Klikfakta. id, HALBAR– Komisi III DPRD Halmahera Barat, memberikan apresiasi ke Bupati Halbar, James Uang yang berkomitmen membayar insentif para dokter se puskesmas halbar yang dijanjikan akan secepatnya diselesaikan pada Februari 2025.
Meski demikian, komisi III DPRD akan terus berupaya berkoordinasi dengan bupati untuk cepat menyelesaikan di akhir bulan februari ini.
” Kami komisi III memberikan apresiasi kepada Bupati yang berkomitmen membayar insentif para dokter agar tidak terjadi mogok kerja oleh para dokter baik di Puskesmas maupun di RSUD Jailolo, ” tegas ketua Komisi III DPRD Halbar, Hardi Hayun, Rabu(5/2/2025).
Terkait dengan pembayaran insentif ini menurut Hardi, bukan hanya para dokter di puskesmas saja, akan tetapi terdapat juga honorer di rumah sakit jailolo, baik perawat, staf- staf yang insentifnya kurang lebih 2 bulan juga belum dibayar sejak tahun 2023 dan terbawa ditahun 2024.
” Januari 2025 kemarin katanya sudah dibayar sesuai pernyataan Bupati. Dan kami komisi III awalnya juga berinisiasi meminta Bupati agar memanggil kadis kesehatan untuk kami rapat di ruang bupati. Tapi surat juga agak terlambat karena bupati juga sudah terlanjur membuat rapat dengan kadis dan para dokter. Bupati berjanji akan dibayar pada Februari ini bersamaan dengan gaji bulan februari. Tapi yang penting sudah ada itikad untuk pembayaran,” ujarnya.
Hardi juga memastikan pembayaran insentif para dokter ini terlambat lantaran transfer dana bagi hasil( DBH) yang belum ditransfer oleh pemprov malut hingga akhir tahun 2024
Dimana transfer DBH oleh Pempoev Malut yang belum masuk ke rekening kas daerah sekitar setahun penuh.
Belum lagi transfer DBH dari pusat yang juga belum masuk hingga akhir tahun.
” Jadi keterlambatan pembayaran insentif ini karena transfer DBH yang terlambat. Tapi kami DPRD juga tetap berkordinasi dengan pa bupati agar secepatnya diselesaikan diakhir Februari ini, “tegasnya.
” Yang pasti kalau di bayar bersamaan dengan gaji bulan Februari berarti paling lambat di awal maret itu sudah akan dibayarkan. itu juga hasil hasil komunikasi saya dengan bupati serta kadis kesehatan, ” ucapnya.
Sebelumnya sejumlah dokter berstatus PNS yang bertugas di puskesmas se halbar dijadwalkan pada Kamis 6 Februari 2025, akan menggelar aksi mogok kerja.
Aksi mogok kerja tersebut lantaran hak-hak mereka berupa insentif selama 5 bulan yang belum dibayar, terhitung mulai November -Desember 2023, November- Desember 2024 dan bulan januari 2025.
Insentif yang diberikan oleh pemerintah halmahera barat kepada dokter yang bertugas di puskesmas juga bervariasi, diantaranya :
Puskesmas Kedi: 12.000.000, Duono: 9.500.000 (ASN), Ibu : 9.500.000 (ASN), Talaga: 10.450.000 ( PTT), Golago: dua orang 10.450.000 (PTT) dan 9.500.000 (ASN), Akelamo : 9.500.000, Sahu: 9.500.000 (ASN), Jailolo dua orang 8.075.000 (ASN) dan 8.075.000 ( PTT), Koja: 8.075.000 ( ASN), Sidangoli dua orang 9.500.000 ( ASN), 10.450.000 ( PTT), Bobaneigo: 9.500.000 (ASN), Baru: 9.500.000 (ASN), Balisoan : 9.500.000.
“Insentif kami itu sudah bersih, karena telah dipotong pajak, dan dokter PTT tidak mendapat gaji, hanya berharap insentif, beda dengan dokter PNS ada gaji sesuai golongan,”ungkap seorang dokter PTT.
Untuk itu mereka berharap ke dinas kesehatan untuk segera membayar. Sebab hak mereka dan tidak seharusnya ditunda.
“Harapan kami pemda segera lakukan pembayaran. Jangan menunda lagi. Itu hak kami,” pungkasnya. ***
Editor : Armand
Penulis : Riko Noho
Komentar