Klikfakta.id, HALBAR — Tim Penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Halmahera Barat, Maluku Utara mengungkapkan pemeriksaan terhadap Bupati Halbar James Uang dengan Wakil Bupati Djufri Muhammad atas dugaan kasus korupsi bantuan sosial (bansos) Rp6 miliar.
Sekadar informasi bahwa dana Bansos dengan nilai sebesar Rp6 Miliar melekat di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Kabupaten Halmahera Barat.
Kepala Seksi Intelijen (Kasi Intel) Kejari Halbar Abe Hutasuhut, menyampaikan bahwa terkait pemeriksaan terhadap kedua pimpinan daerah tersebut benar dilakukan tim penyidik tindak pidana khusus (Pidsus), Kamis (12/11/2026).
IBupati James Uang dan Wakil Bupati Djufri Muhammad diperiksa atas kapasitas sebagai saksi terkait perkara dugaan penyimpangan bansos di Dinsos P3A Halbar tahun anggaran 2023 dan 2024.
“Bupati diperiksa dari pukul 14.00 hingga pukul 18.40 WIT. Sedangkan Wakil diperiksa pukul 09.00 sampai dengan pukul 17.00 WIT,” jelas Abe, Jumat (13/11/2026).
Pemeriksaan terhadap Bupati dan Wakil Bupati merupakan rangkaian dari proses penyidikan pengumpulan bahan keterangan untuk memperjelas perkara yang ditangani tim penyidik.
Abe menegaskan hingga saat. Sebanyak 179 orang saksi, termasuk Bupati dan Wakil Bupati Halbar, Sekda serta mantan Sekda telah dimintai keterangan terkait dengan tugasnya sebagai unsur Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Pemeriksaan juga dilakukan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, pejabat dan pegawai Dinsos P3A, ULP, pihak penyedia, 130 kepala desa, serta unsur Bawaslu Halbar.
“Kami tegaskan seluruh saksi diperiksa dengan tujuan untuk memperoleh keterangan yang kita perlu agar membuat terang perkara ini,” tegas Abe.
Menurut Abe pemeriksaan terhadap 179 saksi, merupakan tahapan proses penyidikan, untuk itu setiap pihak yang dinilai mengetahui peristiwa tersebut dimintai keterangan.
Terkait materi pemeriksaan Bupati dan Wakil Bupati maupun saksi lainnya, dari Jaksa belum dapat menyampaikan kepada publik karena hal tersebut merupakan substansi penyidikan.
“Kami bekerja secara profesional dan objektif dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah! Masyarakat diimbau untuk tidak berspekulasi dan menghormati proses hukum yang sedang berjalan,” ucapnya.
Kejari Halbar terus memastikan perkembangan penanganan perkara dugaan korupsi bansos yang bersumber dari anggaran tahun 2023 dan 2024 tersebut akan disampaikan kepada publik pada kesempatan berikutnya.
Pemeriksaan terhadap Bupati dan Wakil Bupati ini menjadi bagian dari rangkaian penyidikan tim penyidik Kejari Halbar untuk mengusut tuntas dugaan penyimpangan penyaluran bantuan sosial dengan nilai lebih dari Rp6 miliar di Kabupaten Halmahera Barat. ( sah/red)
