Klikfakta.id, TERNATE– Fiskal Maluku Utara per 31 Agustus 2026 jomplang. Pendapatan APBN tumbuh signifikan sebesar 55,86 persen, tapi belanja APBN kontraksi.
Perkembangan tersebut disampaikan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Maluku Utara, Sekop, dalam Laporan Asset and Liability Committee (ALCo) Regional Maluku Utara periode Agustus 2026.
Sekop memapatkan, ekonomi maluku utara masih diangka 15,35 persen yoy di Triwulan II 2026. Topangannya industri pengolahan dan tambang nikel hilirisasi.
Meski demikian, namun inflasi Malut tertinggi di Indonesia. Tembus 5,28 persen di Agustus. Daya beli warga terancam.
IPM naik 72,52, pengangguran turun 4,40 persen, tapi kemiskinan masih 5,79 persen, gini rasio naik 0,288. Nelayan sengsara NTN turun 105,58.
Pada sisi fiskal, realisasi pendapatan, APBN Malut tembus Rp4,46 triliun atau 73,86 persen target. Naik 55,86 persen yoy.
Didorong PPh Non Migas Rp2,09 triliun naik 70,56 persen dan PPN-PPnBM Rp1,25 triliun naik 42,40 persen. Bea masuk Rp729,17 miliar dari ekspor ferronickel USD6,38 miliar.
Dari sisi belanja pusat naik Rp3,43 triliun atau 62,88 persen pagu, tumbuh 36,33 persen. Modal naik 21,99 persen, barang 15,20 persen.
Tapi agregat belanja APBN kontraksi 8,45 persen yoy gara-gara Transfer ke Daerah (TKD) seret. DAK Fisik, DAK Nonfisik dan DBH macet.
APBD lebih parah. Pendapatan APBD Rp8,39 triliun, 69,84 persen target, tapi 78,14 persen dari transfer Rp6,55 triliun. PAD cuma Rp1,82 triliun atau 21,71 persen. Malut masih ngemis pusat.
Belanja APBD Rp6,22 triliun, 48,59 persen pagu, kontraksi 6,77 persen. Belanja modal paling lambat.
Total kontribusi fiskal ke sektor riil Rp11,15 triliun, konsumsi pemerintah Rp9,69 triliun, investasi Rp1,45 triliun.
Kanwil DJPb berharap agar Pemda ngebut belanja lebih produktif. (red)
