Klikfakta. id, JAKARTA– Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Hukum (Kemenkum) Maluku Utara, Topan Sopuan mendukung upaya Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) dalam memperkuat peran hak cipta.
Topan menilai, di tengah masifnya perkembangan teknologi informasi dan digital, hak cipta berperan memberikan pelindungan hukum dan manfaat ekonomi seperti royalti digital.
“Kami mendukung upaya DJKI dalam modernisasi regulasi hak cipta dan tata kelola royalti digital di Indonesia dalam menghadapi perkembangan industri kreatif lintas negara. Hal ini tentu akan berdampak positif bagi seluruh daerah termasuk Maluku Utara,” ungkap Topan, Sabtu (14/10/2026).
Direktur Hak Cipta dan Desain Industri Agung Damarsasongko menjelaskan bahwa hubungan historis Indonesia dan beberapa negara termasuk Tiongkok kini berkembang hingga mencakup sektor industri kreatif digital, seperti film, musik, gim, folklore, dan pengetahuan tradisional. Perkembangan tersebut membuka peluang pertukaran karya dan kolaborasi kreatif yang semakin luas.
“Untuk memastikan karya-karya kreatif ini terus tumbuh subur dan memberikan nilai tambah lintas batas, tentunya diperlukan kerangka hukum yang kuat dan adaptif,” ujar Agung saat memberikan keynote speech dalam China-Indonesia Cultural Industry Exchange Symposium di Gedung World Capital Tower, Jakarta.
Salah satu upaya Indonesia, dalam hal ini DJKI menjawab tantangan tersebut dilakukan melalui pembaruan Undang-Undang Hak Cipta yang saat ini tengah dibahas. Rancangan perubahan regulasi ini mencakup pelindungan karya di era kecerdasan artifisial (AI), akuntabilitas platform digital, serta penguatan penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta.
Dalam aspek AI, rancangan tersebut mengatur bahwa karya yang sepenuhnya dihasilkan AI tanpa kontribusi intelektual manusia tidak dapat memperoleh pelindungan hak cipta. Pengaturannya juga mencakup transparansi data pelatihan AI, pengungkapan penggunaan AI, serta pembatasan peniruan gaya ekspresif.
“Pengaturan ini menjadi penting untuk melindungi kreator manusia di tengah perkembangan teknologi yang semakin pesat,” jelasnya.
Kaitan dengan itu, Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Rian Arvin mengungkapkan bahwa rancangan perubahan UU Hak Cipta juga mengatur akuntabilitas platform digital secara proporsional berdasarkan fungsinya, termasuk standar penurunan konten (takedown), pelaporan pelanggaran, dan mekanisme penyelesaian sengketa yang transparan.
“Penguatan penegakan hukum mencakup mekanisme pemblokiran atau penutupan akses terhadap situs pelanggar hak cipta serta pengaturan delik biasa bersyarat untuk pembajakan komersial berskala besar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” pungkasnya.
Di tingkat internasional, Indonesia turut mengambil bagian dalam pembahasan tata kelola royalti digital melalui Standing Committee on Copyright and Related Rights (SCCR) pada World Intellectual Property Organization (WIPO).
Proposal Indonesia mengenai tata kelola royalti hak cipta di lingkungan digital telah dibahas sejak SCCR ke-47 dan ke-48, serta berlanjut pada agenda SCCR ke-49 pada Desember 2026.
Pelindungan hak cipta yangbterus didorong DJKI Kmeenkum menjadi fondasi penting bagi keberlanjutan industri kreatif. Kreator perlu memahami hak atas karya yang dihasilkan, mencatatkan ciptaannya, memastikan penggunaan karya sesuai ketentuan, serta melaporkan dugaan pelanggaran melalui mekanisme yang tersedia. ( hms/red)
