Dugaan Pungli Kontainer di Pelabuhan Tobelo Syahbandar Lepas Tangan  

Samuel

Klikfakta.id, HALUT– Dugaan pungutan liar (pungli) terhadap kontainer di Pelabuhan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, menjadi sorotan sejumlah pengusaha. Pungutan yang disebut mencapai Rp200 ribu hingga Rp300 ribu per kontainer itu dinilai menambah beban biaya logistik dan berpotensi memicu kenaikan harga barang di pasaran.

Sejumlah pengusaha mengaku keberatan dengan praktik pungutan yang disebut telah berlangsung cukup lama tersebut. Mereka menilai, tambahan biaya di tengah rantai distribusi pada akhirnya dapat dibebankan kepada konsumen melalui penyesuaian harga jual barang.

“Jujur saja, sebagai pengusaha kami tentu mengalami kerugian. Salah satu cara untuk menutup biaya tambahan itu adalah menaikkan harga barang,” ungkap seorang pengusaha yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan, Kamis (19/11/2026).

Menurutnya, persoalan ini tidak bisa dipandang sebatas beban pelaku usaha. Jika terus berlangsung, pungutan tersebut berpotensi memengaruhi biaya distribusi dan daya beli masyarakat.

Informasi yang dihimpun Klikfakta.id menyebutkan, pungutan tersebut diduga dilakukan oleh oknum pelaku transportasi dengan nilai bervariasi, berkisar Rp200 ribu hingga Rp300 ribu untuk setiap kontainer. Namun, pihak-pihak yang diduga terlibat serta dasar penarikan biaya tersebut masih perlu diklarifikasi lebih lanjut.

Situasi ini turut memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas pengawasan dan penertiban aktivitas di kawasan pelabuhan, termasuk pembagian kewenangan antara pihak Syahbandar, pengelola depot kontainer, dan pelaku transportasi.

Padahal, pengembangan Pelabuhan Tobelo sebagai pusat aktivitas logistik di Halmahera Utara diharapkan mampu memperkuat konektivitas wilayah, memperlancar distribusi barang, serta menekan biaya logistik. Dugaan pungutan di luar ketentuan berpotensi bertolak belakang dengan upaya tersebut.

Saat dikonfirmasi, Kepala Syahbandar Tobelo, Saharuddin belum lama ini mengakui persoalan tersebut kerap terjadi di kawasan pelabuhan. Namun, ia menyebut penanganan pungutan itu menjadi tanggung jawab pihak depot kontainer.

Ia juga menjelaskan  tugas pihak Syahbandar hanya berfokus pada pengawasan keselamatan dan keamanan pelayaran serta penegakan hukum di bidang pelayaran.

Keterangan tersebut menyisakan pertanyaan mengenai mekanisme penanganan apabila terdapat pungutan yang diduga tidak memiliki dasar atau dilakukan di kawasan pelabuhan.

Kejelasan mengenai pihak yang berwenang menindaklanjuti laporan menjadi penting agar persoalan ini tidak terus membebani pelaku usaha dan masyarakat. Hingga berita ini dibuat, dasar penarikan pungutan, pihak yang menerima pembayaran, serta tanggapan pihak depot kontainer belum terkonfirmasi.

Klarifikasi dari pihak-pihak terkait diperlukan untuk memastikan apakah pungutan tersebut merupakan biaya resmi atau terdapat indikasi pungutan liar.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *