Klikfakta. id, SOFIFI — Dugaan penyimpangan penyaluran dana bantuan pendidikan di Kabupaten Halmahera Barat (Halbar), Maluku Utara, mulai memasuki babak serius.
Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Maluku Utara kini mendalami dugaan penyaluran beasiswa yang tidak sesuai persyaratan.
Kasus yang berkaitan dengan pengelolaan anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) serta Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Halbar ini menjadi sorotan setelah ditemukan sejumlah penerima bantuan yang diduga tidak memenuhi ketentuan.
Kabid Humas Polda Maluku Utara, Kombes Pol. Hadi Poerwanto mengungkapkan, penyidik tengah mendalami dua pos anggaran bantuan pendidikan, yakni tahun anggaran 2022 dan 2023.
“Untuk anggaran tahun 2022 dan 2023, penyidik masih melakukan pendalaman terhadap dugaan penyimpangan penyaluran bantuan pendidikan tersebut,” kata Hadi, Sabtu (14/11/2026).
Pada tahun anggaran 2022, BPKAD Halbar mengalokasikan dana bantuan pendidikan jenjang S1, S2, dan S3 sebesar Rp585 juta untuk 105 penerima.
Namun, realisasi yang tercatat baru mencapai Rp200 juta kepada 33 orang! Ironisnya, enam dari 33 penerima tersebut diduga tidak memenuhi persyaratan sebagai penerima bantuan sosial pendidikan.
Persoalan serupa ditemukan pada bantuan pendidikan kedokteran S1 melalui Bagian Kesra Halbar tahun 2023.
Dari total anggaran Rp700 juta untuk tujuh penerima, realisasi tercatat sebesar Rp200 juta kepada dua orang! Satu di antaranya diduga tidak memenuhi persyaratan.
Fakta lain yang menjadi perhatian penyidik adalah adanya 23 penerima bantuan dengan nominal bervariasi, mulai dari Rp10 juta, Rp15 juta, Rp20 juta hingga Rp100 juta.
Bahkan, dua penerima tercatat mendapatkan bantuan masing-masing Rp100 juta untuk pendidikan kedokteran S1.
Persoalan semakin menjadi sorotan karena para penerima tersebut disebut tidak memiliki Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM).
Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana proses verifikasi dan penetapan penerima bantuan dilakukan.
Mengapa bantuan yang diperuntukkan bagi masyarakat membutuhkan justru diduga diberikan kepada penerima yang tidak memenuhi persyaratan? Siapa yang bertanggung jawab dalam proses pemeriksaan administrasi hingga pencairan anggaran?
Dalam perkembangan penyelidikan, Polda Maluku Utara telah meminta keterangan terhadap sembilan orang yang terdiri dari pihak BPKAD, Kesra, dan penerima bantuan.
Penyidik juga telah mengamankan sejumlah dokumen proposal serta dokumen pencairan anggaran untuk kepentingan pendalaman perkara.
Hadi Poerwanto mengungkapkan bahwa penyidik selanjutnya akan berkoordinasi dengan Inspektorat Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat.
“Penyidik akan melakukan koordinasi dengan Inspektorat Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat untuk mendalami lebih lanjut persoalan bantuan pendidikan tersebut,” tandasnya.
Koordinasi tersebut diharapkan dapat mengungkap secara menyeluruh proses penganggaran, verifikasi calon penerima, penetapan hingga pencairan dana beasiswa.
Dugaan penyimpangan dana beasiswa Halbar tidak boleh berhenti pada pemeriksaan dokumen administratif! Sebab, anggaran tersebut merupakan uang negara yang seharusnya dimanfaatkan untuk membantu masyarakat mendapatkan pendidikan yang layak.
Jika dalam proses penyelidikan ditemukan adanya perbuatan melawan hukum, pihak-pihak yang terbukti bertanggung jawab harus diproses sesuai ketentuan perundang-undangan.
Kini, publik menunggu langkah tegas Polda Maluku Utara untuk mengungkap siapa yang bertanggung jawab atas dugaan persoalan penyaluran dana beasiswa tersebut.
Jangan sampai anggaran pendidikan yang seharusnya menjadi harapan mahasiswa justru bermasalah dalam proses penyalurannya.
Sementara itu, hingga berita ini ditayang, belum ada penjelasan secara resmi oleh Pemkab Halbar melalui instansi teknis terkait atas dugaan penyimpangan anggran tersebut.
Upaya konfirmasi masih dilakukan. Redaksi Klikfakta.id juga membuka ruang untuk menyampaikan hal jawab atau klarifikasi. ( sah/red)
