Garis Polisi PT Position di Haltim  Hilang Misterius, Buka Lahan 7,3 Hektar di IUP Orang Lain

KATAM: Hukum Tajam ke Warga, Tumpul ke Korporasi?

Saha Buamona Klikfakta.id
Aktivitas Pertambangan PT Position di Haltim ( foto : istimewa)

Klikfakta. id, HALTIM — Konsorsium Advokasi Tambang (KATAM) Maluku Utara menyoroti penegakan hukum aktivitas pertambangan PT Position yang beroperasi di Halmahera Timur. 

Pasalnya sejumlah persoalan diduga menyeret perusahaan tersebut dinilai telah menyisakan pertanyaan serius mengenai konsistensi dan transparansi aparat penegak hukum dalam menangani dugaan pelanggaran di sektor pertambangan. 

Sorotan KATAM mencakup dugaan pembukaan lahan seluas 7,3 hektare di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) perusahaan lain, hilangnya garis polisi (police line) yang sebelumnya dapat dipasang penyidik Polda Maluku Utara. 

Bahkan belum jelasnya tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Penegakan Hukum (Gakkum) Kementerian Lingkungan Hidup dan Lingkungan atau KLHK. 

Di tengah berbagai persoalan tersebut, 11 warga adat Maba Sangaji justru telah menjalani proses hukum hingga mereka dinyatakan bersalah oleh Pengadilan Negeri Soasio pada 16 Oktober 2025.

Fungsionaris KATAM Maluku Utara, Muhlis Ibrahim, menilai rangkaian peristiwa ini tidak boleh dibiarkan tanpa penjelasan terbuka dari aparat penegak hukum. 

Dalam keterangannya Muhlis membeberkan kronologi persoalan yang bermula pada 12 Februari 2025 tim Engineering dari PT Wana Kencana Mineral (WKM) menemukan aktivitas pembukaan lahan seluas 7,3 hektare yang diduga dilakukan PT Position. 

Enam hari kemudian, tepatnya 18 Februari 2025, PT WKM secara resmi melaporkan dugaan aktivitas tersebut kepada Polda Maluku Utara. 

Laporan itu kemudian ditindaklanjuti Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Maluku Utara, 27 Februari 2025, penyidik memasang garis polisi di lokasi yang dipersoalkan. 

Namun, perkembangan berikutnya justru memunculkan tanda tanya baru, karena pada 19 Maret 2025, PT WKM memasang portal untuk membatasi akses masuk ke kawasan tersebut. 

Akan tetapi, saat dilakukan pengecekan pada 28 April 2025, portal kayu ditemukan dalam kondisi hancur.

 Parahnya lagi, garis polisi yang sebelumnya dipasang aparat kepolisian juga sudah tidak ditemukan. 

Hilangnya garis polisi tersebut menjadi salah satu persoalan yang kini dipertanyakan KATAM Maluku Utara. Siapa yang membuka ataupun menghilangkan garis polisi tersebut?

“Apakah ada penyelidikan terhadap dugaan perusakan atau pelanggaran atas tindakan penyegelan yang sebelumnya dilakukan aparat? Ini bukan persoalan sepele! Polda Malut harus memberikan penjelasan kepada publik,” tegas Muhlis, berdasarkan rilis yang diterima Klikfakta.id, Minggu (22/11/2026). 

Persoalan tidak berhenti pada hilangnya garis polisi. Pada 28 April 2025, Gakkum KLHK juga mengeluarkan Laporan Hasil Pemeriksaan yang memuat sejumlah indikasi aktivitas pembukaan lahan oleh PT Position di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) perusahaan lain. 

Dalam dokumen pemeriksaan berdasarkan data yang diterima disebutkan adanya pembukaan lahan sepanjang 1,2 kilometer di dalam kawasan IUP PT Wana Kencana Mineral. 

Aktivitas serupa juga ditemukan sepanjang 6,5 kilometer di wilayah IUP PT Weda Bay Nikel. 

Selain itu, terdapat pembukaan lahan sepanjang 2,7 kilometer di kawasan PT Pahala Milik Abadi serta pembangunan jalan koridor sepanjang 409 meter. 

LHP tersebut mencatat aktivitas penggalian dengan kedalaman sekitar 10 hingga 15 meter dan lebar bukaan berkisar 30 hingga 50 meter. 

Bagi Muhlis, temuan tersebut harus menjadi pintu masuk bagi aparat berwenang untuk melakukan pendalaman secara menyeluruh, sekaligus memastikan ada atau tidaknya pelanggaran hukum. 

“Temuan Gakkum KLHK ini tidak boleh berhenti sebatas laporan pemeriksaan! Harusnya ada kejelasan mengenai tindak lanjutnya. Jika memang ditemukan indikasi pelanggaran, proses penegakan hukum harus berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan,” ujarnya. 

Ia juga mempertanyakan sudah sejauh mana perkembangan penanganan temuan tersebut, termasuk apakah telah dilakukan penyelidikan lanjutan dan langkah penegakan hukum atas dugaan pembukaan lahan di IUP perusahaan lain. 

Sorotan KATAM semakin menguat ketika 16 Mei 2025 sebanyak 27 masyarakat adat Maba Sangaji ditangkap setelah melakukan protes terhadap aktivitas PT Position yang mereka persoalkan karena diduga mengambil alih wilayah adat. 

Empat hari kemudian, tepatnya 19 Mei 2025, sebanyak 11 warga ditetapkan sebagai tersangka. 

Proses hukum terhadap 11 warga tersebut berlanjut hingga ke Pengadilan Negeri Soasio! Pada 16 Oktober 2025, pengadilan memutuskan mereka bersalah. 

Muhlis menilai rangkaian peristiwa tersebut memperlihatkan kontras yang harus dijelaskan secara terbuka kepada masyarakat. 

Di satu sisi, laporan dugaan pembukaan lahan di wilayah IUP perusahaan lain, hilangnya garis polisi, serta temuan Gakkum KLHK mengenai aktivitas pembukaan lahan dan penggalian. 

Namun, di sisi lain, warga adat yang melakukan protes terhadap aktivitas perusahaan justru menjalani proses pidana hingga berujung pada putusan pengadilan. 

“Ini menjadi ironi yang harus dijawab! Jangan sampai muncul persepsi di tengah masyarakat bahwa hukum begitu cepat memproses warga yang menyampaikan protes, tetapi justru tidak memberikan kepastian terhadap laporan dan temuan dugaan pelanggaran yang melibatkan korporasi,” tandasnya. 

Atas berbagai persoalan tersebut, KATAM Maluku Utara mendesak Polda Malut, Gakkum KLHK, dan seluruh instansi terkait agar segera memberikan penjelasan secara terbuka terkait perkembangan penanganan terhadap dugaan pelanggaran yang dikaitkan dengan PT Position. 

Menurut Muhlis, setidaknya ada lima persoalan mendasar yang harus dijawab aparat penegak hukum. 

Pertama, bagaimana perkembangan laporan PT WKM terkait dugaan pembukaan lahan seluas 7,3 hektare yang dilaporkan pada 18 Februari 2025?

Kedua, siapa yang bertanggung jawab dengan hilangnya garis polisi di lokasi yang sebelumnya dipasangi police line penyidik Ditreskrimsus Polda Maluku Utara. 

Ketiga, apakah hilangnya garis polisi tersebut telah diselidiki dan apakah ada pihak yang dimintai pertanggungjawaban?

Keempat, bagaimana tindak lanjut LHP Gakkum KLHK tertanggal 28 April 2025 yang memuat indikasi pembukaan lahan dan aktivitas penggalian di sejumlah wilayah IUP perusahaan lain?

Kelima, apakah seluruh dugaan pelanggaran aktivitas pertambangan yang dikaitkan dengan PT Position telah diperiksa secara menyeluruh, profesional, dan transparan?

“Jangan sampai penegakan hukum hanya terlihat tegas terhadap masyarakat kecil, sementara dugaan pelanggaran yang diduga melibatkan korporasi justru tidak memperoleh kepastian. Semua pihak harus diperlakukan sama di hadapan hukum,” tegas Muhlis. 

Ia menambahkan, persoalan ini bukan hanya semata-mata menyangkut konflik antara perusahaan dan masyarakat ataupun persoalan administrasi wilayah pertambangan. 

Lebih dari itu, kasus tersebut menyangkut kredibilitas penegakan hukum, perlindungan hak masyarakat adat, serta kepastian hukum dalam pengelolaan sumber daya alam di Maluku Utara 

Menurutnya, aparat penegak hukum tidak cukup jika hanya menyampaikan bahwa laporan telah diterima atau pemeriksaan dilakukan. 

Publik berhak mengetahui mengenai perkembangan penanganan, langkah hukum yang ditempuh, serta alasan apabila suatu perkara belum ditindaklanjuti ke tahap berikutnya. 

Rangkaian peristiwa ini menjadi pekerjaan rumah bagi aparat penegak hukum di Maluku Utara. 

Transparansi atas laporan PT WKM, hilangnya garis polisi, dan tindak lanjut hasil pemeriksaan Gakkum KLHK menjadi penting untuk menjawab keraguan publik. 

Penegakan hukum harus berjalan tanpa tebang pilih! Dugaan pelanggaran yang melibatkan masyarakat maupun badan usaha harus diperiksa secara profesional, objektif, dan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. 

Hingga berita ini diterbitkan, redaksi klikfakta.id, masih berupaya untuk menghubungi manajemen PT Position, Polda Malut dan Gakkum KLHK untuk memperoleh keterangan resmi. 

Kasus ini sangat menyisakan satu pertanyaan mendasar: ketika 11 warga adat telah menjalani proses hukum hingga memperoleh putusan pengadilan, bagaimana kepastian penanganan terhadap berbagai dugaan pelanggaran yang dikaitkan dengan PT Position?. 

(sah/red) 

 

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *