5 Ranperda Halmahera Tengah Diharmonisasi Kemenkum Malut

Suparman Pawah Klikfakta.id
Dok : Kanwil Kemenkum Maluku Utara

Klikfakta.id, TERNATE– Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum (Kemenkum) Maluku Utara (Malut) melakHubunga rapat  harmonisasi lima Ranperda.

Kelima Ranperda.yang diharmonisasi tersebut, menyangkut Ranperda Kepemudaan, Transformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik, Usaha Depot Air Minum, Tata Hubungan Keprotokolan antara Pemerintah Daerah dengan DPRD, serta Penyelenggaraan Fasilitasi Pesantren. (16/11/2026). 

Lima Ranperda yang diharmonisasi tersebut, menyangkut Ranperda Kepemudaan, Transformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik, Usaha Depot Air Minum, Tata Hubungan Keprotokolan antara Pemerintah Daerah dengan DPRD, serta Penyelenggaraan Fasilitasi Pesantren.

Kakanwil Kemenkum Malut, Topan Sopuan dalam keterangannya menyampaikan pentingnya tahapan proses harmonisasi sebagai bagian dari upaya bersama dalam menghasilkan produk hukum daerah yang berkualitas, selaras dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, serta mampu memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat.

Topan menekankan sinergi Kemenkum Malut dengan DPRD dan pemerintah daerah merupakan hal penting untuk memastikan setiap rancangan regulasi yang dibentuk memiliki landasan hukum yang kuat dan dapat diimplementasikan secara efektif.

“Harmonisasi bertujuan menghasilkan regulasi yang efektif, tidak menimbulkan tumpang tindih norma, dan memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaannya. Karena itu, setiap masukan yang diberikan dalam forum ini diharapkan dapat menjadi bahan penyempurnaan sehingga produk hukum yang dihasilkan benar-benar berkualitas dan berdampak bagi masyarakat,” ungkap Topan. 

Rapat harmonisasi tersebut dihadiri oleh sejumlah pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Halmahera Tengah.

Di antaranya Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD, Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda), serta anggota DPRD. Kegiatan diawali dengan penyampaian arahan, yang hadir secara daring.

Sementara itu, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Mia Kusuma Fitriana dalam arahannya menyampaikan bahwa sebelum pelaksanaan rapat telah dilakukan praharmonisasi oleh Tim Kerja Harmonisasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara.

Tahapan tersebut dilakukan sebagai bagian dari proses penelaahan awal terhadap substansi maupun teknis penyusunan rancangan peraturan daerah.

“Melalui rapat harmonisasi, DPRD Halmahera Tengah diberikan ruang untuk melakukan konfirmasi, verifikasi, serta mendiskusikan berbagai hasil telaah guna memperoleh rumusan Ranperda yang lebih baik dan berkualitas,” ungkap Mia. 

Ketua DPRD Halteng, Zulkifli Hi. Bayan, dalam kesempatan tersebut menyampaikan dukungannya atas sinergi Kemenkum Malut dalam proses harmonisasi.

Tahapan ini penting guna memastikan setiap produk hukum daerah yang diinisiasi DPRD memiliki kualitas yang baik dan mampu memberikan kepastian serta keadilan bagi masyarakat Halteng.

Dalam sesi diskusi, Ketua Bapemperda DPRD Kabupaten Halmahera Tengah, Kabir Kahar, menyampaikan bahwa pihak DPRD menerima dan menyepakati berbagai masukan serta catatan yang disampaikan Tim Kerja Harmonisasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara.

“Berbagai catatan dari Tim Kerja Harmonisasi Kemenkum Malut akan menjadi bahan penting bagi DPRD dalam melakukan penyesuaian dan penyempurnaan terhadap kelima Ranperda sebelum memasuki tahapan pembahasan selanjutnya,” ungkap Kabir. 

Menutup kegiatan, Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya Kemenkum Malut meminta agar hasil harmonisasi terhadap lima Ranperda tersebut segera ditindaklanjuti melalui penyempurnaan naskah dan penyampaian draf bersih melalui aplikasi e-Harmonisasi dalam waktu lima hari kerja.

Langkah tersebut diharapkan dapat mempercepat proses finalisasi sekaligus memastikan produk hukum daerah yang dihasilkan memiliki kualitas substansi dan teknis yang baik. (hms/red) 

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *