Klikfakta.id, TERNATE– Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Maluku Utara, Tunas Agung Jiwa Brata, mengungkapkan kondisi dan isu global yang perlu menjadi perhatian, mulai dari tekanan dan ketidakpastian pada perekonomian yang disebabkan oleh eskalasi konflik dan perang di beberapa negara sehingga menyebabkan melemahnya pertumbuhan ekonomi global dan kerentanan rantai pasok.
Harga komoditas cenderung fluktuatif dengan ketidakpastian yang masih tinggi.
Meskipun demikian, hingga Februari 2024, aktivitas ekonomi domestik terjaga baik. Inflasi domestik terkendali.
” Namun kenaikan harga pangan perlu diantisipasi,” papar Tunas Agung dalam agenda rutin media briefing Torang Pe APBN Edisi Bulan Maret 2024 di Aula KPPN Ternate pada Rabu 27 Maret 2024.
Kinerja Fiskal Regional Maluku Utara
Agung menjelaskan, kondisi regional Maluku Utara, kinerja fiskal regional Maluku Utara, sampai dengan Februari 2024, kinerja APBN dan APBD berada pada posisi yang cukup memuaskan.
Pada sisi APBN, pendapatan negara terealisasi sebesar Rp856,40 Miliar (17,10% dari target) dan mengalami kenaikan sebesar 57,99% (yoy) dengan kontribusi utama kenaikan pendapatan masih berasal dari Pajak Penghasilan (PPh) Non Migas.
Sejalan dengan pendapatan negara, belanja negara juga mengalami kenaikan sebesar 25,34% (yoy) atau terealisasi sebesar Rp2.441,26 Miliar (13,65% dari pagu belanja).
Tumbuhnya realisasi belanja didorong oleh kenaikan Belanja Pemerintah Pusat, tepatnya belanja barang dan kenaikan realisasi Transfer Ke Daerah pada Dana Bagi Hasil (DBH). Per Februari 2024, TKD telah disalurkan sebesar 16,89% dari pagu.
Pada penyaluran TKD terdapat beberapa isu strategis yang muncul. Diantaranya terkait dengan penyaluran dana desa, dimana dari 9 Pemda penerima dana desa di Provinsi Maluku Utara, per 26 Maret 2024, 6 Pemda sudah terdapat penyaluran dana desa Tahap I.
Tak hanya itu, terdapat isu terkait dengan 7 dari 11 Pemda yang telah melakukan Rekonsiliasi Pajak Pusat Semester II Tahun 2023 sebagai syarat salur DBH Pajak Triwulan I dan Triwulan II TA 2024.
Isu strategis terkait TKD lainnya yaitu terkait penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU),dimana hingga saat ini Pemerintah Provinsi Maluku Utara belum mendapatkan rekomendasi penyaluran DAU Block Grant bulan Februari dari DJPK.
Selain itu, berdasarkan KMK Nomor 1/KM.7/2024, terdapat penundaan DAU Block Grant Bulan Februari pada Kabupaten Halmahera Utara karena tidak disampaikannya data/informasi keuangan daerah. Penundaan DAU ini telah dibayarkan pada bulan Maret.
“Berlanjut ke APBD, per akhir Februari 2024, pendapatan dan belanja daerah menunjukkan kondisi yang positif. Realisasi pendapatan daerah tercatat sebesar Rp1.956,48 Miliar atau sebesar 14,26% dari target, naik 26,00% (yoy) yang didominasi oleh komponen dana transfer. Sama seperti pendapatan daerah, belanja daerah realisasinya juga mengalami peningkatan sebesar 18,23% (yoy) atau terealisasi sebesar Rp774,60 Miliar (6,36% dari pagu),” tutur Tunas Agung saat menjelaskan perkembangan kinerja APBD.
Selanjutnya, Tunas Agung Jiwa Brata mengungkapkan kondisi perkembangan ekonomi di Maluku Utara, dimana hingga akhir Tahun 2023, pertumbuhan ekonomi Maluku Utara semakin menguat dengan pertumbuhan secara kumulatif di atas 20% dan menjadi yang tertingi di Indonesia. Industri pertambangan dan penggalian tetap tumbuh dan mendominasi.
Berdasarkan data BPS, laju PDRB pada Kuartal IV Tahun 2023 tumbuh kuat sebesar 17,99% (yoy) dan 20,49% (ctc), masih tertinggi secara nasional.
Laju Inflasi Maluku Utara
Pada Februari 2024, laju inflasi Maluku Utara tercatat sebesar 2,71% (yoy), meskipun menurun dari bulan sebelumnya, akan tetapi masih berada di atas nasional yang sebesar 2,75% (yoy). Kota Ternate mengalami inflasi sebesar 2,29% (yoy) dan Kabupaten Halmahera Tengah sebesar 4,68% (yoy).
” Komoditas beras, bahan bakar rumah tangga, baju muslim pria, dan sigaret kretek mesin masih menjadi komoditas utama penyumbang inflasi Februari 2024 secara yoy,” jelasnya.
Dari sisi neraca perdagangan, surplus neraca perdagangan masih terus berlanjut dan berada pada angka USD257,23 Juta untuk Februari 2024 yang masih didominasi oleh produksi smelter feronikel di Halmahera tengah dan Halmahera Selatan.
Selain ferronickel, ekspor Maluku Utara berasal dari oksida nikel, nikel matte, bijih besi, hasil perikanan, serta hasil perkebunan.
Dari sisi impor, Impor bulan Februari 2024 tercatat sebesar USD302,67 juta yang sebagian besar berasal dari komoditas pembangunan smelter berupa mesin-mesin serta bahan baku mineral pembangkit listrik tenaga panas bumi. Meninjau sektor primer di Maluku Utara.
Tepatnya pada sisi kesejahteraan petani dan nelayan, Nilai Tukar Petani (NTP) secara gabungan pada Februari 2024 berada di angka 102,86tumbuh 0,06% jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya.
Jika dirinci, pada Februari 2024, NTP Gabungan Tanpa Perikanan tercatat sebesar 102,98 naik 0,08% (mtm) dengan Nilai Tukar Nelayan (NTN) yang tercatat sebesar 100,95 turun sebesar 0,29% (mtm) yang terjadi pada subsektor perikanan tangkap dan budidaya.
Perkembangan penyaluran KUR dan UMi Provinsi Maluku Utara
Per Februari 2024, penyaluran KUR dan UMi mengalami lonjakan yang cukup signifikan dengan realisasi KUR Rp96,09 Miliar untuk 1.318 debitur dan tumbuh Rp88,72 Miliar (yoy) dan realisasi UMi sebesar Rp489,44 Juta untuk 90 Debitur.
Dalam rangka pengembangan ekonomi daerah, Kepala Kanwil DJPb Provinsi Maluku Utara turut menyampaikan terkait potensi pengembangan sabut kelapa di Provinsi Maluku Utara.
Sebagaimana yang diketahui, pohon kelapa memiliki segudang manfaat, salah satunya sabut kelapa yang bisa diolah dan diurai menjadi bahan bakar energi terbarukan.
Salah satu contoh nyata pemanfaatan sabut kelapa ini telah dilakukan oleh PT Dewa Agricoco Indonesia (Dewacoco) berhasil mengubah limbah sabut kelapa menjadi bahan bakar energi terbarukan atau biomassa limbah sabut kelapa.
Pasalnya baru-baru ini, Dewacoco baru saja meresmikan pengoperasian pabrik Dewacoco di lahan seluas 58 Hektar di antara perkebunan kelapa, DesaGoal, Sahu Timur, Halmahera Barat.
“Perlunya penyediaan bahan bakar nabati dengan permintaan pasar dunia untuk kelapa dan produk turunannya yang terus meningkat menjadi sebuah potensi bagi Maluku Utara sebagai salah satu dari 5 Provinsi penghasil terbesar kelapa di Indonesia (BPS,2021),” ungkapnya.
Dengan diolahnya sabut kelapa sebagai biomasa, diharapkan dapat bermanfaat untuk masyarakat setempat guna memacu energi keberlanjutan dan membangun kesadaran bersama tentang perbaikan lingkungan.
” Tak hanya bahan bakar biomassa, terdapat pula potensi pengolahan kelapa dalam bentuk kopra kering, Virgin Coconut Oil (VCO), Crude Coconut Oil (CCO), Coconut Paring Oil, Charcoal, Desicated, tepung,” lanjutnya.
Analisis Perkembangan Capaian Indikator Infrastruktur Konektivitas
Pada bidang konektivitas darat, berdasarkan Open Data PUPR, Persentase kemantapan jalan mengalamipeningkatan pada tahun 2023.
Dimana jalan kota sebagian besar dalam kondisi mantap (71,63%)meskipun jalan kabupaten angka kemantapan jalannya masih di bawah 50% (46,81%).
Sementara itu, pada bidang konektivitas laut, jumlah stasiun radio pantai di Maluku Utara sebanyak 4 unit di tahun 2022, berkurang dari kondisi tahun 2020 sejumlah 7 unit.
Tren penurunan juga terjadi pada penurunan penghabisan BBM Kapal Negara Kenavigasian yang berlayar di wilayah Maluku Utara sejak tahun 2021 hingga bernilai Rp204,67 juta pada tahun 2023.
Seiring dengan hal tersebut, terjadi pula tren penurunan pada jumlah armada kapal patroliyang turun dari 12 di tahun 2018-2021 menjadi 10 di tahun 2022. Pada bidang konektivitas udara, terjadi penurunan tren aktivitas keberangkatan pesawat menuju Maluku Utara pada tahun 2018 hingga tahun 2021 yang diakibatkan karena pandemi covid-19.
Pada periode tersebut, pihak maskapai memutuskan untuk menurunkan tarif hingga 50% lebih untuk mencegah anjloknya daya beli masyarakat.
Meskipun demikian, pada tahun 2022 aktivitas keberangkatan pesawat kembali menguat di angka 3058 yang disebabkan pelonggaran kebijakan PSBB.
Tak lupa, pada bidang teknologi informasi dan komunikasi, Indeks pembangunan TIK Maluku Utara meningkat dari 2021 ke 2022, yaitu dari 5,03 menjadi 5,27. dan masuk kategorisedang dengan penyumbang terbesar berasal dari subindeks keahlian (indeks 6,66).
Dari sisi akses dan infrastruktur berada pada indeks 5,36 dan yang terendah adalah indeks penggunaan TIK sebesar 4,48. Rendahnya penggunaan TIK di antaranya diindikasikan terjadi karena sebaran jaringan komunikasi data yang kurang merata.
Daerah terpencil masih kesulitan mengakses internet, khususnya di wilayah Sula, Taliabu.
Fenomena Kenaikan Beras di Maluku Utara Awal Tahun 2024
Pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau, memberi andil inflasi sebesar 0,88 persen yang disumbang salah satunya dari komoditas beras.
Halmahera Tengah menjadi daerah dengan harga beras tertinggi, yaitu sebesar Rp19.000 kg. Sementara itu, Pulau Taliabu menjadi daerah dengan harga beras terendah, yakni Rp16.000/kg.
Haltim sebagai lumbung padi Malut justru menjadi salah satu daerah dengan harga beras tertinggi yaitu Rp18.000/kg.
Ditengarai kenaikan harga beras disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya berupa penurunan produksi beras pada awal tahun 2024 terkait musim tanam yang mundur akibat fenomena El Nino, ketergantungan Maluku Utara terhadap pasokan beras dari luar daerah masih tinggi, khususnya dari Jawa dan Manado diiringi dengan kenaikan komponen biaya transportas, serta tingginya permintaan beras pada akhir tahun 2023 dan awal tahun 2024, namun tidak diiringi persediaan yang memadai akibat penurunan produksi beras di daerah pemasok.
Kinerja Perekonomian Malut Tumbuh Kuat di Kuartal IV 2023
Sebagai simpulan, Tunas menyampaikan bahwa secara umum, kinerja perekonomian Maluku Utara kembali tumbuh kuat pada kuartal IV 2023 seiring dengan neraca perdagangan yang mampu mempertahankan tren surplus hingga akhir tahun 2023 dan berlanjut pada Februari2024 dengan inflasi yang mengalami deselerasi dibandingkan dengan Januari 2024.
Dari segi fiskal, kinerja APBN Regional Maluku Utara awal tahun 2024 terus tumbuh positif seiring dengan APBD Regional yang juga mengalami pertumbuhan.
Oleh karena itu, potensi investasi regional harus terus dikembangkan dengan sarana dan prasarana yang memadai, salah satunya melalui realisasi pembangunan infrastruktur yang berkualitas
“APBN 2024 terus dioptimalkan sebagai shock absorber untuk melindungi daya beli, menjaga stabilitas ekonomi, dan mendukung berbagai agenda pembangunan.” Tutup Agung.***
Editor : Armand