Klikfakta.id, TERNATE — Oknum polisi wanita (Polwan) di Polda Maluku Utara berinisial C yang mengkritik kebijakan pemerintah melalui media sosial disoroti Tim Kuasa Hukum Kepala Desa Guruapin, Wahyuningsih Madilis dan Darwin Bunga.
Tim Kuasa Hukum itu menilai oknum Polwan tersebut terkesan tidak memahami batasan etika dan tanggung jawabnya sebagai anggota aktif Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).
Baca Juga :
Komentari Persoalan Desa di Facebook, Oknum Polwan Polda Malut Dilaporkan ke Propam
Mereka menegaskan, bahwa kebebasan untuk menyampaikan pendapat tidak serta-merta menghapus kewajiban seorang anggota Polri untuk tunduk pada aturan profesi dan kode etik institusinya.
Wahyuningsih menegaskan, bahwa memang benar setiap warga negara juga memiliki hak konstitusional untuk menyampaikan kritik terhadap kebijakan pemerintah maupun pejabat publik.
Namun, seorang anggota Polri aktif memiliki tanggung jawab dan batasan etik yang harus dipatuhi.
Baca Juga :
Kuasa Hukum Oknum Polwan Polda Malut Bantah Komentari Persoalan Desa di Facebook
Ia menyebut berdasarkan Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri, khususnya ketentuan Etika Kenegaraan Pasal 9 huruf b, menurut penafsirannya berkaitan larangan keterlibatan anggota Polri dalam kegiatan yang menentang kebijakan pemerintah.
“Jangan hanya melihat hak konstitusional untuk menyampaikan pendapat, tetapi abaikan status sebagai anggota Polri. Ada aturan profesi dan kode etik yang wajib dipahami serta dipatuhi,” tegas Wahyuningsih, Minggu (15/11/2026).
Menurutnya, apabila seorang anggota Polri menemukan dugaan penyimpangan atau kebijakan kepala desa yang dianggap keliru, seharusnya disampaikan melalui mekanisme kedinasan, laporan resmi, maupun koordinasi dengan institusi terkait.
Bukan harus komentar terbuka di media sosial yang berpotensi menimbulkan persoalan etik dan polemik di tengah masyarakat.
“Kalau memang menemukan suatu dugaan pelanggaran, gunakan jalur dan mekanisme yang semestinya! Jangan sampai status aparat penegak hukum justru tidak diimbangi dengan pemahaman terhadap aturan yang mengikat dirinya sendiri,” lanjutnya.
Wahyuningsih juga mengingatkan bahwa hak kebebasan berpendapat sebagaimana dijamin UUD 1945 harus dipahami bersama dengan kewajiban dan pembatasan yang berlaku berdasarkan peraturan perundang-undangan, termasuk ketentuan disiplin dan kode etik bagi anggota Polri.
Atas persoalan tersebut, Tim Kuasa Hukum Wahyuningsih Madilis dan rekannya meminta institusi Polri, khususnya Divisi Propam, untuk tidak diam dan melakukan pemeriksaan apabila terbukti dugaan pelanggaran kode etik oleh oknum Polwan dimaksud segera ditindaklanjuti.
Mereka juga meminta agar yang bersangkutan diberikan teguran tegas apabila telah terbukti melakukan pelanggaran, termasuk dengan mempertimbangkan permintaan maaf secara terbuka atas pernyataan yang dinilai tidak mencerminkan profesionalitas seorang anggota Polri.
“Jangan sampai masyarakat diminta untuk menghormati hukum, tetapi aparat sebagai pemberi contoh dinilai mengabaikan aturan etik profesinya sendiri. Seragam Polri bukan sekadar atribut, melainkan tanggung jawab dan suatu kehormatan institusi melekat padanya,” tutup Wahyuningsih.
Tim Kuasa Hukum menegaskan, persoalan ini bukan tentang melarang seseorang untuk menyampaikan kritik, melainkan mengingatkan bahwa setiap profesi memiliki aturan dan tanggung jawab yang wajib dihormati, termasuk anggota Polri aktif. (sah/red)
