Klikfakta.id, TERNATE — Ketua Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Ansor Kota Ternate, Maluku Utara Zulfikran A. Bailussy, menilai kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Ternate hanya sibuk menegur anggota yang aktif kerja, ketimbang malu tidak menyelesaikan persoalan yang dihadapi masyarakat.
Pernyataan ini disampaikan Zulfikran buntut dengan adanya pemanggilan terhadap anggota DPRD Nurjaya Hi Ibrahim oleh Badan Kehormatan (BK) karena melakukan inspeksi mendadak (sidak) terkait kelangkaan dalam distribusi minyak tanah.
Zulfikran mengatakan sangat disayangkan, anggota yang aktif menjalankan tugas dan fungsinya sebagai DPRD seperti pengawasan dengan hadir ditengah-tengah masyarakat untuk menyerap aspirasi dan keluhan, namun diributkan oleh para anggota lain, sebut saja BK DPRD Ternate.
“Seharusnya merasa malu, karena selama ini banyak masalah di kota Ternate yang dihadapi masyarakat itu tidak disentuh dengan serius oleh DPRD untuk menyelesaikan,” tegas Zulfikran kepada Klikfakta.id pada Sabtu 19 Juli 2025.
Menurutnya, langkah Nurjaya itu harusnya diberikan apresiasi, karena sudah menunjukkan fungsi pengawasan yang nyata, bukan sekadar rapat di ruang ber-AC atau melakukan kunjungan kerja seremonial untuk menghabiskan uang perjalanan, namun tidak menyentuh masyarakat.
Ia juga menilai, kritik sesama anggota DPRD hanya dapat menunjukkan bahwa lembaga itu mulai kehilangan arah sebagai representasi yang telah diberikan kepercayaan oleh masyarakat kepada mereka.
“Rakyat butuh solusi atas persoalan kebutuhan pokok seperti minyak tanah, bukan tontonan politis soal siapa boleh sidak dan siapa tidak,” ujarnya.
Ia juga menilai bahwa apa yang dikerjakan Nurjaya dianggap sudah melampaui tupoksi, lalu dimana anggota DPRD selama ini, ketika distribusi minyak tanah dikuasai oleh para oknum-oknum mafia.
“Disini patut saya mempertanyakan dimana prioritas DPRD Ternate dalam menyikapi isu-isu strategis yang dihadapi masyarakat di dapil masing-masing,” tanya Zulfikran.
Menurutnya, banyak komisi yang justru kehilangan taring dan lebih sibuk menjaga zona nyaman dari pada memperjuangkan kepentingan rakyat, atau jangan-jangan menjadi lembaga pengendali.
“DPRD jangan jadi lembaga pengendali sesama anggota, tapi mandul di hadapan eksekutif dan pengusaha,” pungkasnya.
Zulfikran menegaskan teguran semacam ini justru memperlihatkan krisis kepekaan sosial di tubuh DPRD, untuk itu ia mendesak seluruh anggota DPRD agar berbenah dan kembalikan marwah.
“Sebagai wakil rakyat harusnya berpihak pada kepentingan publik, bukan sekadar menjaga etika birokrasi antara kolega,” tegasnya. ***
Editor : Redaksi
Pewarta : Saha Buamona
