Klikfakta.id,HALUT– Puluhan kepala keluarga di Dusun TP1, Desa Wosia, Kecamatan Tobelo Tengah, Kabupaten Halmahera Utara mendesak Pemerintah Daerah untuk segera menyelesaikan persoalan penggusuran yang terjadi pada 15 Mei 2025 lalu. Penggusuran yang dilakukan di kawasan bibir pantai itu menyebabkan warga kehilangan tempat tinggal yang telah mereka huni selama puluhan tahun.
Warga yang mayoritas berprofesi sebagai nelayan itu mengaku lahan yang mereka tempati merupakan kawasan sempadan pantai yang secara hukum merupakan milik negara, bukan lahan pribadi. Mereka menolak klaim sepihak dari seorang pengusaha di Tobelo yang mengaku sebagai pemilik lahan tersebut.
Salah satu warga terdampak yang enggan namanya dipublikasikan mengungkapkan kekecewaannya terhadap lambannya tanggapan dari Pemerintah Daerah dan Kepala Desa Wosia. Ia menegaskan bahwa sempadan pantai tidak boleh dimiliki secara pribadi, sebagaimana ditegaskan dalam Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2016 tentang Batas Sempadan Pantai.
“Pantai adalah area publik, dan tanah negara. Masyarakat umum tetap memiliki hak untuk mengakses pantai, dan tidak boleh dihalangi oleh pihak manapun,” tegas warga tersebut.
Sayangnya, hingga saat ini Kepala Desa Wosia belum memberikan keterangan resmi terkait peristiwa penggusuran tersebut. Saat dimintai konfirmasi, yang bersangkutan diketahui sedang berada di luar kota. Ketidakhadiran Kepala Desa dalam menyikapi persoalan ini memicu kekecewaan mendalam dari warga.
Masyarakat menilai Kepala Desa Wosia tidak menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya secara optimal dalam melindungi hak warganya. Warga berharap pemerintah daerah segera turun tangan, tidak hanya menyelesaikan sengketa, tetapi juga mengevaluasi kinerja aparatur desa yang dinilai lamban dan abai.
“Ini bukan hanya soal lahan, ini soal keadilan dan perlindungan terhadap rakyat kecil,” pungkas salah satu tokoh masyarakat setempat.
Hingga kini puluhan kepala keluarga belum mendapatkan lahan pengganti agar bisa bertahan hidup(red).***
