Klikfakta.id, TERNATE– Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) KSOP Kelas II Ternate, Maluku Utara melarang Polsek Kesatuan Pelaksanaan Pengamanan Pelabuhan (KP3) Ahmad Yani, Ternate membangun Pos Operasi Ketupat jelang Idul Fitri 1447 Hijriah.
‎Kapolsek KP3, IPTU Mirna Oramali mengatakan, insiden pelarangan pembangunan pos ini terjadi setelah dirinya bersama personelnya bersiaga atas kunjungan Wakil Gubernur Maluku Utara Hi. Sarbin Sehe di area Pelabuhan.
‎‎”Awalnya kami standby di pos pelayanan KP3 yang dibangun di ruang tunggu pelabuhan saat Wagub datang dan meninjau, beliau sempat melewati pos kami dan menyampaikan terima kasih,” ungkap IPTU Mirna, Selasa (17/3/2026).
‎Dari situ kata IPTU Mirna, Kepala Kantor KSOP Rushan Muhammad bersama perwakilan PT Pelindo mendatangi pos KP3 langsung menegur dengan nada keras terkait adanya pos polisi di area yang disebut sebagai ring 1.
‎”Jadi Pak Kepala KSOP datang dan langsung mempertanyakan kenapa kami mendirikan pos di situ. Saya jelaskan bahwa itu atas perintah pimpinan dan sudah mendapat izin dari pihak Pelindo, “bener Mirna.
Mirna mengaku, teguran itu disampaikan dengan nada tinggi didepan banyak orang, sehingga memicu emosi.
‎‎”Saya sampaikan, saya ini menjalankan perintah pimpinan. Tapi saya dimarahi di depan umum. Saya sempat bilang, beliau bukan pimpinan saya, ” lanjutnya.
Saat itu, Kepala KSOP langsung mendekatinta dan menyampaikan kembali bahwa area ring 1 harus steril dan tidak boleh ada pembangunan pos. ‎
Kepala KSOP juga meminta agar ke depan tidak ada personel kepolisian yang bertugas di wilayah ring 1 pelabuhan.
‎‎”Kalau polisi tidak boleh masuk ring 1, bagaimana dengan pengamanan? Padahal saat kejadian KM Permata Obi sempat tertunda sampai dini hari karena kericuhan penumpang, polisi yang turun langsung mengamankan,” tegasnya.
‎Mirna juga menyinggung minimnya peran petugas di lapangan saat insiden tersebut terjadi.
‎‎”Anggota kami yang turun ke dermaga untuk mengendalikan situasi. Kalau tidak, mungkin kondisinya bisa lebih parah, ” sesalnya.
‎‎Pasca kejadian itu, ia juga langsung melaporkan peristiwa tersebut ke Kapolres Ternate. Pimpinan Polres bersama sejumlah pejabat utama kemudian menggelar pertemuan dengan pihak KSOP di kantor untuk mencari solusi.
‎‎Mirna berharap insiden tersebut tidak terulang dan seluruh pihak dapat bersinergi dalam memberikan pelayanan serta pengamanan kepada masyarakat, khususnya menjelang arus mudik lebaran.
‎‎”Harusnya kita saling mendukung, bukan malah saling membatasi. Karena ini demi kepentingan masyarakat, ” pungkasnya.
Sementara itu, Kepala KSOP Kelas II Ternate, Rushan Muhammad yang disambangi awak media untuk dimintai keterangan perihal penolakan pembangunan pos pengamanan, enggan memberikan penjelasan secara resmi dengan alasan sibuk.
Sementara General Manager (GM) Pelindo Regional 4 Ternate Anwar Pae pleh stafnya disebut tengah mengikuti rapat. (sah/red).
