Klikfakta.id, HALSEL– Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan, menganggarkan lebih dari Rp10 miliar hanya untuk kebutuhan konsumsi dan rumah tangga Bupati Hassan Ali Bassam Kasuba serta Wakil Bupati Helmi Umar Muchsin.
Anggaran tersebut meliputi belanja open house Idul Adha dan Idul Fitri 1446 Hijriyah, serta untuk konsumsi tamu di kediaman bupati-wakil bupati, belanja makan harian pokok pimpinan daerah, serta pembiayaan rumah tangga seperti pengadaan gorden dan perlengkapan lainnya.
Selain itu, ada pos belanja alat olahraga untuk kediaman bupati, kebutuhan rumah tangga lainnya, konsumsi tamu untuk acara syukuran pernikahan anak wakil bupati Helmi Umar Muchsin.
Termasuk jamuan tamu Tasykuran HUT ke-22 Pemkab Halsel Tahun 2025, serta jamuan tamu kunjungan Gubernur Maluku Utara bersama rombongan ke Halmahera Selatan.
Seluruh rincian tersebut termuat dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) LKPP Kabupaten Halmahera Selatan.
Menanggapi hal itu Sekretaris Gerakan Pemuda Marhaenisme (GPM) Maluku Utara Yuslan Gani menilai bentuk pemborosan dan tak masuk akal.
Karena anggaran belasan rupiah itu diduga kuat hanya rekayasa dan sarat kepentingan.
“Saya menduga ini cuma akal-akalan Sekda Halsel selaku ketua TPAD. Karena makan minum saja harus sampai miliaran ka?” ujar Yuslan Rabu (26/11/2025.
Yuslan menyebut, belanja lebih dari Rp10 miliar untuk kebutuhan keseharian kepala dan wakil kepala daerah jelas bertentangan dengan semangat efisiensi anggaran yang telah diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 terkait pembatasan anggaran seremonial, studi banding, dan perjalanan dinas.
“Yang lebih tidak masuk akal penggunaan APBD ratusan juta untuk membiayai syukuran nikahan anak wakil kepala daerah. Itu urusan pribadi keluarga, bukan acara masyarakat Halmahera Selatan,” kritiknya.
Yuslan menduga pembahasan anggaran tidak melibatkan Badan Anggaran (Banggar) DPRD untuk anggaran makan minum. Sementara open house tak melalui pembahasan resmi bersama Banggar DPRD Halmahera Selatan.
“Atau kemungkinan lainnya, karena anggaran ini disisipkan setelah pengesahan APBD. Cara-cara ini sering kita jumpai. Namun nilainya bisa lebih besar kalau dihitung dengan perjalanan dinas sekda,” tegasnya.
Ia menambahkan, masih banyak ketimpangan pembangunan di Halmahera Selatan yang seharusnya diprioritas, seperti jalan lingkar Pulau Makian, layanan pendidikan, kesehatan, serta infrastruktur dasar lainnya.
“Jangan utamakan belanja yang sifatnya halibiru doi. Masih banyak pelayanan dasar yang belum terlayani,” tandasnya.
Terpisah Sekda Halmahera Selatan Safiun Radjulan sebagai ketua TPAD yang dikonfirmasi terkait perihal tersebut hingga berita ini ditayang belum menanggapi. Namun awak media Klikfakta.id masih terus dalam upaya konfirmasi. (sah/red)
