HMI Cabang Ternate Desak Audit Izin dan Hentikan Proyek di Benteng Oranje

Saha Buamona Klikfakta.id
Aktivitas pembangunan dan pemanfaatan kawasan Benteng Oranje Ternate ( foto : istimewa)

Klikfakta.id, TERNATE — Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Ternate mendesak kepada Pemerintah Kota Ternate dan Balai Pelestarian Kebudayaan (BPK) Maluku Utara untuk segera menertibkan sejumlah aktivitas pembangunan dan pemanfaatan kawasan Benteng Oranje. 

Desakan tersebut menyusul setelah adanya pembangunan fasilitas dan aktivitas komersial yang dinilai berpotensi mengancam keaslian bangunan serta nilai sejarah pada benteng peninggalan masa kolonial. 

Ketua Bidang Partisipasi Pembangunan Daerah (PPD) HMI Cabang Ternate, Rizky Ramli, menegaskan, persoalan Benteng Oranje tidak bisa hanya dipandang sebatas pembangunan fasilitas umum atau pemanfaatan ruang untuk kegiatan ekonomi. 

Setiap aktivitas di kawasan cagar budaya harus tunduk terhadap ketentuan pelestarian, dan mengingat Benteng Oranje adalah salah satu warisan sejarah penting di Kota Ternate. 

“Salah satu persoalan yang kami soroti adalah pembangunan toilet baru untuk mendukung aktivitas Museum Wallace, kami menilai bahwa pembangunan tersebut perlu diperiksa secara serius, terutama terkait lokasi, kajian teknis, dan kelengkapan perizinannya,” ujar Rizky, Senin (16/11/2026). 

Persoalan ini, kata Rizky menjadi penting karena berdasarkan Peta Zonasi Benteng Oranje Tahun 2024 dari hasil kajian BPK Maluku Utara, area di dalam dinding benteng masuk dalam Zona Inti yang memiliki perlindungan ketat. 

Ketua Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) Kota Ternate, Hudan Irsyadi, sebelumnya juga menyoroti pembangunan toilet tersebut karena lokasinya berada di kawasan yang memiliki perlindungan khusus. 

Hudan menjelaskan, pekerjaan pembangunan yang melibatkan penggalian tanah, dengan pemasangan saluran air hingga pembuatan septic tank berpotensi mengganggu lapisan arkeologis dan struktur bawah tanah yang memiliki nilai sejarah. 

Kondisi tersebut, menurut Rizky menunjukkan bahwa pembangunan fasilitas di kawasan cagar budaya tidak boleh hanya didasarkan dengan kebutuhan penggunaan ruang. 

“Artinya pemerintah harus memastikan setiap pekerjaan telah melalui kajian dan memperoleh persetujuan sesuai ketentuan pelestarian,” tukasnya. 

Selain toilet, Rizky bahkan menyoroti terkait pembangunan lapangan basket di sisi selatan Benteng Oranje. 

Menurutnya, pembangunan fasilitas baru di sekitar kawasan bersejarah itu juga harus memperhatikan pembagian zonasi dan tidak mengganggu karakter visual benteng. 

Dalam persoalan tersebut, Hudan sebelumnya menjelaskan bahwa pembangunan lapangan basket perlu diperiksa kesesuaiannya dengan ketentuan pemanfaatan Zona Penyangga. 

Karena setiap pembangunan fasilitas baru harus melalui kajian ahli serta tetap menjaga estetika visual bangunan cagar budaya. 

Tak hanya pembangunan fisik, namun aktivitas komersial di dalam kawasan benteng itu juga menjadi perhatian HMI. 

“Keberadaan tenda semipermanen dan penyimpanan perlengkapan usaha di sejumlah bagian bangunan dinilai berpotensi mengubah tampilan asli atau fasad benteng, termasuk detail dinding yang memiliki nilai sejarah,” pungkasnya. 

Hudan mengungkapkan bahwa pemanfaatan ruang untuk kegiatan komersial tidak hanya menimbulkan persoalan perubahan tampilan bangunan, tetapi juga berkaitan dengan sanitasi, pembuangan limbah, dan kebersihan lingkungan. 

Selain itu, penyelenggaraan festival di kawasan Benteng Oranje juga dinilai membutuhkan pengawasan ketat. 

“Perlu kami tegaskan setiap kegiatan yang menggunakan ruang dalam kawasan benteng harus dipastikan tidak merusak struktur bangunan, baik saat pemasangan perlengkapan acara maupun proses pembongkaran,” tegasnya. 

Hudan juga menyoroti penggunaan ruang untuk kegiatan tersebut.

Menurutnya, pemasangan fasilitas acara dan aktivitas pembongkaran harus diatur serta diawasi agar tidak mengganggu kelestarian bangunan cagar budaya. 

Dari berbagai persoalan itu, menurut Rizky, memperlihatkan perlunya pengawasan lebih serius terhadap pemanfaatan Benteng Oranje. 

Ia bahkan mempertanyakan implementasi Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya, khususnya terkait pengawasan, evaluasi perizinan, hingga penindakan terhadap aktivitas yang tidak sesuai ketentuan. 

Rizky mendesak Pemkot Ternate dan BPK Maluku Utara segera melakukan audit terhadap dokumen perizinan pembangunan toilet dan lapangan basket. 

Selain itu, aktivitas komersial di Zona Inti harus ditertibkan, izin penyelenggaraan festival dievaluasi, serta sistem sanitasi dan pembuangan limbah di kawasan benteng diperiksa. 

Ia juga meminta agar setiap pembangunan yang belum memenuhi persyaratan kajian dan perizinan dihentikan sementara hingga proses evaluasi selesai. 

Menurutnya, langkah tersebut penting untuk mencegah kerusakan yang lebih jauh terhadap bangunan maupun struktur bersejarah Benteng Oranje. 

Rizky menegaskan, Benteng Oranje bukan sekadar ruang publik yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan! Kawasan tersebut merupakan bagian dari perjalanan sejarah Kota Ternate yang wajib dijaga dan diwariskan kepada generasi mendatang. 

“Karena itu, kami minta pemerintah tidak boleh abai dengan berbagai aktivitas yang berpotensi mengancam kelestarian kawasan tersebut, ” tegasnya. 

Perlindungan cagar budaya harus menjadi prioritas, bukan dikalahkan oleh kepentingan pembangunan maupun komersialisasi ruang sejarah,” tukasnya. (sah/red) 

 

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *