Klikfakta.id, JAKARTA — Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menyelenggarakan rapat koordinasi bersama Kementerian Pertanian, Perum Bulog, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Asosiasi Pabrik Pakan Ternak, serta Himpunan Bank Milik Negara atau Himbara.
Rapat ini digelar Jumat (6/2/2026) kemarin dalam rangka untuk memperkuat ketahanan pangan nasional melalui penguatan ekosistem pertanian jagung pakan ternak, berlangsung di Mabes Polri yang diikuti seluruh gugus tugas Polda se-Indonesia secara daring.
Kegiatan tersebut dipimpin oleh Kepala Biro Pembinaan Karier (Karobinkar) Staf Sumber Daya Manusia (SSDM) Polri selaku Wakil Posko Gugus Tugas Ketahanan Pangan, Brigjen Pol. Langgeng Purnomo.
Brigjen Langgeng menyampaikan bahwa rapat koordinasi ini merupakan bagian dari analisa dan evaluasi kinerja tahun sebelumnya. Untuk Ia menegaskan bahwa pada tahun 2025 Indonesia berhasil tidak melakukan impor jagung untuk kebutuhan pabrik pakan ternak.
“Indonesia berhasil tanpa impor jagung pakan ternak pada tahun 2025. Oleh karena itu, rapat koordinasi ini kami laksanakan sebagai langkah konsolidasi dan kolaborasi agar strategi tahun 2026 dapat berjalan lebih baik,” ujar Brigjen Langgeng.
Pada sisi hulu, lanjut Langgeng Polri berperan sebagai penghubung antara kelompok tani (Poktan) jagung dan lembaga perbankan guna untuk mengatasi persoalan permodalan.
“Melalui skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang melibatkan Himbara, Polri memfasilitasi akses pembiayaan bagi petani jagung binaan,” katanya.
Menurutnya implementasi program tersebut, telah berjalan di sejumlah wilayah, diantaranya Polda Jawa Barat, tepatnya di Nagreg dan Ciamis.
“Para petani mendapatkan akses kredit modal untuk kembali menanam serta memperluas lahan pertanian jagung,” pungkas Langgeng.
Selain permodalan, kata Langgeng Polri melalui Gugus Tugas Ketahanan Pangan juga dapat memberikan perlindungan kepada petani untuk menjaga stabilitas harga jagung.
Langkah ini dilakukan agar petani tidak terjebak menjual hasil panen kepada tengkulak dengan harga rendah.
Sebagai solusi, Polri menjalin kerja sama dengan Perum Bulog untuk menyerap hasil panen para petani. Pengadaan jagung tahun 2026 oleh Bulog mengacu pada Surat Dinas Internal Nomor SDI 217/DU000/PD.02.01/12012026 tanggal 12 Januari 2026, dengan target pengadaan 1 juta ton jagung untuk cadangan pangan pemerintah, dengan harga Rp6.400 per kilogram.
“Fokus kami adalah memastikan harga jagung di tingkat petani minimal sesuai Harga Pembelian Pemerintah (HPP). Di beberapa wilayah seperti Jawa Barat dan Kalimantan Selatan, kolaborasi ini telah mendorong harga pembelian sesuai HPP Bulog, yakni Rp6.400 per kilogram,” kata Brigjen Langgeng.
Program ketahanan pangan ini bertujuan untuk mengembangkan lahan yang tidur, memutus ketergantungan petani terhadap tengkulak, dan meningkatkan produksi jagung nasional.
“Dengan pendampingan manajerial yang tepat, petani diharapkan mampu mengelola usaha tani secara berkelanjutan dan memenuhi kewajiban pengembalian kredit tepat waktu,” katanya.
Sementara senior Vice President BRI, Danang Andi Wijanarko, dalam paparannya mewakili Himbara menyampaikan bahwa pada tahun 2026 BRI menyiapkan plafon pembiayaan KUR Mikro sebesar Rp180 triliun, termasuk untuk sektor pertanian dan ekosistem jagung.
Melalui rapat koordinasi ketahanan pangan tahun 2026 ini, Polri berharap ekosistem pertanian jagung pakan ternak semakin kuat dan kesejahteraan petani jagung di seluruh Indonesia dapat terus meningkat. (sah/red)
