Klikfakta.id, HALBAR — Praktisi hukum Maluku Utara, Agus Salim R. Tampilang, mendesak Kejaksaan Negeri Halmahera Barat mengusut dugaan keterlibatan Bupati Halbar, James Uang, dalam kasus dugaan korupsi dana bantuan sosial (bansos) lebih dari Rp6 miliar.
Agus mendesak tim penyidik Kejari Halbar segera menuntaskan penyidikan, tidak hanya memeriksa saksi-saksi, tetapi juga mengusut dugaan keterlibatan Bupati yang disebut-sebut sebagai pihak di balik pengelolaan bansos.
Baca Juga :
Bupati Halbar James Uang Diperiksa Kejari, Dugaan Mark Up Bansos Rp6 Miliar
Agus menegaskan, penyidik harus berani mengambil langkah hukum apabila ditemukan cukup bukti untuk menetapkan pihak yang dimintai pertanggungjawaban hukum, termasuk pejabat yang memiliki peran penting dalam perkara tersebut.
Luruskan Soal Gudang Bansos
Menurutnya, keterangan terkait meninggalnya salah satu saksi yang diduga mengetahui keberadaan barang bantuan tersebut sangat perlu diluruskan.
Ia menyebut, bantuan sosial tersebut bukan ditampung di dalam rumah saksi, melainkan di sebuah gudang samping rumah.
Baca Juga :
Wabup Halbar Djufri Muhammad Turut Diperiksa Kejari Dugaan Bansos Rp 6 Miliar
“Jangan salah menyampaikan informasi, sebab barang bukti bansos itu di dalam gudang yang tepatnya samping rumah, bukan dalam rumah. Klien saya juga telah menyampaikan langsung informasi tersebut sebelum meninggal dunia,” tegas Agus, Sabtu (14/11/2026).
Baca Juga :
179 Saksi Sudah Diperiksa, Termasuk Bupati, Wabup hingga Sekda Halbar atas Kasus Bansos Rp6 M
Ia mengungkapkan, berdasarkan keterangan yang diterima dari kliennya, terdapat dugaan bahwa Bupati James Uang memiliki peran dalam pelaksanaan bansos tersebut.
Bahkan, Agus menyebut beras yang disalurkan kepada masyarakat diduga tidak sesuai dengan daftar maupun spesifikasi bantuan yang seharusnya diterima para penerima manfaat.
“Secara terang klien saya sampaikan Bupati bekerja. Bahkan beras yang diberikan kepada masyarakat tidak sesuai daftar. Untuk itu harus diperiksa semuanya dan dibuktikan,” ujarnya.
Desak Usut Sampai ke Akar
Untuk itu, Agus mendesak Kejari Halbar agar segera mengusut perkara tersebut hingga ke akar-akarnya.
Menurut Agus, penyidik tidak boleh berhenti hanya pada pemeriksaan saksi, tetapi harus menelusuri siapa pihak yang mengatur, mengendalikan, dan mengambil keputusan atas pengadaan bansos tersebut.
“Kalau terbukti dan alat buktinya cukup, segera tetapkan tersangka. Dan jangan berhenti pada pihak-pihak tertentu. Harus ditemukan siapa otak intelektual di balik dugaan penyimpangan ini,” tandasnya.
Bansos untuk Masyarakat Kecil
Sekadar informasi, dugaan penyimpangan dana bansos lebih dari Rp6 miliar tersebut menjadi perhatian serius karena menyangkut hak masyarakat yang benar-benar membutuhkan bantuan.
Adapun bantuan tersebut berupa bahan pokok seperti beras, minyak goreng, dan kebutuhan pokok lainnya.
Dugaan penggelembungan harga atau _mark up_ dalam proses pengadaan menjadi salah satu aspek yang perlu didalami penyidik.
Pemeriksaan juga harus dilakukan menyeluruh, mulai dari perencanaan anggaran, penunjukan penyedia, penetapan harga, proses pembelian, hingga pendistribusian bantuan kepada masyarakat.
Penyidik perlu menelusuri dokumen kontrak, bukti pembayaran, kesesuaian volume dan kualitas barang, serta aliran dana guna memastikan ada atau tidaknya kerugian keuangan negara.
Dalam kasus tersebut, publik sangat menanti keberanian Kejari Halbar untuk mengungkap perkara tersebut secara transparan, profesional, dan terang benderang.
Jangan sampai dugaan penyimpangan dana yang menyangkut kepentingan masyarakat kecil itu hanya berhenti pada pemeriksaan saksi, sementara pihak yang terbukti bertanggung jawab tidak tersentuh hukum.
 Terkait dugaan penyimpangan dana bansos tersebut masih memerlukan pembuktian melalui proses penyidikan.
Pemeriksaan maupun penyebutan nama Bupati James Uang tidak serta-merta membuktikan keterlibatan atau kesalahan pidana yang bersangkutan.
Hingga berita ini ditayang, Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat termasuk Bupati James Uang masih dalam upaya untuk dimintai tanggapannya. redaksi membuka ruang hak jawab seluas-luasnya. ( sah/red)Â
