Klikfakta. id, TANIMBAR — 122 Ribu Orang Asli Tanimbar (OAT) bersatu lawan HPH. Lembaga Masyarakat Adat Tanimbar (LMAT) yang menaungi 10 wilayah adat Tanimbar Utara, Selatan, Selaru, Wermaktian, Wuarlabobar, Fordata, Molu Maru, Wertamrian, Kormomolin, Nirunmas resmi nyatakan perang lewat gerakan #SaveTanahAdat dan #SaveHutanAdatTanimbar!
Sekretaris LMAT, Rieihena Dany Mitato, bongkar borok HPH. Kompensasi RKT ke pemilik hak ulayat diduga akal-akalan dan rugikan rakyat miliaran rupiah.
Berdasarkan data yang beredar mengacu Putusan MK No. 35/2012, HPH cuma bayar: Kayu Marbau Rp 62.000/M3, Kayu Indah Rp 115.000/M3, Non Marbau Rp 40.000/M3.
Padahal harga pasar asli Rp 4 juta hingga Rp 12 juta per M3! Artinya HPH cuma bayar 1,5 persen.
“Kami LMAT tidak akan diam. Tanah adat ini warisan leluhur, dilindungi Putusan MK 35 Tahun 2012. Kalau HPH hanya bayar 1,5% dari harga pasar, itu penipuan dan perampokan hak ulayat. HPH harus diaudit total dan harus ada keadilan untuk 122 ribu OAT,” tegas Dany Mitato dengan nada murka.
LMAT tegaskan: hutan adat bukan hutan negara! Sesuai Putusan MK 35/2012
Tiga tuntutan keras LMAT:
1. Audit total semua HPH di Tanimbar
2. Bayar kompensasi adil sesuai harga pasar, transparan ke pemilik ulayat
3. Hentikan total penebangan di hutan adat
Hingga berita ini diterbititkan, pihak HPH bungkam, belum beri keterangan resmi. (seb/red)
