Klikfakta.id, HALSEL – Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Halmahera Selatan bakal memberikan sanksi kepada Kepala Desa (Kades) Saketa, Kecamatan Gane Barat, Kabupaten Halmahera Selatan, Idjul M. Kiat.
Hal itu disampaikan Kepala Dinas PMD Halsel Zaki Abdul Wahab dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi I DPRD Halsel, Sabtu(27/9/2025).
RDP yang dipimpin oleh ketua Komisi I DPRD Halsel Hi. Munawir Bahar Kasuba bersama rombongan, dihadiri sejumlah warga masyarakat, dan pemerintah kecamatan serta pihak keamanan.
Kepala DPMD Halsel Zaki Abdul Wahab memastikan pihaknya baru bisa mengambil langkah tegas setelah adanya hasil audit dari Inspektorat Halsel atas dugaan penggunaan dana desa tahun anggaran 2023–2024
Terkait dengan tuntutan masyarakat , yang mendesak pencopotan kades Idjul Kiat terkait dugaan penyalahgunaan dana desa, Zaki menegaskan pentingnya transparansi dan kejujuran dalam pengelolaan anggaran desa.
“Kami menerima semua masukan masyarakat. Jika ditemukan indikasi korupsi, maka kami akan mengusulkan kepada Bupati untuk memberikan sanksi tegas,” ujar Zaki dihadapan masyarakat Saketa.
Ia mengaku dari DPMD sendiri hanya bisa memberikan sanksi administratif, yang saat ini sedang dipelajari, karena sebelumnya Kades Saketa Idjul Kiat telah dipanggil.
“Untuk itu dalam waktu dekat, DPMD Halsel memastikan akan segera berkoordinasi dengan Inspektorat guna melakukan audit terbuka terhadap pengelolaan dana desa Saketa, ” sambungnya.
Sementara itu Ketua Komisi I DPRD Halsel Hi. Munawir Bahar Kasuba menyoroti aksi pemalangan kantor desa Saketa yang dilakukan masyarakat.
Ia menilai pemalangan tersebut menjadi tanda adanya persoalan serius yang harus segera diselesaikan.
“Kami akan perintahkan Inspektorat untuk audit secara terbuka agar masyarakat mengetahui apakah benar terjadi penyalahgunaan dana desa, dalam proses audit juga akan kami kawal,” tegas Hi. Munawir.
Sebelumnya, tim audit dari Inspektorat Halsel diusir oleh warga masyarakat desa Saketa atas dugaan adanya praktik kong kalikong setelah kepala desa bertemu dengan tim audit secara tertutup.
Hal inilah yang membuat warga mendesak agar audit dilakukan secara transparan dengan pengawasan ketat. ***
Editor : Redaksi
Pewarta : Saha Buamona
