Klikfakta.id, HALTENG– Mantan anggota DPRD Halmahera Tengah, Fraksi PDIP, Nuryadin Ahmad menyoroti pernyataan mantan Pj Bupati Halteng Ikram M. Sangaji terkait target penurunan angka kemiskinan sebesar 6 persen pada tahun 2022.
Namun pada kenyataannya itu tidak sesuai dengan apa yang pernah dibicarakannya, pasalnya penurunan kemiskinan hanya mencapai sebesar 0,67 persen.
Ini adalah kegagalan yang tunjukkan bahwa kebijakannya tidak mampu menyentuh pada akar kemiskinan di masyarakat lapisan bawah yang selama ini menghadapi keterbatasan akses ekonomi, pendidikan, dan kesehatan.
“Di ulang tahun Kabupaten yang ke-33 kemarin Ikram dalam pidatonya itu berjanji bahwa akan menurunkan angka kemiskinan dari 12% menjadi 6%. Akan tetapi, realitas di lapangan mengungkapkan angka tersebut mengalami penurunan sebesar 0,67 persen, “ungkap Nuryadin, Jumat 1 November 2024.
Hal ini tentunya berbanding terbalik dengan pemerintahan Edi Langkara dan Abd Rahim Odeyani (Elang–Rahim) dalam penurunan angka kemiskinan berhasil dicapai dari 14,15 persen tahun 2017 menjadi 12 persen tahun 2022, kemudian 11,44 persen tahun 2023.
Menurut Politisi PDIP ini, masyarakat di lapisan bawah merasakan dampak secara langsung dengan berbagai program kesejahteraan yang memang difokuskan pada kebutuhan merek.
Seperti pembangunan konektivitas wilayah, pembangunan lumbung pangan, peningkatan akses telekomunikasi, serta pengembangan sentra ekonomi lokal.
“Kebijakan ini tidak hanya membuka akses pasar bagi petani dan nelayan tetapi juga memberikan posisi tawar yang lebih kuat,” ucapnya.
Data Angka Kemiskinan di Kabupaten Halmahera Tengah
Kebijakan publik tidak seharusnya dirancang hanya berdasarkan dengan hitungan statistik, tetapi juga dengan dasar kebutuhan nyata masyarakat.
Di halmahera tengah, kemiskinan yang dialami petani, nelayan, dan buruh bukan sekadar angka yang dapat ditekan lewat program jangka pendek, melainkan sebuah kondisi struktural yang membutuhkan kebijakan berkelanjutan.
Karena program untuk penurunan kemiskinan tidak hanya sebatas janji manis, tetapi harus menyasar dengan langsung akar masalah yang dihadapi masyarakat rentan.
Hal ini sudah tentu mencakup akses terhadap pasar, fasilitas kesehatan dan pendidikan, serta pengelolaan sumber daya alam (SDA) yang lestari.
“Artinya bahwa sektor pertanian dan perikanan yang menjadi pilar ekonomi di Halteng memerlukan dukungan dan kebijakan dalam bentuk akses modal, teknologi yang tepat, dan distribusi hasil yang efisien,” jelasnya.
“Tanpa dukungan konkret, program pengentasan kemiskinan hanya akan menjadi statistik tanpa dampak yang nyata di lapangan,” tambahnya.
Efektivitas kebijakan publik, lanjut Nuryadin tidak lepas dari partisipasi masyarakat.
Bahkan program-program kemiskinan di halteng seharusnya dirancang berdasarkan data yang komprehensif tentang tingkat kesenjangan pendapatan, kebutuhan pendidikan, serta infrastruktur kesehatan diberbagai wilayah.
Karena, pendekatan ini tidak hanya menargetkan pengurangan angka kemiskinan, tetapi juga menyasar peningkatan kualitas hidup kepada masyarakat.
“Misalnya, peningkatan pendapatan terhadap petani dapat dicapai dengan menetapkan kebijakan harga yang menguntungkan bagi petani lokal, subsidi pupuk, serta penguatan koperasi untuk posisi tawar yang lebih kuat,” paparnya.
Selama periode pertama Elang Rahim, menerapkan langkah-langkah konkret dalam menurunkan angka kemiskinan:
1. Pembangunan Konektivitas pada Wilayah:
Membangun infrastruktur jalan antar-kecamatan dan akses ke desa-desa terpencil dengan tujuan untuk memudahkan distribusi hasil panen dan tangkapan nelayan.
Hal ini membuka peluang ekonomi baru dan memperluas pasar bagi para petani dan nelayan.
2. Lumbung Pangan Pertanian
Pembangunan lumbung pangan yang membantu petani menyimpan hasil panen mereka dengan aman, sehingga tidak perlu menjual dengan harga rendah pada musim panen raya.
Akses pada teknologi pertanian dan benih unggul turut meningkatkan produktivitas mereka.
3. Peningkatan Akses Telekomunikasi:
Penyediaan akses telekomunikasi di desa-desa terpencil memudahkan petani dan nelayan memperoleh informasi pasar, prediksi cuaca, dan peluang usaha daring.
4. Pengembangan Sentra Ekonomi Lokal
Dukungan modal dan pelatihan kewirausahaan untuk UMKM lokal, serta pasar-pasar lokal di beberapa kecamatan, memperkuat daya saing produk Halmahera Tengah di pasar nasional.
5. Penyediaan Fasilitas Kesehatan dan Pendidikan
Fasilitas kesehatan yang lebih baik meningkatkan pelayanan kesehatan, dan program beasiswa membuka kesempatan pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.
6. Pemberdayaan Petani dan Nelayan:
Program peningkatan produktivitas untuk petani dan nelayan dengan bantuan alat modern dan pelatihan teknologi usaha, memperkuat kemandirian ekonomi mereka.
Data itu menunjukkan 2024 di bawah kepemimpinan Ikram, penurunan kemiskinan hanya mencapai 0,67%, dari 11,44 persen menjadi 10,77 persen jauh dari target yang dijanjikan sebesar 6 persen.
Kebijakan publik semestinya juga dirancang tidak hanya untuk menekan angka statistik, tetapi juga mengatasi kondisi struktural kemiskinan yang dialami masyarakat.
Sehingga, program-program seperti subsidi pupuk, penguatan koperasi, dan kebijakan harga yang menguntungkan petani lokal dapat membantu meningkatkan pendapatan mereka.
Pendekatan holistik yang diterapkan oleh pemerintahan Elang Rahim telah membuktikan bahwa penting dengan kebijakan yang dirancang sesuai kebutuhan masyarakat, dan mampu menciptakan kesejahteraan berkelanjutan.
“Baik itu Pembangunan konektivitas, lumbung pangan, telekomunikasi, dan layanan kesehatan tidak hanya meningkatkan kesejahteraan generasi sekarang, tetapi juga memperkuat fondasi ekonomi Halmahera Tengah untuk masa depan,” pungkasnya. ***
Editor : Armand
Penulis : Saha Buamona
