Klikfakta.id,TERNATE– Kasus korupsi pemotongan Dana Desa Kabupaten Pulau Taliabu TA 2017 senilai Rp4,26 miliar baru tahap II setelah bergulir 9 tahun.
Polda Maluku Utara baru menyerahkan 3 tersangka ke Kejati Malut, Senin (9/11/2026). Padahal laporan polisinya sudah ada sejak 6 November 2017, LP/39/XI/Malut/2017.
Baca Juga :
Kasus DD Taliabu P21, Polda Malut Segera Serahkan Mantan Sekda dan 2 Tersangka Lain ke Jaksa
Dalam kurun waktu tersebut, penanganannya melewati delapan kali pergantian Kapolda Maluku Utara diantaranya:
1. Brigjen Achmat Juri (Juli 2017 – April 2018)
2. Brigjen M. Naufal Yahya (April 2018 – Januari 2019)
3. Brigjen Suroto (Jan 2019 – February 2020)
4. Irjen Rikwanto (February 2020 – November 2020)
5. Irjen Risyapudin Nursin (November 2020 – Oktober 2022)
6. Irjen Midi Siswoko (Oktober 2022 – Maret 2025)
7. Irjen Waris Agono (Maret 2025 – Mei 2026)
8. Irjen Arif Budiman (Mei 2026 – sekarang)
Penanganan kasus yang terkesan jalan ditempat tersebut bahkan turut mendapat perhatian dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan melakukan Supervisi sebanyak tiga kali, baru bergerak.
Tiga Tersangka Diserahkan, Diperiksa 18 JamÂ
Tiga tersangka yang diserahkan Subdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda Malut diantaranya SA alias Salim, Sekda Pulau Taliabu, LOM alias Ode, mantan Ketua Pokja ULP, ATK alias Agusmawati, mantan Bendahara Umum Daerah
Baca Juga :
8 Tahun Kasus DD Pulau Taliabu Tak Tuntas, Begini Tanggapan Jampidum Kejagung RI
Mereka diperiksa Bidang Pidsus Kejati Malut sejak pukul 13.00 WIT hingga 07.00 WIT.
Kasi Penkum Kejati Malut, Matheos Matulessy, membenarkan tahap II.
“Benar, ada tahap dua dari Polda Malut. Setelah dilakukan pemeriksaan, menunggu proses untuk disidangkan,” singkatnya.
Modus: Potong Rp60 Juta Per Desa, 71 Desa Jadi KorbanÂ
Modusnya mencengangkan. Setiap desa dipotong Rp60 juta dari Dana Desa tahap I 2017. Total 71 desa, total kerugian Rp4,26 miliar.Â
Uang hasil potongan diduga ditransfer ke rekening CV Syafaat Perdana, perusahaan yang disebut terkait salah satu tersangka.
Dana yang seharusnya untuk pembangunan dan kebutuhan masyarakat desa, dirampok berjamaah.
Baca Juga :
8 Tahun Kasus DD Pulau Taliabu Tak Kunjung Tuntas, Begini Penjelasan Dirreskrimsus Polda Malut
Selanjutnya JPU Kejati Malut mempersiapkan pelimpahan ke pengadilan.
Pertanyaannya, kenapa harus menunggu 9 tahun dan 8 Kapolda untuk menyeret 3 orang ini ke jaksa? Siapa yang selama ini melindungi?Â
( sah/red)Â
