Klikfakta. id, TERNATE– Kejaksaaan Tinggi( Kejati) Maluku Utara didesak untuk menuntaskan penanganan kasus dugaan korupsi senilai Rp1, 84 yang melekat di Dinas Pariwisata Provinsi Maluku Utara.
Desakan tersebut mengingat penanganan kasus tak kunjung ada perkembangan terkait penetapan para tersangka dibalik kasus yang merugikan keuangan daerah itu.
Penanganan kasus yang terkesan lamban itu menuai sorotan dari Koalisi Pemberantasan Korupsi( KPK) dengan menggelar aksi unjuk rasa di kantor Kejati Malut pada Senin(17/11/2025).
Puluhan massa aksi membawa membawa spanduk bertuliskan tuntutan agar Kejati segera mengusut tuntas kasus yang dinilai merugikan keuangan negara tersebut.
Koordinator aksi, Yuslan Gani menegaskan bahwa dugaan tindak pidana korupsi yang menyeret Dinas Pariwisata itu merupakan persoalan serius dan tidak boleh dibiarkan berlarut-larut.
“Rp1,184 miliar itu bukan anggaran yang sedikit nilainya, maka Kejati tak boleh membiarkan anggaran rakyat seenaknya diselewengkan oleh oknum pejabat di Dinas tersebut,” tegas Yuslan.
Menurutnya, Kejati harus harus bertindak tegas untuk mengusutnya, apalagi Kajati Sufari yang baru menjabat ini publik butuh komitmennya dalam penindakan dugaan korupsi di Provinsi Maluku Utara.
Ditegaskan, apabila penyidik telah mengantongi cukup alat bukti, maka penetapan tersangka dengan segera dilakukan.
“Jangan tunggu lama. Publik butuh kepastian dengan gebrakan Pak Kajati yang baru ini. Sekali lagi kami minta dugaan korupsi di Dinas Pariwisata harus dituntaskan,” ujarnya.
Lambannya penanganan kasus tersebut dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap penegakan hukum.
“Kami minta Kajati Malut yang baru dilantik agar segera menunjukkan sikap tegas dan komitmen dalam Pemberantasan korupsi,” pungkasnya.
Diketahui hingga aksi berlangsung, pihak Kejati Maluku Utara belum memberikan keterangan resmi kepada massa. Para demontrans memastikan akan terus mengawal perkembangan kasus tersebut sampai mendapat kepastian hukum dan tersangka diumumkan. (sah/red)
