3,1 Juta Kubik Air Dimanfaatkan, Pajak PT WKM Rp5,44 Miliar Dipertanyakan

Saha Buamona Klikfakta.id
Foto : Ilustrasi ( Net)

Klikfakta.id, SOFIFI — Pemanfaatan air permukaan oleh PT Wana Kencana Mineral (WKM) selama 2024 dan 2025 menjadi sorotan setelah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Maluku Utara mencatat volume penggunaan air perusahaan tersebut mencapai 3.109.167 meter kubik. 

Dari total pemanfaatan tersebut, nilai pajak yang diperhitungkan mencapai Rp5.440.839.750 atau sekitar Rp5,44 miliar. 

Angka fantastis itu tertuang dalam dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kepatuhan BPK Nomor 29/LHP/DPJKN-VI.TER/PPD.03/12/2025 tertanggal 22 Desember 2025.

Besarnya nilai pajak tersebut memunculkan pertanyaan serius mengenai pemenuhan kewajiban Pajak Pemanfaatan Air Permukaan (PAP) PT WKM kepada Pemerintah Provinsi Maluku Utara. 

Berdasarkan rincian perhitungan BPK, penggunaan air pada kategori di atas 2.500 meter kubik tercatat sebanyak 3.106.667 meter kubik. 

Dari volume tersebut, nilai perolehan air mencapai Rp54.366.672.500, dengan pajak terutang sebesar Rp5.436.667.250.

Sementara itu, akumulasi seluruh kategori pemanfaatan air menghasilkan nilai perolehan sebesar Rp54.408.397.500! Dengan tarif pajak 10 persen, total kewajiban pajak yang diperhitungkan mencapai Rp5.440.839.750.

Temuan tersebut seharusnya menjadi perhatian serius pemerintah daerah, terutama instansi yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan dan pengawasan pendapatan asli daerah (PAD). 

Persoalan utamanya bukan sekadar besarnya volume air yang dimanfaatkan perusahaan, melainkan kepastian apakah pajak sebesar Rp5,44 miliar tersebut sudah disetorkan ke kas daerah atau masih terdapat kewajiban yang belum diselesaikan. 

Jika kewajiban tersebut belum dibayarkan, pemerintah provinsi tidak boleh membiarkannya berlarut-larut.

Penagihan harus dilakukan secara tegas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan agar potensi penerimaan daerah tidak menguap begitu saja. 

Sebaliknya, jika pembayaran telah dilakukan, pemerintah perlu membuka bukti realisasi penyetoran agar tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat. 

Transparansi juga diperlukan menyangkut dasar penetapan volume pemanfaatan air, metode penghitungan nilai perolehan air, serta mekanisme pengawasan terhadap aktivitas PT WKM. 

Sebab, pemanfaatan sumber daya air hingga jutaan meter kubik bukan persoalan sepele! Selain menyangkut kewajiban fiskal perusahaan, pengelolaannya juga berkaitan dengan kepentingan daerah dan perlindungan sumber daya alam. 

BPK maupun organisasi perangkat daerah (OPD) teknis di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara perlu memberikan penjelasan terbuka mengenai hasil pemeriksaan tersebut. 

Termasuk memastikan bagaimana tindak lanjut atas perhitungan pajak miliaran rupiah itu, apakah telah dilakukan penagihan, apakah perusahaan sudah memenuhi kewajibannya, serta apakah terdapat rekomendasi pemeriksaan yang belum ditindaklanjuti. 

Jangan sampai potensi penerimaan daerah dalam jumlah besar hanya berhenti sebagai catatan dalam dokumen pemeriksaan tanpa kejelasan realisasi dan pertanggungjawaban. 

Publik berhak mengetahui apakah pemanfaatan air permukaan oleh perusahaan telah diikuti pemenuhan kewajiban pajak secara benar! Pemerintah daerah juga dituntut membuktikan bahwa pengawasan terhadap sumber pendapatan daerah berjalan efektif. 

Hingga berita ini diterbitkan, redaksi. Klikfakta. id masih berupaya menghubungi pihak PT WKM untuk dilakukan konfirmasi terkait perhitungan Pajak Pemanfaatan Air Permukaan sebesar Rp5,44 miliar tersebut. 

Konfirmasi meliputi kebenaran volume pemanfaatan air, dasar penghitungan pajak, serta status pembayaran kewajiban perusahaan selama 2024 dan 2025. (sah/red) 

 

 

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *