Klikfakta.id, TERNATE — Ketua Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Ansor Maluku Utara, Zulfikran Bailussy, menilai pers saat ini berada di persimpangan antara keberanian menyuarakan kebenaran dan tekanan kekuasaan yang semakin kompleks, khususnya di daerah.
Menurut Zulfikran, peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2026 tidak semata menjadi perayaan profesi, melainkan momentum refleksi atas posisi pers dalam menjaga rasionalitas kepentingan publik dan demokrasi.
“HPN seharusnya menjadi ruang evaluasi, sejauh mana pers tetap berpihak pada kepentingan publik di tengah berbagai tekanan,” ujar Zulfikran di Ternate, Minggu (8/2/2026).
Ia mengungkapkan, di Maluku Utara pers kerap berhadapan dengan berbagai persoalan struktural, mulai dari konflik agraria, kerusakan lingkungan akibat aktivitas pertambangan, kebijakan publik yang minim partisipasi, hingga dugaan praktik korupsi.
Dalam situasi tersebut, peran pers tidak berhenti pada penyampaian informasi semata, tetapi menjadi alat koreksi sosial agar publik dapat memahami realitas secara utuh.
“Pers bekerja bukan untuk menyenangkan penguasa, tetapi memastikan publik mendapatkan kebenaran. Tanpa keberanian pers, banyak fakta akan terkubur oleh kepentingan,” tegasnya.
Zulfikran juga mengingatkan bahwa kemerdekaan pers di tingkat lokal masih menghadapi tantangan serius. Ia menyoroti praktik pemanggilan wartawan, pelaporan pidana atas pemberitaan, hingga intimidasi nonformal yang kerap dibungkus dengan dalih penegakan hukum atau stabilitas daerah.
“Negara hukum tidak boleh alergi terhadap kritik. Ketika karya jurnalistik dihadapi dengan pendekatan pidana, yang rusak bukan hanya pers, tetapi juga kepercayaan publik terhadap hukum,” katanya.
Menurutnya, mekanisme penyelesaian sengketa pers telah diatur secara jelas melalui Undang-Undang Pers dan Dewan Pers, sehingga mengabaikan mekanisme tersebut merupakan kemunduran dalam praktik demokrasi.
Di sisi lain, Zulfikran menegaskan pentingnya tanggung jawab etik insan pers untuk menjaga akurasi, keberimbangan, dan independensi dalam setiap karya jurnalistik.
“Keberanian tanpa etika adalah kecerobohan. Etika tanpa keberanian adalah kepatuhan semu. Pers harus menjaga keduanya,” tambahnya.
LBH Ansor Maluku Utara, lanjut dia, berkomitmen untuk terus mendukung kerja-kerja pers yang profesional dan berintegritas, serta siap memberikan pendampingan hukum apabila kebebasan pers mengalami pelanggaran.
Menutup pernyataannya, Zulfikran menyampaikan penghormatan kepada para jurnalis yang tetap bekerja di tengah tekanan, keterbatasan, dan risiko.
“Hari Pers Nasional mengingatkan kita bahwa kebenaran tidak pernah lahir dari kenyamanan. Pers yang merdeka adalah syarat mutlak bagi demokrasi yang sehat,” pungkasnya. (sah/red)
