Klikfakta.id, HALSEL — Sejumlah Warga yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat di Desa Gane Dalam, Kecamatan Gane Barat Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara kembali melakukan aksi demontrasi.
Aksi demontrasi yang dilakukan oleh Warga masyarakat Gane Dalam, Sabtu (9/5/2026) buntut kekecewaan yang sangat dalam terkait adanya musyawarah desa (Musdes) yang digelar Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Pemerintah Desa.
Salah satu warga Desa Gane Dalam Aprisal Boci mengatakan bahwa masyarakat sangat kecewa dan merasa dirugikan, karena tidak melibatkan secara keseluruhan, melalui undangan resmi. 
Ia mengaku terkait pelaksanaan Musdes justru diketahui dari salah satu Ketua Rumah Tangga (RT) yang menyampaikan bahwa Musdes akan dilaksanakan di rumah Kepala Desa Gane Dalam, Risman B. Dulhaji.
Padahal, Musdes merupakan forum tertinggi di tingkat desa yang seharusnya dilaksanakan secara terbuka, transparan, dan melibatkan seluruh unsur masyarakat.
“BPD harus mengambil peran untuk memediasi dan memfasilitasi musdes itu layak, karena ada anggaran operasional BPD digunakan dalam Musdes secara resmi dan representatif,” ujarnya berdasarkan rilis yang diterima Klikfakta.id, Minggu (10/5/2026).
Aprisal menegaskan fakta dilapangan Musdes dilakukan diteras rumah Kepala Desa Risman B. Dulhaji, sehingga masyarakat, dari para ibu-ibu, bapak-bapak maupun pemuda, terpaksa berdiri karena keterbatasan tempat.
“Kondisi ini kami menilai tidak mencerminkan penghormatan terhadap masyarakat maupun semangat demokrasi desa, apalagi terkait dengan dana desa yang diperuntukkan untuk kepentingan desa,” tegasnya.
Ia mengaku dalam forum tersebut, tidak lagi membahas usulan untuk pembangunan atau pemberdayaan masyarakat tahun anggaran 2026, sebab anggaran yang disampaikan oleh Kepala Desa Risman B. Dulhaji bersama BPD hanya Rp300 juta lebih.
“Anggaran sekecil itu diperkirakan hanya akan habis untuk operasional PKK dan kebutuhan rutin lainnya. Pertanyaannya, apa sebenarnya yang ingin dibangun untuk kepentingan masyarakat?,”cetusnya.
Pihaknya menyatakan dalam Musdes itu justru lebih fokus mengevaluasi dan mengkritisi kinerja Pemerintah Desa pada tahun 2024 hingga 2025.
Sebab, APBDes dalam satu tahun anggaran sekitar Rp963 juta, masyarakat menilai tidak ada progres pembangunan maupun pemberdayaan yang signifikan.
“Realisasi kegiatan yang kami lihat itu hanya pembangunan jalan setapak sekitar 100 meter serta pembagian bodi nelayan yang hingga kini tidak ada kejelasan informasi dan transparansi kepada masyarakat,” pungkasnya.
Ironisnya, saat masyarakat menyampaikan kritik dan evaluasi terhadap kinerja Pemerintah Desa, Kepala Desa Risman B. Dulhaji bersama Ketua BPD justru menunjukkan sikap emosional dan marah-marah kepada warga.
“Padahal, dalam Musdes masyarakat memiliki hak untuk mengevaluasi jalannya pemdes dan penggunaan anggaran tahun sebelumnya,” tukasnya.
Atas dasar keresahan tersebut, Aprisal sebagai masyarakat Desa Gane Dalam menyatakan sikap tegas agar Kepala Desa Gane Dalam, Risman B. Dulhaji, dicopot dari jabatannya karena dinilai gagal.
“Kami menilai gagal menjalankan pemerintahan desa secara transparan, partisipatif, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat,” tegas Aprisal.
Untuk itu Ia mendesak Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan dan instansi terkait agar segera melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap pengelolaan APBDes serta kinerja Pemdes Gane Dalam.
“Kami desak mengevaluasi agar terciptanya tata kelola pemerintahan desa yang bersih dan bertanggung jawab,” pintanya.
Terpisah Kepala Desa Gane Risman B. Dulhani ketika dikonfirmasi melalui via pesan whatsapp ke nomor 0821-8902-XXXX hingga berita ini ditayangkan nomornya tidak aktivitas.
Namun awak media masih berupaya untuk melakukan konfirmasi kepada Kepala Desa Gane Dalam.(sah/red)
