Mahasiswa Unkhair Ternate Tuntut Militer Balik ke Barak, Usut Pembunuhan di Hutan Halmahera 

Saha Buamona Klikfakta.id
Aksi Unjuk Rasa Mahasiswa BEM FKIP Unkhair Ternate, di depan kantor Wali Kota Ternate (Foto Saha Buamona/Klikfakta.id)

Klikfakta.id, TERNATE– Puluhan Mahasiswa BEM FKIP Universitas Khairun (Unkhair) Ternate, menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Wali Kota Ternate, Senin (28/9/2026). 

Aksi unjuk rasa bertajuk Deklarasi “September Melawan: Wujudkan Reforma Agraria Sejati” jadi ajang tembak semua borok agraria. 

Aksi tersebut dipimpin Ketua BEM FKIP Unkhair, Muhammat Hatta Abdan. Dalam pernyataan sikapnya, menyebut bahwa deklarasi tersebut merupakan bagian dari refleksi memperingati Hari Tani Nasional yang diperingati setiap 24 September.

“Semangat UUPA 1960 harus diwujudkan lewat penataan kembali penguasaan tanah secara adil,” tegas Hatta dalam orasinya. 

Mereka juga menyorot kebijakan reforma agraria pemerintah yang dinilai cuma jadi urusan administratif, bukan redistribusi ke petani, buruh tani, nelayan, masyarakat adat, perempuan, dan kaum lemah. 

Berdasarkan data Catahu 2025 KPA, konflik agraria meledak di semua sektor – perkebunan, adat, tambang, permukiman, hingga laut nelayan. 

“Reforma agraria seharusnya jadi agenda politik, bukan proyek,” sentak Hatta.

Tak cuma isu nasional, BEM FKIP Unkhair juga menyoroti isu berdarah di Malut. Yakni konflik Banemo-Sibenpopo di Halteng dan pembunuhan misterius di hutan Haltim-Halteng. 

Adapun 13 tuntutan mahasiswa FKIP Unkhair tersebut yakni:

1. Kembalikan militer ke barak

2. Tarik militer dari semua konflik agraria di Indonesia

3. Tindak tegas oknum polisi penembak gas air mata di Banemo

4. Usut tuntas pembunuhan di hutan Halmahera Timur dan Tengah

5. Tolak Bank Tanah

6. Wujudkan reforma agraria adil dan berpihak ke rakyat

7. Stop kriminalisasi petani dan masyarakat adat

8. Dorong industrialisasi nasional

9. Tolak program MBG dan Kopdes

10. Bebaskan 5 warga Banemo yang dikriminalisasi

11. Sejahterakan seluruh tenaga honorer di Indonesia

12. Adili pelaku pelanggaran HAM

13. Stop narasi kambing hitamkan Suku Tobelo dalam kasus pembunuhan hutan Halteng

“Kami minta reforma agraria jadi agenda nasional, lindungi rakyat, jangan abaikan hak masyarakat,” pungkas Hatta. (sah/red) 

 

 

 

 

 

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *