Klikfakta.id, AMBON- Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara terus mempercepat transformasi digital dalam pengelolaan pendapatan daerah. Komitmen tersebut ditegaskan melalui pertemuan antara Bupati Halmahera Utara, Piet Hein Babua, bersama jajaran dengan pihak Bank Maluku Malut di Ambon.
Pertemuan yang berlangsung di Kantor Pusat Bank Maluku Malut, Jalan Pattimura No. 9 Ambon, turut dihadiri Direktur Utama Bank Maluku Malut, Syahrisal Imbar, serta sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Halmahera Utara.
Sejumlah pejabat yang mendampingi bupati antara lain Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Halut, Andris Kbarek, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Yudihart Noya, serta Kepala Bagian Pemerintahan Setda Halut, Oscar Berto Mene.
Dalam pertemuan tersebut, Piet Hein Babua menekankan pentingnya penerapan sistem pengelolaan pendapatan daerah berbasis elektronik guna meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas.
“Kami melakukan koordinasi dengan Bank Maluku Malut untuk menyiapkan perangkat dan aplikasi pendukung, sehingga ke depan wajib pajak di Halmahera Utara tidak lagi melakukan pembayaran melalui masing-masing OPD, tetapi langsung ke rekening kas daerah,” ujarnya.
Ia menambahkan, sistem pembayaran pajak daerah akan diarahkan ke mekanisme non-tunai, baik melalui transfer rekening maupun transaksi digital lainnya. Langkah ini diharapkan mampu mempermudah masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan tanpa dibatasi lokasi.
“Ke depan, seluruh wajib pajak dapat melakukan pembayaran dari mana saja melalui sistem perbankan tanpa harus datang menyetor secara tunai,” tambahnya.
Menanggapi hal tersebut, Direktur Utama Bank Maluku Malut, Syahrisal Imbar, menyatakan kesiapan pihaknya untuk mendukung penuh program digitalisasi yang digagas Pemkab Halmahera Utara.
Bahkan, pihak bank menargetkan dalam waktu dua minggu ke depan seluruh perangkat dan aplikasi pendukung telah siap untuk diuji coba di wilayah Halmahera Utara.
Langkah ini diharapkan menjadi terobosan strategis dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), sekaligus mendorong modernisasi tata kelola keuangan daerah di Kabupaten Halmahera Utara.(Sem/red)
