Refleksi Hari Pahlawan 2026 di Ternate Ricuh, Mahasiswa Diduga Dipukul Oknum Aparat

Klikfakta. id,TERNATE– Aksi demonstrasi dari ratusan mahasiswa yang tergabung Aliansi November Memanggil di Kota Ternate, Maluku Utara, dalam rangka refleksi Hari Pahlawan Nasional 2026 berakhir ricuh. 

Pasalnya berdasarkan informasi, seorang mahasiswa menjadi korban dugaan kekerasan oleh oknum aparat Kepolisian dan Satpol-PP saat terjadi aksi saling dorong antara massa dan petugas pengamanan. 

Aksi demonstrasi yang berlangsung di depan Rumah Dinas Gubernur Maluku Utara, Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Tanah Raja, Kecamatan Ternate Tengah, hingga berlanjut ke depan Kantor Wali Kota Ternate, Selasa (10/11/2026). 

Mahasiswa dari 11 organisasi kemasyarakatan pemuda (OKP) turun ke jalan menyampaikan sejumlah kritik terhadap kebijakan pemerintah sekaligus momentum Hari Pahlawan sebagai ruang refleksi atas berbagai persoalan sosial, politik, ekonomi, dan lingkungan di Maluku Utara. 

Aksi yang mendapat pengawalan ketat aparat keamanan dari kepolisian dan Satpol-PP itu sempat diwarnai ketegangan! Saling dorong antara mahasiswa dan aparat tidak terhindarkan hingga situasi berujung ricuh. 

Dalam insiden tersebut, seorang mahasiswa dilaporkan diduga menjadi korban pemukulan menggunakan tameng aparat. 

Dugaan tindakan kekerasan itu menambah sorotan terhadap pola pengamanan aksi demonstrasi dan penghormatan terhadap hak warga negara saat menyampaikan pendapat di muka umum. 

Meski sempat memanas, situasi akhirnya dapat dikendalikan! Massa kemudian melanjutkan aksi menuju Kantor Wali Kota Ternate. 

Adapun organisasi yang tergabung dalam Aliansi November Memanggil di antaranya Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND), Samurai Maluku Utara, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), HMK, GEMA HPMT, HIPMIG, Front Muda Revolusioner (FMR), Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Maluku Utara, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), serta Sekolah Critish (SC). 

Aksi tersebut dipimpin langsung Aldi Haris, Ketua FMN Ternate. 

Dalam orasinya, Aldi mengatakan demonstrasi tersebut merupakan bentuk refleksi terhadap momentum Hari Pahlawan 2026 sekaligus ruang untuk kritik terhadap arah kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. 

Aliansi menilai kebijakan pemerintah masih cenderung mengutamakan kepentingan investasi dan ekspansi modal melalui berbagai proyek strategis nasional yang dianggap belum sepenuhnya berpihak kepada masyarakat. 

“Oleh karena itu, kami menyuarakan tuntutan ‘2 Tahun Cukup, 5 Tahun Mematikan’ serta seruan perubahan terhadap pemerintahan,” kata Aldi dalam orasinya. 

Menurutnya, Maluku Utara sebagai provinsi kepulauan menghadapi ancaman ekologis serius akibat ekspansi industri pertambangan dan aktivitas investasi yang dinilai tidak mempertimbangkan keberlanjutan lingkungan. 

Aliansi menyoroti dampak industri ekstraktif di Pulau Obi, Weda, Maba, Buli, hingga kawasan Talaga Rano, Halmahera Barat. 

Aktivitas tersebut dinilai berpotensi mengancam ruang hidup masyarakat, wilayah pesisir, lahan pertanian, serta keberlangsungan kehidupan masyarakat adat. 

“Untuk itu, kami menuntut agar Maluku Utara tidak dijadikan sebagai wilayah eksploitasi sumber daya alam semata,” tegasnya. 

Tidak hanya persoalan lingkungan, Aliansi November Memanggil juga menyoroti kebijakan Proyek Strategis Nasional (PSN), pembangunan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), serta program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai perlu dievaluasi secara menyeluruh. 

Massa turut menyampaikan penolakan terhadap pembangunan Batalyon Infanteri serta rencana pemberian izin Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) kepada PT Ormat Geothermal di kawasan Talaga Rano. 

Pemerintah didesak mengutamakan kepentingan masyarakat, perlindungan lingkungan, dan transparansi dalam setiap kebijakan pembangunan. 

Selain itu, mahasiswa menyoroti sejumlah kasus pembunuhan di wilayah Halmahera Timur dan Halmahera Tengah yang dinilai belum memperoleh penyelesaian hukum sebagaimana diharapkan masyarakat. 

Aldi menyebut transparansi dan keseriusan aparat penegak hukum dalam mengungkap pelaku serta motif di balik peristiwa tersebut harus menjadi perhatian serius. 

Aliansi mendesak agar seluruh kasus diusut secara menyeluruh dan transparan serta seluruh pihak yang bertanggung jawab diproses sesuai ketentuan hukum. 

Dalam tuntutan lainnya, massa menilai kerusakan lingkungan akibat aktivitas industri ekstraktif serta kebakaran hutan dan lahan (karhutla) telah menjadi persoalan serius di Maluku Utara. 

Pemerintah didesak menetapkan karhutla sebagai bencana nasional dan melakukan penanganan secara menyeluruh. 

Mereka juga menuntut evaluasi aktivitas tongkang di wilayah pesisir Patani, Obi, dan Kawasi, sekaligus mendesak penghentian kriminalisasi terhadap pejuang hak asasi manusia (HAM) dan pembela lingkungan hidup. 

“Di sisi lain, kami juga menyoroti persoalan rendahnya nilai jual komoditas lokal yang berdampak terhadap kehidupan petani dan masyarakat,” ujarnya. 

Secara khusus, massa mendesak PT Argo Dewa Koko melakukan penertiban harga kelapa yang berpihak kepada petani di Halmahera Barat. 

Pemerintah juga dituntut memperhatikan kesejahteraan dan pemenuhan hak tenaga pendidik serta mewujudkan sistem pendidikan yang ilmiah, demokratis, dan mengabdi kepada kepentingan rakyat. 

Persoalan kekerasan seksual dan perlindungan hak perempuan turut menjadi bagian dari tuntutan melalui seruan “Vagina Bukan Milik Negara”.

Seruan tersebut menegaskan pentingnya penghormatan terhadap hak dan otonomi tubuh perempuan serta jaminan perlindungan bagi korban kekerasan seksual. 

“Kami mendesak agar seluruh kasus kekerasan seksual di Maluku Utara diusut secara tuntas, disertai penegakan hukum dan pemenuhan hak korban tanpa diskriminasi,” kata Aldi mengakhiri orasinya. (sah/red)