Klikfakta.id,TERNATE — Kejaksaan Negeri (Kejari) Ternate kirim kembali laporan dugaan tindak pidana korupsi tunjangan anggota DPRD Kota Ternate sebesar Rp64.235.500.000 atau sekitar Rp64,2 Miliar ke Kejati Maluku Utara.
Dugaan kasus tersebut sebelumnya dilaporkan ke Kejati Maluku Utara oleh Pengurus Wilayah Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (PW SEMMI) Maluku Utara terkait dengan tunjangan perumahan dan transportasi pimpinan serta anggota DPRD Kota Ternate.
Baca Juga :
Kejati Serahkan Penanganan Kasus Dugaan Korupsi DPRD ke Kejari Ternate
Dalam laporan tersebut, PW SEMMI Maluku Utara telah laporkan sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Ternate antara lain Wali Kota Ternate M. Tauhid Soleman dan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Ternate Rizal Marsoly.
Laporan itu disampaikan langsung Ketua PW SEMMI Maluku Utara Sarjan Hut pada 29 Juni 2026.
Baca Juga :
Dugaan Intervensi Penanganan Kasus Korupsi, KTU Kejati Malut Dilaporkan ke Jamwas
Pokok laporan berkaitan dengan penggunaan anggaran sebesar Rp64.235.500.000 atau sekitar Rp64,2 Miliar yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Ternate.
Anggaran tersebut disebut digunakan untuk pembayaran tunjangan perumahan dan transportasi pimpinan serta anggota DPRD Kota Ternate selama periode 2020 hingga 2024.
Kepala Seksi Intelijen Kejari Ternate, Andi Hamzah Kusumaatmaja, benarkan bahwa laporan tersebut telah di kirim ke Kejati Malut.
Baca Juga :
Laporan Dugaan Korupsi Rp64, 2 Miliar Masih di ” Meja ” Kasi Intel Kejari Ternate
“Laporan sudah kita kirim ke kejati, tinggal menunggu disposisi pimpinan,” ujarnya saat dikonfirmasi Selasa (6/10/2026).
Pengiriman berkas laporan tersebut dalam rangka untuk laporkan perkembangan hasil pengumpulan bahan keterangan yang dilakukan Kejari Ternate.
“Dalam rangka melaporkan perkembangan dan hasil giat pulbaket yang sudah kita lakukan,” pungkas Andi.(sah/red)
