Klikfakta.id,TERNATE — Kepala Kejaksaan Tinggi ( Kajati) Maluku Utara, Roberthus Melchisedek Tacoy angkat bicara sikapi desakan berbagai pihak kepada Kejati Maluku Utara, untuk melakukan penyelidikan atas dugaan mangkraknya pembangunan Rumah Sakit Pratama (RSP) di Halmahera Barat.
Roberthus yang dikonfirmasi awak media terkait proyek RSP Halbar bersumber dari APBN 2024 dengan nilai Rp42,94 miliar itu, mengibaratkan persoalan tersebut seperti pipa bocor yang terlebih dahulu harus dicari penyebabnya.
Baca Juga :
Proyek RSP Halbar Rp42,9 M Mangkrak, Kejati Malut Diduga Diam Mahasiswa Loloda Ngadu ke Kejagung
“Kalau itu begini, ibarat pipa bocor tiba-tiba, bukan berarti kita salahkan PDAM. Kita harus cari tahu kenapa sampai bocor,” kata Roberthus di Kantor Kejati Malut di Ternate, Senin (9/11/2026).
Diketahui proyek tersebut dikerjakan oleh pengusaha Joni alias Koko Laos melalui PT Mayagi Mandala Putra
“Saya juga belum lihat fisiknya, terkait dengan dugaan seperti apa itu tentu tim penyidik atau penyelidik yang meneliti, kenapa sehingga mangkrak, apa alasannya,” terang Roberthus.
Baca Juga :
Jadi Temuan BPK, Aparat Penegak Hukum Diminta Selidiki Proyek RS Pratama di Halmahera Barat
Menurutnya proses penanganan perkara harus bertumpu pada fakta dan tidak boleh dibangun hanya berdasarkan opini.
“Proses untuk mengungkap fakta peristiwa itu tidak bisa kita simpulkan dengan opini,” tegasnya.
Pernyataan Kajati Maluku Utara itu sembari memperlihatkan bahwa Kejati Malut menunggu hasil proses penelusuran di tingkat Kejaksaan Negeri Halbar.
Disinggung apakah dugaan mangkraknya proyek RSP Halbar itu akan ditindaklanjuti melalui penyelidikan, Roberthus mengaku belum memonitor lebih jauh.
“Saya belum monitor lagi, kemarin ditanyakan wartawan sana (Halbar), dan saya sudah bilang tanyakan ke Kajari karena itu wilayahnya di situ,” pungkasnya. ( sah/red)
