Pemkab Halsel Hibahkan Rp1,349 Miliar ke 11 Parpol, Dana PKS Terbesar, Penyaluran Lewat Rekening Pribadi Dipertanyakan

Saha Buamona Klikfakta.id
Ilustrasi, foto : Ist

Klikfakta.id, HALSEL — Penyaluran dana hibah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Halmahera Selatan kepada 11 partai politik (parpol) dengan total anggaran Rp1,349 miliar Tahun Anggaran 2025 menjadi sorotan.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Maluku Utara menemukan belanja hibah kepada partai politik tersebut dalam pemeriksaan pengelolaan keuangan daerah.

Temuan itu tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Nomor: 20.A/T/LHP/DJPKN-VI.TER/PPD.01/05/2026 tertanggal 26 Mei 2026.

Berdasarkan dokumen pemeriksaan, anggaran hibah tersebut melekat pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Halmahera Selatan.

Total belanja hibah tercatat sebesar Rp1.349.837.500 atau sekitar Rp1,35 miliar.

Berdasarkan rincian penyaluran yang dihimpun, dana tersebut dialokasikan kepada sejumlah partai politik.

PKB menerima Rp187 juta, Partai Demokrat Rp105 juta, Gerindra Rp138 juta, Hanura Rp94 juta, Garuda Rp59 juta, PSI Rp85 juta, PDIP Rp117 juta, PAN Rp100 juta, PKS Rp191 juta, dan NasDem Rp164 juta.

Sementara Partai Perindo tercatat menerima Rp104 juta yang dalam dokumen atau informasi penyaluran disebut diduga dicairkan melalui rekening pribadi Irwan Adam.

Mekanisme penyaluran melalui rekening atas nama perorangan tersebut membutuhkan penjelasan dari pemerintah daerah, terutama mengenai dasar administrasi, kapasitas pemilik rekening, serta prosedur pencairan dan penerimaan dana hibah.

Sorotan lainnya tertuju pada Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang menerima alokasi terbesar, yakni Rp191 juta.

PKS merupakan salah satu partai politik pengusung Hassan Ali Bassam Kasuba dalam Pilkada Halmahera Selatan 2024.

Besarnya alokasi hibah kepada masing-masing partai juga menuntut keterbukaan mengenai dasar perhitungan, jumlah suara yang menjadi acuan, serta kesesuaian besaran bantuan dengan ketentuan yang berlaku.

Persoalan ini tidak bisa dipandang sebatas urusan administrasi. Sebab, dana hibah yang bersumber dari APBD merupakan uang publik yang penggunaannya wajib mengikuti prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Apabila benar terdapat penyaluran melalui rekening pribadi, Pemkab Halsel harus menjelaskan alasan dan dasar hukum penggunaan rekening tersebut. Pemerintah juga perlu memastikan bahwa dana benar-benar diterima oleh partai politik yang berhak dan digunakan sesuai peruntukannya.

Publik juga berhak mengetahui dokumen pendukung penyaluran hibah, mulai dari proposal permohonan, hasil verifikasi penerima, naskah perjanjian hibah daerah (NPHD), bukti transfer, hingga laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran.

Kesbangpol sebagai organisasi perangkat daerah yang mengelola anggaran tersebut harus membuka penjelasan secara transparan. Begitu pula kepala daerah dan pejabat terkait yang memiliki tanggung jawab dalam proses penganggaran, penetapan penerima, hingga pengawasan penggunaan dana.

Jangan sampai anggaran miliaran rupiah yang seharusnya mendukung kegiatan dan operasional partai politik justru menyisakan persoalan dalam mekanisme pencairan maupun pertanggungjawabannya.

Tanpa penjelasan yang terbuka, penyaluran hibah kepada 11 parpol tersebut berpotensi memunculkan pertanyaan lebih luas mengenai kualitas pengawasan dan tata kelola keuangan daerah di Kabupaten Halmahera Selatan.

Uang yang bersumber dari APBD bukan milik pejabat maupun kelompok tertentu. Setiap rupiah yang disalurkan harus jelas penerima, dasar hukum, tujuan penggunaan, dan pertanggungjawabannya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *