Klikfakta. id, TERNATE– Di 100 hari pertama pemerintahan Kabinet Merah Putih, Kementerian Hukum (Kemenkum) mencatat berbagai capaian kinerja yang signifikan dalam bidang legislasi, administrasi hukum, dan kebijakan strategis lainnya. Menteri Hukum (Menkum), Supratman Andi Agtas, mengatakan bahwa hal ini dilakukan sebagai bentuk komitmen dalam upaya penegakan hukum sesuai dengan Asta Cita Pemerintahan Republik Indonesia Tahun 2024-2025.
“Sesuai dengan arahan Presiden Prabowo untuk fokus melaksanakan reformasi hukum, tentunya kami akan terus melakukan berbagai langkah dan upaya strategis dalam pembentukan regulasi dan penegakan hukum,” ujar Supratman, Kamis (06/02/2025).
Salah satu capaian kinerja Kementerian Hukum di bidang Peraturan Perundang-Undangan adalah percepatan pembahasan berbagai Rancangan Undang-Undang (RUU).
“Kami telah melakukan percepatan pembahasan Rancangan Undang-Undang di DPR sehingga ada yang sudah memasuki pembahasan Tingkat I di DPR maupun tingkat Kementerian,” ucap Supratman.
Adapun sejumlah RUU telah mencapai tahap penting dalam proses legislasi diantaranya RUU tentang Perubahan Atas UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan RUU tentang Hukum Acara Perdata telah memasuki pembahasan Tingkat I di DPR.
Sementara itu, RUU tentang perubahan atas UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan memasuki pembahasan pada Tingkat Kementerian terkait. RUU ini menjadi salah satu prioritas pada periode pemerintahan Presiden Prabowo.
Di bidang administrasi hukum umum, Kemenkum juga telah berhasil menorehkan beberapa capaian diantaranya mendorong finalisasi RUU Badan Usaha sebagai bagian dari program Legislasi Nasional (Prolegnas) Tahun 2025-2029.
“Penting kami melakukan percepatan finalisasi RUU Badan Usaha ini karena RUU ini menjadi perangkat regulasi yang penting untuk mewujudkan ekosistem bisnis modern dan kompetitif,” ujar pria asal Sulawesi ini.
Kakanwil Kemenkum Malut, Budi Argap Situngkir, dan Kadiv Peraturan Perundang-undangan & Pembinaan Hukum, Zulfahmi mengapresiasi capaian kinerja 100 hari Kemenkum tersebut. Budi Argap Situngkir bersama jajarannya berkomitmen mengimplementasikan setiap kebijakan dari Menkum, Supratman Andi Agtas dalam meningkatkan kualitas legislasi di Indonesia khususnya di Malut.
“Kemenkum Malut terus memperkuat sinergi dan kolaborasi bersama pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan pihak terkait lainnya di Maluku Utara dalam mendukung peningkatan kualitas legislasi melalui harmonisasi produk hukum daerah menjadi sangat penting,” terang Budi Argap Situngkir.
Sesuai perjanjian kinerja tahun 2025, Kemenkum Malut menargetkan pelaksanaan kegiatan di bidang legislasi di antaranya, terfasilitasinya rancangan produk hukum di daerah, meningkatnya pembinaan perancang peraturan perundang-undangan, serta terwujudnya analisis dan evaluasi produk hukum di wilayah serta fasilitasi perencanaan peraturan daerah.
“Kami mendorong agar tugas ini memberikan dampak positif bagi daerah maupun masyarakat,” pungkas Budi Argap Situngkir. (hms/red)
