Klikfakta.id, TERNATE – Kapolda Maluku Utara Irjen Pol. Drs. Waris Agono, menerima kunjungan dan silaturahmi Wali Kota Ternate M. Tauhid Soleman, di ruang kerjanya, Kamis 17 April 2025.
Pertemuan yang telah menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antara Polri dan Pemerintah Kota Ternate dalam menyikapi berbagai isu-isu strategis daerah.
Dalam pertemuan tersebut, Kapolda Malut didampingi oleh Karo Logistik Polda Malut, Penata Kebijakan Kapolri Madya TK III, serta Sekretaris Daerah Kota Ternate Rizal Marsaoly.
Salah satu isu utama yang dibahas yakni terkait kepemilikan aset tanah di kawasan Kelurahan,Ubo-Ubo, Kecamatan Ternate Selatan hingga kini masih tercatat sebagai milik Polri.
Kapolda Malut Irjen Pol Waris Agono menyebut tanah tersebut merupakan bagian dari aset Polda Maluku Utara yang tercatat secara sah dan telah masuk dalam proses audit internal.
“Dari hasil audit, ditemukan beberapa aset yang hilang, salah satunya tanah di kawasan Ubo-Ubo, karena saat ini kita ingin cari solusi terbaik secara terbuka dan bijaksana,” ujar Waris.
Untuk menyikapi persoalan tersebut, Kapolda merencanakan pertemuan terbuka bersama tokoh adat, masyarakat setempat, hingga para ahli bidang hukum pertanahan.
“Upaya ini diharapkan menjadi jalan tengah dalam menyelesaikan konflik yang bersifat sensitif dan berdampak luas,” katanya.
Selain membahas soal aset, Kapolda juga menyoroti meningkatnya kasus bunuh diri di Maluku Utara, khususnya Kota Ternate dalam beberapa waktu terakhir.
Ia menekankan pentingnya perhatian terhadap kesehatan mental masyarakat dari pemerintah.
“Ini soal kemanusiaan, kita tidak bisa diam melihat angka bunuh diri meningkat, kami institusi Polri akan hadir memberikan edukasi dan pendampingan untuk pencegahan,” tukasnya.
Sementara itu, Wali Kota Ternate, M. Tauhid Soleman menyampaikan bahwa pemerintah kota siap menjadi fasilitator dalam penyelesaian konflik agraria tersebut.
Pihaknya bahkan menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor demi menjaga stabilitas dan ketertiban masyarakat.
“Pemerintah daerah akan berada di tengah untuk mempertemukan pihak-pihak terkait, prinsipnya harus dialogis dan mengedepankan kepentingan masyarakat,” pungkasnya. ***
Editor : Redaksi
Pewarta : Saha Buamona
