Klikfakta.id, JAKARTA – Kejaksaan Agung RI dan Kapolri didesak memperluas penelusuran dugaan jaringan bisnis pertambangan nikel yang dikaitkan dengan pengusaha Arif Kurniawan ke Maluku Utara, salah satunya PT Position.
Desakan tersebut disampaikan Pengurus Pusat Forum Mahasiswa Pascasarjana (PP Formapas) Maluku Utara setelah menyusul perkembangan penyidikan Kejagung terkait dugaan korupsi tata kelola pertambangan nikel di Sulawesi Tenggara periode 2013–2025.
Baca Juga :
Jejak Arif Kurniawan Tersangka Kejagung Merembet ke Malut, 5 Tambang Nikel di Halteng Disorot
Dalam perkembangan penyelidikan perkara tersebut, Kejagung telah menetapkan PT Bumi Sentosa Jaya sebagai tersangka korporasi.Â
Meski demikian, ketua umum PP Formapas Malut Riswan Sanun menyampaikan bahwa Formapas menilai pengusutan tidak boleh berhenti hanya pada perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Sulawesi Tenggara.
Riswan meminta kepada aparat penegak hukum menelusuri kemungkinan jaringan bisnis, afiliasi kepemilikan, aliran dana, hingga adanya dugaan keterlibatan pihak-pihak yang memiliki pengaruh politik, dan kekuasaan aktivitas pertambangan di Maluku Utara.
Menurutnya Maluku Utara salah satu kawasan penghasil nikel terbesar di Indonesia yang juga harus menjadi perhatian serius aparat penegak hukum, memastikan transparansi kepemilikan dan pengelolaan perusahaan tambang.
Ia menyebut, selain enam perusahaan yang telah diungkap dalam perkara di Sulawesi Tenggara, terdapat dua perusahaan di Maluku Utara yang dinilai perlu mendapat perhatian aparat penegak hukum.
“Kami juga meminta aparat penegak hukum menelusuri PT Adhita Nikel Indonesia (ANI) yang beroperasi di Halmahera Timur dan PT Bartra Putra Mulia (BPM) di Pulau Gebe, Kabupaten Halmahera Tengah,” ujar Riswan kepada Klikfakta.id, Rabu (11/11/2026).Â
Formapas juga meminta Kejagung menelusuri kemungkinan adanya hubungan kepemilikan, afiliasi korporasi, bisnis, dan aliran pembiayaan, maupun keterkaitan kedua perusahaan tersebut dengan jaringan usaha Arif Kurniawan.
“Kejagung jangan hanya membongkar enam perusahaan di Sulawesi Tenggara, tetapi harus menelusuri kemungkinan perluasan jaringan bisnis pertambangan di Maluku Utara. Kami secara khusus meminta Kejagung memeriksa PT Adhita Nikel Indonesia dan PT Bartra Putra Mulia,” tegas Riswan.
Ia menambahkan, penelusuran harus mencakup identitas pemilik manfaat sebenarnya ataupun beneficial ownership, dan struktur kepemilikan saham, pihak yang mengendalikan operasional perusahaan, serta sumber pembiayaan kegiatan usaha.
Menurut Riswan, pemeriksaan tersebut penting untuk memastikan apakah terdapat hubungan dengan jaringan bisnis yang sedang menjadi perhatian Kejagung.
“Jika ditemukan keterkaitan adanya indikasi pelanggaran hukum, kami mendesak agar ditindaklanjuti secara serius. Jangan sampai ada perusahaan yang luput dari pemeriksaan hanya karena memiliki kedekatan dengan pihak-pihak tertentu,” ujarnya.
Tidak hanya PT ANI dan PT BPM, Formapas Malut juga secara khusus meminta Kejagung dan Kapolri menelusuri dugaan keterlibatan keluarga mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo dengan kepemilikan maupun pengendalian aktivitas pertambangan PT Position di Maluku Utara.
Riswan menyatakan, dugaan tersebut perlu diperiksa secara objektif melalui penelusuran struktur kepemilikan saham, identitas pemilik manfaat, aliran dana, serta kemungkinan adanya hubungan kepentingan dengan pihak-pihak yang memiliki pengaruh kekuasaan.
“Kami mendesak Kejaksaan Agung dan Kapolri jangan berhenti pada pemeriksaan perusahaan tambang di Sulawesi Tenggara. Telusuri juga PT Position di Maluku Utara,” tegasnya.
“Kami juga meminta aparat mengusut dugaan keterlibatan anak eks Kapolri atas kepemilikan dan aktivitas perusahaan tersebut, termasuk menelusuri dugaan kepemilikan saham Listyo Sigit Prabowo, aliran dana, serta kemungkinan hubungan kepentingan ataupun perlindungan kekuasaan,” sambung Riswan.
Formapas menilai, penelusuran terhadap dugaan keterlibatan keluarga pejabat maupun mantan pejabat negara harus dilakukan dengan standar hukum yang sama sebagaimana pemeriksaan terhadap pihak-pihak lainnya.
Riswan juga menyoroti kemungkinan adanya intervensi atau perlindungan dari pihak yang memiliki pengaruh politik dan kekuasaan terhadap aktivitas perusahaan pertambangan.
Ia menegaskan, kekayaan alam Maluku Utara tidak boleh dikelola melalui praktik bisnis yang mengabaikan aturan hukum maupun dengan memanfaatkan kedekatan kekuasaan untuk menghindari pertanggungjawaban.
Lebih lanjut, PP Formapas Malut menyatakan akan terus mengawal perkembangan persoalan tersebut dan mendorong keterbukaan proses penegakan hukum.
Menurut Riswan, Kejagung dan Polri perlu memastikan seluruh dugaan yang disampaikan masyarakat diperiksa secara profesional, transparan, dan berdasarkan alat bukti.
Formapas juga meminta aparat tidak hanya menyasar korporasi atau pelaku di lapangan, tetapi menelusuri pihak-pihak yang diduga berada di balik struktur kepemilikan, pembiayaan, maupun pengendalian bisnis pertambangan.
“Kami tegaskan, jangan ada tebang pilih dalam penegakan hukum. Kalau memang ditemukan dugaan keterlibatan pihak-pihak yang memiliki kekuatan politik maupun kekuasaan, jangan ragu untuk mengusutnya sesuai ketentuan hukum,” tutup Riswan.
Hingga berita ini ditayangkan berbagai dugaan yang disampaikan PP Formapas Malut masih berupaya konfirmasi oleh Klikfakta.id terkait tuntutan dan pernyataan organisasi tersebut.Â
Dugaan keterlibatan Listyo Sigit Prabowo atau maupun keluarganya dalam PT Position, serta dugaan keterkaitan perusahaan-perusahaan di Maluku Utara dengan jaringan Arif Kurniawan, memerlukan verifikasi dan pembuktian oleh aparat penegak hukum. ( sah/red)Â
