Klikfakta.id- Irjen Pol. Eko Hadi Santoso dijatuhi sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari institusi Polri setelah menjalani Sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) di Jakarta, Selasa (17/11/2026).
Putusan tersebut dijatuhkan setelah majelis sidang menyatakan Eko melakukan pelanggaran kode etik terkait permufakatan dalam akses ilegal (illegal access) terhadap sistem Polri yang berkaitan dengan kasus dugaan penyadapan ilegal.
Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko, menyampaikan bahwa majelis menjatuhkan dua jenis sanksi, yakni sanksi etik berupa pernyataan bahwa perbuatan pelanggar tercela dan sanksi administratif berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai anggota Polri.
Sidang yang berlangsung sejak pagi tersebut dipimpin Komjen Pol. Hendro Pandowo, dengan Irjen Pol. Agus Dwi Hermawan sebagai wakil ketua komisi serta sejumlah perwira tinggi Polri sebagai anggota majelis.
Perkara etik ini berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan wewenang, tindakan tidak profesional dan tidak prosedural, serta akses ilegal dengan memanfaatkan kewenangan di lingkungan Bagian Monitoring Biro Operasi dan Pengendalian Operasional (Bagmon Robinopsnal) Bareskrim Polri.
Kasus tersebut menjadi sorotan karena berkaitan dengan dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pihak lainnya.
Meski telah dijatuhi sanksi pemecatan melalui sidang etik, proses tersebut tidak serta-merta mengakhiri seluruh tahapan hukum yang berkaitan dengan perkara pidana yang sedang ditangani.
Usai putusan dibacakan, Eko menyatakan mengajukan banding. Langkah tersebut menjadi bagian dari mekanisme keberatan terhadap putusan sidang kode etik sesuai ketentuan yang berlaku.
Dengan pengajuan banding itu, perkembangan berikutnya akan bergantung pada proses pemeriksaan di tingkat banding. Sementara itu, putusan KKEP menjadi langkah penegakan etik internal Polri terhadap pelanggaran yang dinyatakan terbukti dalam persidangan.

















