Klikfakta.id,TERNATE — Pajak Penerangan Jalan (PPJ) di Kota Ternate yang sebelumnya sempat menjadi perhatian dan diselidiki Polda Maluku Utara kembali menjadi sorotan.
Kali ini, Pemerintah Kota Ternate dinilai belum maksimal memenuhi kebutuhan dasar kepada masyarakat, menyusul keluhan warga Kelurahan Rua, Kecamatan Pulau Ternate, terkait ketiadaan Penerangan Jalan Umum (PJU).
Warga mengeluhkan kondisi sejumlah ruas jalan di sekitar bekas lokasi banjir yang gelap gulita saat malam hari.
Situasi tersebut tidak hanya menimbulkan rasa khawatir, tetapi juga dinilai sangat mengganggu keamanan dan kenyamanan oleh masyarakat maupun pengendara yang melintas.
Keluhan itu disampaikan oleh Ketua RT 01 Kelurahan Rua, Arman Noho, pada Jumat (13/11/2026).
Arman mengatakan bahwa kondisi kawasan yang pernah diterjang banjir tersebut semakin terasa mencekam ketika malam tiba lantaran minimnya penerangan jalan.
“Di sini kan bekas banjir! Jadi penerangan tidak ada atau tidak berfungsi, maka tentu sangat menyeramkan pada malam hari,” ujar Arman.
Ia mengaku karena belum adanya penanganan dari pemerintah, warga terpaksa mengambil inisiatif sendiri untuk mengantisipasi potensi kecelakaan maupun gangguan keamanan.
Pasalnya, mereka memasang fasilitas untuk penerangan yang seadanya di sejumlah titik jalan.
“Untuk mengantisipasi hal ini, kami memasang penerangan sementara agar bisa menerangi jalan tersebut,” tambahnya.
Namun, penerangan hasil swadaya masyarakat itu hanya bersifat darurat dan belum mampu menjangkau seluruh ruas jalan yang sangat membutuhkan lampu penerangan.
Warga pun mendesak Pemerintah Kota Ternate, khususnya Dinas Perhubungan (Dishub), agar tidak menutup mata terhadap persoalan tersebut.
Mereka meminta pemerintah segera turun ke lapangan dan melakukan pemasangan PJU secara permanen.
“Kami berharap agar pemerintah, dalam hal ini Dishub, segera menindaklanjuti keluhan kami dan secepatnya melakukan pemasangan lampu penerang,” tutupnya.
Persoalan ini sekaligus kembali memunculkan pertanyaan publik mengenai pengelolaan Pajak Penerangan Jalan (PPJ) di Kota Ternate.
Pasalnya, masyarakat selama ini membayar PPJ melalui tagihan rekening listrik atau pembelian token listrik.
Dengan adanya pungutan tersebut, masyarakat tentu berharap ketersediaan dan pemeliharaan fasilitas penerangan jalan umum diperhatikan secara serius oleh pemerintah.
Sebelumnya, Polda Maluku Utara pernah melakukan penyelidikan terkait PPJ yang dibayarkan masyarakat Kota Ternate melalui mekanisme pembayaran listrik tersebut.
Sementara itu kondisi di Kelurahan Rua kini menjadi salah satu persoalan yang patut mendapat perhatian.
Pemerintah Kota Ternate perlu memberikan penjelasan terkait dengan pengelolaan dan pemanfaatan penerimaan PPJ, sekaligus memastikan kebutuhan penerangan jalan masyarakat terpenuhi.
Jangan sampai masyarakat terus dibebani kewajiban membayar pajak, sementara fasilitas penerangan jalan menjadi kebutuhan publik justru tidak tersedia atau tidak berfungsi.
Dishub Kota Ternate perlu segera memberikan respons konkret terhadap keluhan warga Rua, bukan sekadar menunggu persoalan tersebut berkembang menjadi sorotan publik. (sah/red)
