Klikfakta.id, TERNATE — Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Ternate, pada Maluku Utara menyoroti ambulance laut dari Pemerintah Kota (Pemkot) Ternate yang diperuntukkan untuk Warga Batang Dua, Hiri, dan Moti (BAHIM).
Sorotan ini disampaikan menindaklanjuti hingga saat ini belum adanya tanggapan atau klarifikasi dari pemkot Ternate terkait retribusi ambulance laut kepada warga BAHIM yang mencapai Rp20 juta per satu kali layanan kesehatan.
Ketua Bidang Partisipasi Pembangunan Daerah (PPD) HMI Cabang Ternate, Rizky Ramli menilai sikap diam pemerintah yang dipimpin Wali Kota Ternate M. Tauhid Soleman tidak dapat mencerminkan komitmen terhadap transparansi pelayanan publik.
“Ini pernyataan kedua dari kami. Namun belum juga mendapat respons resmi dari pemerintah. Padahal kami hanya pertanyakan seperti apa hak dasar masyarakat kepulauan atas layanan kesehatan,” ujar Rizky, Selasa (3/3/2026).
Rizky mengungkapkan, sped boad Ambulance laut tiba di Kota Ternate sejak 19 Oktober 2025, dengan harapan warga di Kecamatan Terluar itu dilayani. Namun sampai saat ini, ambulance laut belum beropeasi melayani pasien dari BAHIM.
Sedangkan retribusi layanan kesehatan, saat pengoperasian ambulance laut telah diatur melalui Peraturan Daerah (Perda) Nomor 14 tahun 2025 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
“Retribusinya bervariasi, ada dengan besaran yang mencapai 20 juta saat melayani pasien dalam rujukan untuk warga BAHIM, ini kami menilai sangat tidak manusiawi,” tegas Rizky.
Menurutnya, berdasarkan hasil kajian dari HMI, bahwa persoalan ambulance laut tidak hanya menyangkut operasional, tetapi transparansi anggaran, termasuk alokasi operasional dalam APBD 2026 dan mekanisme pembahasannya di DPRD Kota Ternate.
“Keberpihakan Pemkot Ternate terhadap warga BAHIM dipertanyakan, karena dengan kecilnya pembiayaan operasional ambulance laut kurang lebih 197 juta, dianggap tidak maksimal dalam melakukan pelayanan selama satu tahun,” jelas Rizky
Rizky menegaskan, apabila dalam waktu dekat tidak ada tanggapan resmi yang disampaikan Pemerintah Kota Ternate, maka dengan tegas HMI akan mengambil langkah menggelar aksi demonstrasi besar-besaran.
“Kami akan mengerahkan 500 kader HMI untuk turun ke jalan sebagai bentuk tekanan moral dan konstitusional. Karena ini bukan ancaman, tapi komitmen kami dalam mengawal kepentingan rakyat,” tegasnya.
Ia mengungkapkan ambulance laut merupakan kebutuhan vital warga BAHIM yang selama ini keterbatasan akses akibat kondisi geografis. Karena itu, pemerintah diminta memberikan kejelasan terkait hambatan operasional dan penggunaan anggaran.
HMI, lanjut Rizky masih membuka ruang dialog sebagai solusi awal. Namun jika tidak ada itikad baik dari pemkot untuk memberikan penjelasan secara terbuka, maka aksi massa akan menjadi langkah lanjutan yang ditempuh.
“Kami tidak ingin program publik berhenti di dermaga tanpa fungsi. Jika pemerintah tetap diam, maka mahasiswa akan bersuara lebih keras,” pungkasnya. (sah/red)
