Demo DPRM di DPRD Ternate Ricuh, Waka DPRD Amin Subuh Nyaris Baku Hantam dengan Massa Moti 

Saha Buamona Klikfakta.id
Aksi Unjuk Rasa Dewan Perjuangan Rakyat Moti di DPRD Kota Ternate ( foto : tangkapan layar)

Klikfakta.id,TERNATE — Aksi Dewan Perjuangan Rakyat Moti (DPRM) di DPRD Kota Ternate, Rabu (30/9/2026) berujung ricuh. Massa dan Wakil Ketua I DPRD Amin Subuh nyaris baku hantam. 

Massa ngamuk protes reses 6 anggota DPRD Dapil Selatan-Moti pada Januari 2026 yang dinilai curang dan diskriminasi warga Moti. 

Korlap Abdul Rahman Daud menegaskan, reses harusnya di Kecamatan Moti, eh malah digelar diam-diam di rumah Amin Subuh di Kelurahan Toboko, Ternate Selatan. 

“Menurut hemat kami, kegiatan reses yang dilaksanakan oleh beberapa anggota DPRD Kota Ternate tidak sesuai dengan PP Nomor 12 Tahun 2018 serta mendiskriminasi atau membatasi hak masyarakat Moti dalam menyampaikan aspirasi,” tegas Abdul.

Enam anggota DPRD jadi sasaran protes. Ridwan Ar., Nailah Ibrahim, Nurjaya Ibrahim, Irawati Nurman, Najib Talib, dan Amin Subuh. 

Massa menyebut reses cuma libatkan Lurah Tafaga Ade Samsudin dan Lurah Kota Mahmud Adam, warga Moti dicuekin. 

“Bagi Dewan Perjuangan Rakyat Moti, apa yang dilakukan oleh enam anggota DPRD Dapil Selatan-Moti dan dua lurah tersebut merupakan tindakan yang menginjak harkat dan martabat masyarakat Moti,” tegas Abdul.

Atas persoalan tersebut, massa DPRM menyampaikan sejumlah tuntutan. 

Pertama, mendesak Wali Kota Ternate mengevaluasi lurah yang hadir dalam kegiatan reses tersebut. 

Kedua, mereka mendesak BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara melakukan audit terhadap anggaran reses yang digunakan dalam kegiatan tersebut

Ketiga, DPRM meminta Badan Kehormatan DPRD Kota Ternate memberikan sanksi kepada enam anggota DPRD yang disebut terlibat dalam pelaksanaan reses tersebut.

Situasi memanas saat Amin Subuh temui massa. Bukan dialog, malah saling tarik baju dan dorong. Amin emosi mau serbu massa. Untung polisi sigap pisahkan, nyaris ada korban.

Hingga berita ini ditulis, tudingan DPRM mengenai dugaan ketidaksesuaian pelaksanaan reses, penggunaan anggaran, serta tuntutan pemberian sanksi terhadap anggota DPRD masih merupakan pernyataan dari pihak massa aksi dan memerlukan klarifikasi dari pihak-pihak terkait. (sah/red) 

 

 

 

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *