Klikfakta. Id,TiDORE — Dalam rangka menindaklanjuti Surat Sekretaris Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia tentang Verifikasi dan Profil Pembangunan HAM di Wilayah Maluku Utara, serta pelaksanaan kegiatan Penyusunan Laporan Bisnis dan HAM di Wilayah Tahun 2024, Ditjen HAM bersama Kanwil Kemenkumham Malut melaksanakan Kegiatan Rapat Koordinasi bertempat di Aula Bapas Kelas II Tidore, Rabu (28/08/2024).
Kakanwil Kemenkumham Malut Ignatius Purwanto dalam pertemuan sebelumnya mendorong agar pelaksanaan bisnis di wilayah harus mematuhi standar HAM yang telah ditentukan. Olehnya itu Purwanto meminta sinergi Kemenkumham Malut dengan Ditjen HAM, pemda dan pihak berkepentingan lain terus diperkuat.
Rapat bisnis dan HAM tersebut diikuti oleh Kepala Bidang HAM Burhani Hadad, Tim Ditjen HAM, Bagian Hukum dan HAM Setda Kota Tidore Kepulauan, Dinas Kominfo Kota Tidore Kepulauan, Dinas Pendidikan kota Tidore Kepulauan, Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi kota Tidore Kepulauan.
Perencana Madya Ditjen HAM, Bertha E. Saragih menyampaikan maksud dan tujuannya adalah meningkatkan koordinasi dengan Pemda Kota Tidore Kepulauan dalam hal verifikasi data profil pembangunan HAM yang memiliki urgensi untuk mengintegrasikan data HAM di lingkungan Ditjen HAM, Kemenkumham, serta kementerian/lembaga/satuan kerja perangkat daerah dan pihak lainnya.
Lebih lanjut, Kepala Bidang HAM Burhadi Hadad menyampaikan bahwa sistem ini mendukung pembangunan HAM berbasis fakta dan data serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, keberadaan profil pembangunan HAM yang merupakan komitmen Kakanwil Kemenkumham Malut Ignatius Purwanto dan jajaran.
“Dalam pemenuhan hak atas informasi pemantauan situasi HAM Indonesia termasuk hasil dari kinerja dan capaian yang sudah dilakukan, serta dapat menjadi sarana edukasi publik untuk meningkatkan pemahaman terhadap isu HAM,” jelasnya.
Pengumpulan data HAM juga diharapkan dapat berjalan secara konsisten dan terukur.
Selain itu dapat memantau kemajuan dan kemunduran situasi HAM di Indonesia dan berdampak positif bagi masyarakat Indonesia khususnya di Maluku Utara. (hms/red)