati sesuai konstitusi dan peraturan perundang-undangan. (sah/red)Â
