Klikfakta.id, HALSEL – Akademisi Universitas Khairun (Unkhair) Ternate, Maluku Utara Muamil Sunan sebut Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan dibawah pimpinan Bupati dan Wakil Bupati Hassan Ali Bassam Kasuba dan Helmi Umar Muchsin minim pemahaman konseptual dalam menyinergikan visi daerah dengan kebijakan nasional.
Hal itu sampaikan Muamil buntut dari pernyataan Wakil Bupati Halsel Helmi Umar Muchsin yang mengakui kegagalan Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan dalam mengusulkan desa Program Strategis Nasional Desa Nelayan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Republik Indonesia.
Pasalnya Orang nomor dua di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Halmahera Selatan ini menyatakan kegagalan tersebut sebagai pembelajaran bersama, dan berjanji akan melakukan perbaikan data serta mengusulkan kembali pada tahun 2026.
“Kami sudah minta semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk meninjau kembali Desa-Desa yang akan diajukan pada tahun depan,” ujar Helmi ketika ditemui sejumlah media pada Rabu 6 Agustus 2025.
Politisi dari partai NasDem itu juga menyebut agromaritin tidak berkaitan langsung dengan Desa Nelayan, karena Desa nelayan adalah program Pemerintah Pusat dan Argommaritin adalah Visi Misi Kepalah Daerah Halmahera Selatan.
“Program Desa Nelayan tidak miliki relasi langsung dengan Argommaritin, mungkin saja ada faktor-faktor lain belum terindikasi secara merata, belum diusulkan dan dipersiapkan, untuk itu, belum bisa di akomodir oleh Pemerintah Pusat,” katanya.
Sementara Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Halsel, Idris Ali saat di konfirmasi mengungkap, pihaknya sudah upaya mengusulkan sembilan Desa tersebut masuk Desa Nelayan.
“Hasilnya tidak sesuai ekspektasi, bahkan kami sendiri tidak tau kesalahannya dimana dan bagaimana hingga Desa yang di usulkan sebagai Desa Nelayan tidak di akomodir Pemerintahan Pusat,” singkat Idris.
Terpisah, Muamil Sunan mengatakan pernyataan Wakil Bupati Halsel dan Kadis KP Halmahera Selatan sangat jelas mencerminkan minimnya pemahaman konseptual dalam menyinergikan visi daerah dengan kebijakan nasional.
Bagaimana mungkin Halmahera Selatan yang mengusung visi Agromaritim justru gagal total dalam menjembatani program nasional yang relevan dengan masyarakat pesisir? Ini menunjukkan lemahnya kepemimpinan strategis.
Menurutnya, agromaritim bukan sekadar jargon politik, tapi seharusnya menjadi kerangka kerja pembangunan yang mengintegrasikan potensi daerah dengan program pusat, terutama sektor kelautan dan perikanan merupakan kekuatan utama Halsel.
Anehnya lagi, lanjut Muamil, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Halsel, Idris Ali, justru menyatakan pihaknya tidak tahu letak kesalahan pengusulan.
Pernyataan Idris Ali tentu menambah daftar panjang kegagalan komunikasi dan koordinasi lintas sektor dalam pemerintahan Bassam–Helmi.
“Pernyataan Kadis KP justru membuka borok sistemik bahwa Pemda Halsel tidak memiliki mekanisme evaluasi internal dan kontrol kualitas yang layak dalam proses perencanaan dan pengajuan program nasional,” tuturnya.
Akademisi Unkhair dari Fakultas Ekonomi Ternate menuturkan program Desa Nelayan sendiri adalah salah satu skema strategis nasional untuk mempercepat pembangunan ekonomi masyarakat pesisir melalui peningkatan infrastruktur, kapasitas usaha, hingga akses pasar.
“Kehilangan peluang ini sama artinya dengan mengabaikan masa depan ribuan keluarga nelayan Halsel,” tegasnya. ***
Editor : Redaksi
Pewarta : Saha Buamona
