Klikfakta.id, HALSEL– Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Maluku Utara menemukan penyaluran dana hibah Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) kepada sejumlah instansi vertikal dengan total mencapai Rp4,78 miliar pada Tahun Anggaran 2025.
Temuan tersebut tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Nomor: 20.A/T/LHP/DJPKN-VI.TER/PPD.01/05/2026 tertanggal 26 Mei 2026.
Berdasarkan dokumen pemeriksaan, anggaran hibah tersebut melekat pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Halmahera Selatan.Â
Total belanja hibah kepada instansi vertikal tercatat sebesar Rp4.785.904.799,05 atau sekitar Rp4,78 miliar.Â
Penyaluran dana tersebut menjadi perhatian karena dilakukan di tengah kebijakan efisiensi anggaran pemerintah.
Selain besarnya nilai anggaran, mekanisme penyaluran hibah juga memunculkan pertanyaan, terutama terkait dugaan penggunaan rekening pribadi dalam proses pencairan maupun penerimaan dana.Â
Berdasarkan rincian penyaluran yang dihimpun, dana hibah tersebut dialokasikan kepada sejumlah instansi.Â
Diantaranya Kementerian Agama sebesar Rp50 juta, Kejaksaan Negeri Rp250 juta, Polda Maluku Utara Rp3 miliar, Persit Kartika Chandra Kirana Rp150 juta, serta Polres Halmahera Selatan Rp150 juta.Â
Selain itu, terdapat sejumlah kegiatan pembangunan yang dalam dokumen penyaluran tercatat menggunakan nama perorangan sebagai pihak penerima.Â
Di antaranya pembangunan Pos Pelayanan Hukum Kejaksaan Negeri yang tercatat diterima Sintjie Ngorce sebesar Rp295 juta lebih.Â
Kemudian, hibah untuk Pengadilan Agama sebesar Rp100 juta yang tercatat diterima Bahri Conoras.Â
Selanjutnya, pembangunan ruang transit tersangka dan barang bukti Kantor Satnarkoba Polres Halsel sebesar Rp199 juta lebih yang tercatat diterima Muhammad Arisuhanda Madjid.Â
Dalam rincian yang sama, pembangunan Pos Pelayanan Hukum Kejaksaan Negeri kembali tercatat diterima Sintjie Ngorce dengan nilai Rp590 juta lebih. (sah/red)Â

















