Klikfakta.id,TERNATE– Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara terus memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah dalam mendukung pengembangan kebijakan publik yang adaptif dan berbasis data.
Hal tersebut diwujudkan melalui kegiatan koordinasi bersama Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai yang diwakili oleh Ibu Yunita Utami, S.H., terkait penguatan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Strategi Kebijakan (BSK).
Kegiatan koordinasi ini dilaksanakan sebagai bagian dari upaya mendukung pengembangan kebijakan daerah berbasis evidence based policy serta penguatan kapasitas aparatur pemerintah daerah dalam proses perumusan kebijakan publik yang lebih efektif dan tepat sasaran.
Dalam kesempatan tersebut, perwakilan pengampu tugas dan fungsi Badan Strategi Kebijakan (BSK) Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara menyampaikan agenda kegiatan Penguatan Kapasitas Analis Kebijakan yang direncanakan akan dilaksanakan pada 11 Juni 2026.
Kegiatan tersebut diarahkan untuk meningkatkan pemahaman dan kompetensi aparatur pemerintah daerah dalam menyusun analisis kebijakan yang sistematis, terukur, dan berbasis data guna mendukung proses pengambilan keputusan yang lebih optimal.
Selain itu, turut disampaikan rencana pelaksanaan Diskusi Strategi Kebijakan yang dijadwalkan pada 3 November 2026. Kegiatan ini diharapkan menjadi ruang kolaboratif antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara dan pemerintah daerah dalam membahas berbagai isu strategis pembangunan hukum dan kebijakan daerah, sekaligus memperkuat koordinasi lintas sektor serta mendorong lahirnya rekomendasi kebijakan yang aplikatif sesuai kebutuhan daerah.
Dalam kesempatan tersebut, Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai menyampaikan bahwa saat ini belum terdapat pejabat fungsional analis kebijakan di lingkungan pemerintah daerah.
Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai menyambut baik rencana pelaksanaan kegiatan penguatan kapasitas analis kebijakan sebagai langkah strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya aparatur daerah.
“Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai menyambut baik sinergi dan koordinasi yang dibangun bersama Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara, khususnya dalam penguatan kapasitas aparatur daerah di bidang analisis kebijakan. Kegiatan ini sangat penting untuk mendukung penyusunan kebijakan publik yang lebih terukur, berbasis data, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” ujar Yunita.
Kepala Kantor Wilayahn (Kakanwil) Kementerian Hukum (Kemenkum) Maluku Utara (Malut), Budi Argap Situngkir (BAS) dalam keterangannya menyampaikan bahwa sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi faktor penting dalam menciptakan kebijakan publik yang responsif dan berdampak langsung bagi masyarakat.
“Penguatan kapasitas aparatur daerah dalam penyusunan analisis kebijakan menjadi langkah strategis untuk mendorong lahirnya kebijakan yang lebih terukur, adaptif, dan berbasis data. Kami berharap sinergi bersama Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai dapat terus diperkuat guna mendukung tata kelola pemerintahan yang semakin baik,” ujar Argap Situngkir.
Melalui kegiatan ini, terbangun komitmen bersama antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara dan Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai untuk terus memperkuat koordinasi dan kolaborasi dalam mendukung pengembangan kebijakan daerah yang berbasis data, responsif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.(hms/red)
